BENGKULU, Beo.co.id – Tercatat lebih kurang Rp.180 miliar hutang Gubernur, melalui Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang dikontrakan pada rekanan kontraktor untuk melaksanakan berbagai sector pembangunan mulai tahun anggaran 2018, 2019, 2020 belum dibayar (dilunasi), pecan lalu berembus angin segar akan segera dibayarkan (dilunasi), benarkah ?
Berikut petikan Wawancara Amir Syarif Wartawan Gegeronline Kota Bengkulu dengan berbagai pihak terkait, dan penjelasan dari sejumlah sumber (kalangan kontraktor) yang sangat merasa dirugikan dan menderita.
Setelah berjalan hampir dua tahun, kini para kontraktor akan mulai bernapas lega pasalnya, tahun 2020 Pemda Provinsi akan mebayar semua hutang pada kontraktor. Yang menunggak pembayarannya sejak tahun 2019, lampau hal ini dikatakan Kabid (Kepala Bidang) Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Sefti Heryadi. ST. Pada Geger online, Rabu (14/10/2020).
Menur Sefti Heryadi, saat ini pihaknya sedang melakukan proses administrasi pembayaran. Mudah mudahan dalam waktu dekat akan dibayarkan, ujar lelaki berkulit kuning lansat ini, pada awak media ini.
Untuk kelancaran pembayaran hutang ke pihak swasta, diharap Para kontraktor diminta segera melengkapi administrasi, agar membayaran dapat di realisasikan secepat nya, Sefti.
Sebab sebagai pejabat yang dipercaya pemerintah, pihak nya, tidak akan bisa melakukan pembayaran bila adminitrasi tidak lengkap, sebab pembayaran akan dilaksanakan disesuaikan prosedur yang berlaku, jelas Sefti.
Bila pembayaran dilakukan, harus sesuai prosedur yang berlaku karena bila administrasi tidak lengkap dikhawatirkan akan muncul masalah baru bisa menjadi persoalan hukum di kemudian hari. “sayo tidak mau ado masalah itu” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan nya, saat pengawasan cukup banyak mulai dari masyarakat sampai ke aparat penegak hukum. Maka diharapkan pihak kontraktor.
Menjawab pertanyaan Geger online, tentang jumlah paket proyek maupun dana yang disiapkan pemprov. Sefti mengaku kurang hapal, tetapi khusus untuk Bina Marga sekitar Rp70 meliar lebih, namun yang pasti hutang pada kontraktor akibat pambamgunan tahun lalu lunas. Tutur nya.
Berdasarkan informasi yang di himpun GegerOnline. Kemungkinan masalah masil berpeluang terjadi sebab dikhawatirkan sampai saat ini diduga masih ada proyek tahun 2019 yang belum diPHO (serah terima pertama) sementara SK (Surat Keputusan) Tuga Tim PHO sudah habis masa berlakunya, apalagi untuk FHO, (Finhish Andhover) atau serah terima kahir.
Sampai berita ini di tulis, Kepala Dinas ( Kadis ) PUPR Prov. Bengkulu Ir. Mulyani, belum dapat di temui, untuk dikonfirmasikan, masalah SK tim PHO.
Setelah hampir satu jam Wartawan Gegeronline, menunggu di lantai atas kantor Dinas PUTR. Hanya ditemui salah satu Lelaki berbadan subur berkacamata dengan nada angkuh mengatakan, ibuk maksudnya Ir. Mulyani, tidak bisa di temui karena sibuk rapat, dengan nada angkuh.
Dari keterangan dihimpun Gegeronline, di Kota Curup juga terdapat korban, rekanan kontraktor yang mengerjakan proyek provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018 silam, mengaku belum dibayar sebagaimana diakui Rustam, saat dihubungi dikantornya dua pecan lalu.
Menurut Rustam, kita hanya baru dapat kabar akan dibayar, kalau soal berkas dan prosedurnya sudah lama dilengkapi, tapi uangnya dinyatakan tidak (belum ada), iya terlantar dan menderita hingga kini paparnya.
Sebuah sumber lain menjelaskan kepada Gegeronline, jika persyaratan dan prosedurnya harus disiapkan, rekanan kontraktor tahu semua itu. Oke, kita lengkapi sesuai aturan berlaku , kewajiban rekanan, memang harus dilengkapi jelas sumber kompeten ini. Seraya minta setelah dilengkapi, jangan dipersulit, “ujung-ujungnya minta uang setoran tak jelas” dan jika telah dipenuhi masih ada yang mempersulit akan kita bawa kemasalahg Hukum.
Laporan : Amir Syarif
Editor : Gafar Uyub Depati Intan
