Dedi Harianto: Kalau Masih Mangkir, Bupatinya Yang Kami panggil
LEBONG, BEO.CO.ID – Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen mengaku geram terhadap dinas PUPR- Hub, pasalnya dinas teknis yang menjadi pilar utama pembangunan infrastruktur tersebut mangkir saat dipanggil untuk memenuhi undangan hearing terkait polemik pengalihan jalan segmen Tanjung Agung – Danau Liang ke segmen Tanjung Agung – Muara Ketayu.
“Sudah 3 jam kami tunggu tapi dinas PUPR – hub tidak juga hadir, padahal undangan hearing itu sudah kami sampaikan pada hari Jumat lalu “, ujar Carles Ronsen, Senin (14/3).
Dia mengatakan, meskipun undangan perdana tersebut tidak di indahkan pihaknya memastikan akan memanggil ulang PUPR- Hub yang dijadwalkan pada Senin pekan depan.
“Tidak ada pemberitahuan secara resmi dari PUPR alasan mereka tidak hadir memenuhi undangan hearing ini. Tapi kami akan lihat pada undangan ke 2 nanti, jika tidak di indahkan maka fungsi lembaga ini akan kami gunakan”, kata Carles.
Dijelaskan Carles tujuan hearing dengan PURR- hub ini adalah untuk mengetahui duduk persoalan terkait pengalihan jalan segmen Tanjung Agung – Danau Liang ke segmen Tanjung Agung – Muara Ketayu, apalagi sebelumnya masalah ini telah dilaporkan masyarakat setempat ke DPRD.
“Kami ingin mengetahui hal apa saja yang menjadi dasar pengalihan jalan tersebut, apakah sudah sesuai mekanisme atau tidak. Jangan sampai masalah ini terus menjadi polemik makanya PUPR kami undang untuk hearing ”, jelasnya.
Sementara itu, wakil ketua I DPRD Dedi Harianto menegaskan jika pada undangan hearing berikutnya PUPR – Hub masih juga mangkir, pihaknya memastikan bakal memanggil bupati Lebong untuk menjelaskan secara langsung pengalihan segmen jalan tersebut.
“Kami tunggu sampai undangan berikutnya, kalau dinas PUPR- Hub masih juga mangkir maka Bupati yang akan kami minta untuk menjelaskan masalah ini”, tegas Dedi.
Menurut Dedi, sejauh ini berdasarkan versi dari mantan kepala Bappeda mereka juga tidak mengetahui jika ada pembangunan jalan hotmix di segmen Tanjung Agung – Muara Ketayu. Bahkan dia (mantan kepala Bappeda – red) menyebutkan jika pembangunan segmen jalan tersebut tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Kemudian darinformasi lainnya, usulan kegiatan yang dibiayai DAK tersebut awalnya sudah final dan disetujui untuk pembangunan jalan segmen Tanjung Agung– Danau Liang.
“Kalau informasi yang kami peroleh dari media, akhir tahun 2019 silam usulan itu sudah final di segmen Tanjung Agung – Danau Liang, tapi dalam pelaksanaannya pembangunan dialihkan ke segmen Tanjung Agung – Muara Ketayu. Jadi alasan ini lah yang ingin kami ketahui dari dinas PUPR- hub”, kata Dedi.
Namun sayangnya Plt kepala dinas PURR – Hub Joni Prawinata SE. MM hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi karena sedang tidak berada ditempat. (Sbong Keme)
