LEBONG, BEO.CO.ID – Hujan kritik sejumlah fraksi di DPRD mewarnai rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggung jawaban APBD kabupaten Lebong tahun anggaran 2021, Selasa (12/7).
Anggota DPRD dari fraksi Perindo, Wilyan Bachtiar, mengatakan, meskipun opini BPK terhadap LKPD Lebong tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan tetapi kondisi riil dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya menggambarkan transparansi, efektif dan taat asas.
“Masih banyak ditemukan masalah dan terdapat indikasi kerugian keuangan daerah yang cukup besar”, kata Wilyan.
Menurutnya, meski disetujui seluruh fraksi, tapi DPRD tetap meminta Pemkab mempertanggungjawabkan dan memperjelas kasus dugaan korupsi TPP ASN senilai puluhan miliar yang ditangani Polda Bengkulu, bahkan untuk saat ini masalah tersebut sudah menjadi isu di tingkat nasional.
“Kemudian masalah pembangunan jalan hotmix di komplek milik pengembang Cita Marga Residence bernilai miliaran rupiah yang ditengarai perumahan pengembang itu adalah milik Sekda Lebong. sementara untuk pembangunan jalan tersebut telah menggunakan uang APBD Lebong “, ucap Wilyan.
Disamping itu, DPRD juga meminta pemkab untuk menjelaskan terkait deposito uang APBD pada bank BRI cabang Curup senilai puluhan miliar rupiah. Apalagi sejauh ini deposito uang APBD tersebut tidak diketahui oleh DPRD setempat.
“Meski tidak ada aturan yang melarang, tapi sejauh ini kami tidak tau kalau ada uang APBD yang di deposito di BRI. Bagaima proses pemindahan rekening dari RKUD ke bank BRI, kemudian deposito itu atas nama rekening milik siapa dan berapa bunga deposito itu sampai sekarang DPRD tidak pernah mengetahuinya”, pungkas Wilyan.
Selanjutnya pada tahun 2021 lalu, untuk menunjang keberhasilan program Musim Tanam ke II (MT II) khususnya di Kecamatan Uram Jaya, pemkab Lebong mengalokasikan Rp. 700 juta APBD untuk membeli ekor tikus, ditambah lagi Rp. 500 juta dari anggaran dari Dana Desa (DD) yang dimasukkan ke Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Artinya untuk menunjang keberhasilan program MT II tahun lalu, pemkab menghabiskan Rp. 1,2 miliar anggaran. Namun sampai saat ini belum ada laporan dari pemkab terkait hasil program MT itu”, beber Wilyan.
Selain itu, DPRD juga mempertanyakan anggaran untuk siswa berprestasi di kabupaten Lebong, karena hingga saat ini pun tidak ada laporan ke DPRD khususnya ke komisi I yang notabene membidangi masalah pendidikan.
“Belum lagi masalah rekomendasi KASN dan kesepakatan antara bupati Lebong dengan KASN yang sampai saat ini belum sepenuhnya dijalankan pemkab”, pungkas Wilyan.
Sementara itu, anggota dewan dari fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat Rama Candra menyampaikan, carut marutnya tatanan birokrasi dikabupaten Lebong hendaknya juga menjadi perhatian serius dari pemkab Lebong, apalagi sejauh ini nyaris pada setiap OPD dikepalai oleh pelaksana tugas (Plt ).
“ Yang kami lihat ada sejumlah ASN di jajaran pemkab ini seolah dipindah semaunya saja. apa memang ada aturan seperti itu? Jadi bagaimana pemerintah ini ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance”, beber Rama Candra.
Selain itu, dirinya juga menyoroti soal hasil kunjungan sejumlah petinggi dari jajaran pemkab ke kementrian pusat, karena sampai saat ini belum ada hasil yang jelas dari kunjungan – kunjungan ke kementrian tersebut.
“Kita ini harus membuka diri dengan pihak – pihak akademisi atau universitas sehingga bisa merumuskan kebijakan strategi program yang tepat untuk mengoptimalkan pembangunan”, ucap Rama Candra.
Dilain hal, wakil bupati Lebong Fachrurrozi menyebutkan, apa yang menjadi catatan fraksi terkait pertanggungjawaban APBD tahun 2021 tersebut akan dipelajari dan ditindaklanjuti oleh pemkab.
“Kita memang butuh orang – orang kristis apalagi hal itu untuk kebaikan, yang jelas kami akan pelajari dulu apa saja yang menjadi catatan dewan”, singkat Wabub. (Zee)
