LEBONG, BEO.CO.ID – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Lebong, Kopli Ansori perlu diapresiasi oleh petani dan masyarakat Lebong atas kedatangannya memantau langsung kelapangan, (14/4/21) baru-baru ini. Guna menindak lanjuti laporan masyarakat dan melihat kondisi rill masalah kesulitan air persawahan masyarakat yang merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah menuju Lebong bahagia dan sejahtera.
Berbeda seperti disektor lainnya yang cukup menjadikan catatan buruk alias bak mati ‘suri’ dalam pengembangan dan pengelolaan, pemeliharaan serta infrastruktur bangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Induk Hortikultura (BBIH), Kecamatan Rimbo Pengadang dalam pengembangan bibit jeruk keprok Rimau Gerga Lebong (RGL) dan Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sudah pernah diberita media Gegeronline.co.id sebelumnya, perlu mendapatkan perhatian serta sentuhan pemerintah daerah, guna membangkitkan kembali semangat para petani Lebong.
Mirisnya lagi kondisi UPTD BBI pengembangan bibik jeruk keprok RGL yang sebelumnya telah dipublis oleh media ini, 8 April 2021 yang lalu belum mendapatkan penjelasan dan keterangan dari Kadis Pertanian dan Perikanan (Disperkan) kendati telah dihubungi dan disambangi oleh media ini, rabu (14/4/21) belum juga mendapatkan jawaban. Diungkap salah satu staf, “lagi rapat di Bappeda, bapak tidak ada dikantor,” pintasnya secara singkat.
Dijelaskan sumber kompeten yang meminta indetitasnya disembunyikan mengatakan, bahwa tidak hanya BBI tempat pengembangan bibit RGL yang luput perhatian pemerintah sebelumnya dan dinas terkait. Bahkan pengembangan UPTD Balai Benih Ikan Nangai Tayau dan UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija (BBIPP) di Suka Bumi, Kecamatan Lebong Sakti diduga juga jalan ditempat.
“Petanian saat ini amburadul, hancur galo termasuk rumah potong hewan, balai benih ikan, balai benih padi. Dak tau apo capai nyo selamo di pertanian,” terangnya dengan nada kecewa disampaikannya kepada media ini melalui sambungan via celuller (9/4/21) yang lalu.
Menurut Ketua Gerakan Rakyat Bela Tanah Adat (Garbeta) Kabupaten Lebong, Edwar Mulfen mengatakan, bahwa tidak hanya persoalan irigasi untuk mengaliri air persawahan masyarakat Lebong yang menjadi catatan krusial dan skala prioritas pemerintah daerah. Penyelamatan serta tugas fungsi UPTD BBI yang ada bumi Swarang Patang Stumang, perlu dilirik oleh bupati dengan tujuan akhir mengwujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
“Bukan saja persoalan irigasi air persawahan masyarakat menjadi catatan penting bupati terpilih, sebaliknya juga UPTD BBI yang ada difungsikan kembali sesuai dengan tugas dan pokok sebagai guru pembina petani dan kelompok tani yang masih aktif,” kata Edwar Mulfen, (15/4/21).
Lanjutnya, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara – daerah, barang milik daerah dikelola sesuai dengan penggunaannya dalam kekuasaan penggunaannya yang telah direncanakan atau dirumuskan sebelumnya baik dalam gunaan pemanfaatannya.
“Agar terlaksananya asas manfaat UPTD BBI tidak lagi ‘vakum,’ itu juga diatur dalam PP nomor 27 tahun 2014 di pasal 3 poin (1) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, dan begitu juga diatur oleh Keputusan Kementerian nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang pendoman pengelolaan balai benih Taman Pangan dan Hortikultura tidak untuk biarkan,” tutup pria beranak dua.
Pewarta : Sbong Keme
Buka link Gegeronline.co.id
https://gegeronline.co.id/2020/08/17/mau-lihat-kolam-tanpa-air-datanglah-ke-lebong/
