LEBONG, BEO.CO.ID – Seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Lebong sedang menjadi sorotan, apalagi setelah beredar kabar terdapat sejumlah PPPK yang lulus seleksi mengalami tekanan finansial yang disetor lewat calo – calo yang mengatasnamakan pejabat di dinas terkait.
Informasi yang beredar, menyebutkan bahwa sejumlah peserta PPPK harus membayar sejumlah uang untuk memastikan kelulusannya. Pembayaran uang pelicin Rp. 30 hinga Rp. 70 juta tersebut diberikan melalui calo – calo yang mengatasnamanakan oknum pejabat.
“Setoran ini dipungut oleh calo yang mengatasnamakan oknum pejabat di dinas terkait”, ungkap salah satu sumber kompeten yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (9/1/2025).
Peserta PPPK yang ikut seleksi ini, kabarnya tidak hanya dimintai sejumlah uang. Bahkan beredar informasi ada sejumlah peserta PPPK yang dimintai jaminan berupa sertifikat baik itu sertifikat rumah, sertifikat tanah atau atau bahkan Bukti Kepemilikian Kendaraan Bermotor (BPKB).
“Bagi peserta yang belum mampu memberikan sejumlah uang, maka diminta untuk memberikan jaminan berupa sertifikat, baik itu sertifikat tanah atau bahkan sertifikat rumah,” kata sumber kepada beo.co.id.
Sementara itu, berdasarkan informasi lain yang berhasil di himpun, ada pula peserta seleksi yang menerima pengembalian uang senilai Rp. 50 juta dari salah satu oknum pejabat. Pengembalian uang tersebut karena yang bersangkutan tidak lulus seleksi PPPK.
“Ada juga peserta yang tidak lulus, tapi uangnya beberapa waktu lalu sudah dikembalikan oleh salah satu oknum pejabat,” ujar sumber.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Beny Kodratullah, MM kepada beo.co.id tak menampik kabar yang beredar tersebut. Padahal menurutnya, rekrutmen PPPK ini diprioritaskan bagi yang telah terdaftar di database BKN.
“PPPK ini diprioritaskan bagi mereka yang selama ini terdaftar didatabase BKN, jadi selagi ada formasi, mereka ini (peserta PPPK – red) seharusnya tidak perlu khawatir,” kata Beny Kodratullah melaui sambungan telepon.
Yang kerap terjadi dalam proses rekrutmen PPPK saat ini, menurutnya, karena ada dari peserta PPPK yang tidak yakin dengan formasi tempat mereka mendaftar. Sehingga tidak menutup kemungkinan sejumlah peserta PPPK mencari alternatif memanfaatkan relasi yang dianggap bisa memuluskan proses rekrutmen PPPK tersebut.
“Kemungkinan ada peserta yang tidak yakin dengan formasi tempat mereka mendaftar, sehingga sejumlah peserta yang ikut seleksi PPPK menemui relasi yang dianggap mampu untuk menjamin posisi mereka dan disinilah kemungkinannya hal – hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Beny. ( Zee )
