Oleh: M. J Anton Hilman
Kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi yang tak tergantikan. Namun sayangnya, di beberapa daerah di Indonesia, terutama di tingkat pemerintahan daerah, kebebasan pers tampaknya semakin terancam.
Para penguasa daerah, melalui para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kritik terhadap pemerintah daerah dianggap sebagai ancaman, dan konsekuensinya sangat nyata: pembungkaman suara pers.
Sebagai seorang jurnalis, saya tidak hanya melaporkan fenomena ini, tetapi juga merasakannya secara langsung. Mulai dari tagihan Publikasi/iklan yang terhambat hingga pengusaha media yang tidak menerima pembayaran atas pekerjaan mereka. Ini adalah indikasi nyata betapa seriusnya upaya pembungkaman suara pers oleh para penguasa daerah.
Para Kepala OPD, yang seharusnya bertanggung jawab mengelola sektor-sektor tertentu di daerah, tampaknya telah menjadi alat bagi penguasa daerah untuk membungkam kritik terhadap pemerintahan mereka.
Begitu sebuah media memiliki keberanian untuk mempublikasikan berita atau opini yang mengkritisi, mereka segera mengalami berbagai bentuk hambatan.
Salah satu taktik yang sering digunakan adalah menghentikan atau bahkan memblokir pembayaran Publikasi/iklan kepada media yang berani memberitakan.
Di dunia media yang sangat bergantung pada pendapatan Publikasi/iklan, hal ini dapat memiliki dampak besar pada kelangsungan hidup media tersebut. Pengusaha media, terutama yang mengelola media independen, sudah cukup sulit bertahan, atas keterlambatan atau penolakan pembayaran iklan hanya menambah kesulitan mereka.
Ancaman terhadap media yang berani mengkritik pemerintah daerah juga bukanlah hal yang langka.
Beberapa Kepala OPD secara terbuka mengancam media bahwa mereka tidak akan lagi mendapatkan tagihan publikasi jika terus menerus memberitakan hal-hal yang tidak disukai oleh pemerintah.
Ini adalah bentuk ekspresi diktatorisme yang sangat mencemaskan, di mana suara pers yang independen dan kritis dipandang sebagai ancaman terhadap penguasaan kekuasaan.
Menurut pendapat saya, tindakan-tindakan seperti ini adalah bukti nyata dari diktatorisme yang semakin mempengaruhi pemerintah di beberapa daerah.
Upaya pembungkaman suara pers adalah salah satu ciri otoriter pemerintahan yang berusaha membatasi akses informasi dan kritik yang berpotensi mengungkapkan kebijakan yang buruk atau penyelewengan kekuasaan.
Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dana publikasi yang diberikan kepada media oleh beberapa OPD bisa mencapai angka yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Namun, sangat mengecewakan bahwa dana ini seringkali hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang atau perusahaan tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa daerah.
Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan distribusi dana publikasi, yang seharusnya digunakan untuk mendukung media independen yang berperan penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan memberikan suara kepada masyarakat.
Penting untuk diingat bahwa pers adalah salah satu pilar demokrasi yang kuat.
Suara pers yang bebas dan kritis adalah jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang obyektif, serta memberikan mereka kemampuan untuk mengkritik dan memahami tindakan pemerintah.
Tindakan pembungkaman suara pers oleh penguasa daerah melalui Kepala OPD merupakan ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Masyarakat dan pemerintah pusat perlu ikut campur untuk mengatasi masalah ini.
Perlindungan terhadap kebebasan pers harus ditegakkan secara tegas, dan tindakan yang merugikan independensi media harus dihentikan.
Media memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan upaya untuk membatasi suara mereka adalah langkah yang berbahaya menuju otoritarianisme.
Di era akses informasi yang semakin penting, perlawanan terhadap pembungkaman suara pers harus menjadi prioritas bagi semua yang peduli akan demokrasi dan kebebasan berbicara.
Diktatorisme tidak boleh dibiarkan merajalela di tingkat lokal maupun nasional, dan kebebasan pers harus selalu dijaga dan dipertahankan.
Hal senada disampaikan Gafar Uyub Depati Intan, Ketua DPD-KWRI Bengkulu, kepada penulis. Menurut Wartawan senior itu, sebagai Pers/ Media Independent memang berat, padahal seluruh Pers Nasional hanya diatur oleh UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, seharusnya diberlakukan sama oleh Pemerintah dari pusat sampai daerah, tanpa terkecuali.
Soal kemajuan pembangunan daerah, tidak bisa hanya didukung dengan berita-berita serimonial belaka. Hanya memuja dan memuji kerja pemerintah daerah selalu baik, dan kita sependapat jika baik wajib ditulis baik.
Tanpa harus dibayar, tapi jika praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), berkembang subur dan beranak pinak, minimal Pers/ Wartawan harus berani menyampaikan kritik, minimal mengingatkan oknum pejabat “tamak dan rakus” karena tujuan kita merdeka membangun kesejahteraan bagi setiap warga Negara, dan tidak lagi terjajah, dikampung dan didaerahnya sendiri, jelas bang Ayub.
Merdeka, dimulai dari merdeka berfikir, bekerja, menyampaikan pendapat didepan umum tertulis dan lisan yang telah diamanatkan dalam UUD 1945.
Dan selanjutnya, setiap warga Negara berhak merdeka Ekonomi, merdeka Berpolitik, merdeka dalam Berusaha, diberlakukan sama dalam sistem pemerintahan di Negara kastuan republic Indonesia, (NKRI) yang kita banggakan ini.
Dan mendapat kesempatan yang sama, sebagaimana di amanatkan oleh Sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tegas putra asli asal Kerinci ini, kepada penulis.
Saya sudah 36 tahun active sebagaiJurnalist tanpa terputus sampai tahun ini 2023, sependapat dan mendukung pemerintah menyatakan anti korupsi, dan pelakunya yang korup harus di luluh lantakan praktik KKNnya.
Dan kita tidak mau terjajah lagi ditanah kita sendiri, “bak ayam mati dilumbung Padi” hanya cerita besar kita punya kekayaan alam yang besar, daratan, laut dan perut buminya, tapi disana – sini masih kita dengar nyanyian dan tangis kelaparan dimana-mana.
Saya melihat dengan mata kepala sendiri, kelaparan masih banyak, dan warga Negara/ daerah tidak bisa makan cukup tiga kali sehari dan bergizi. Termasuk para Jurnalistik dan keluarganya. Masih banyak anak-anak Wartawan tidak berpendidikan cukup, minimal rata-rata lulus SLTA/ sederajat.
Apa lagi dikampung-kampung yang masyarakatnya miskin, mulai dari miskin ilmu, ekonomi, dan miskin keimanan/ agamis akhirnya jadi miskin segalanya. Ini harus kita perjuangkan bersama.
Pers/ Wartawan (Para Jurnalist), sebenarnya perpanjangan masyarakat untuk menyampaikan pesan kebenaran.
Maka wajib bagi kita mendukung aparat penegak hukum, hancurkan praktik KKN di NKRI, dan tegakan rasa keadilan ditengah masyarakat, yang kita cintai ini.
Saya merasa wajib menyampaikan, yang saya kutif dari berbagai sumber, “setiap yang bernyawa pasti mati” Pak Wartawan mati, LSM mati, Ustad/ Ulama mati, Presiden mati, Menteri mati, Gubernur/ Bupati dan Walikota mati, Fakar Hukum dan lain sebagainya, dipastikan akan mati.
Kita perlu berbagi rasa, guna memperkecil jurang pemisah antara yang kaya (mampu) dengan yang miskin (tidak mampu), termasuk manusia yang memilih profesi (pekerjaan) Wartawan.
Dan Wartawan (Para Jurnalist), wajib menyadari, ‘’janganlah jadi manusia sombong, angkuh. Sampai saat ini kita masih diatur dalam menjalankan tugas, dengan pedoman UU No.40 tahun 1999 tentang Pers, dan 11 point Kode Etik Jurnalist (KEJ) Wartawan Indonesia.
Dan jangan ada lagi oknum “Wartawan sok hebat, Penjilat untuk mendapatkan sesuap nasi, karena rezeki itu diatur tuhan (illah) yang maha kuasa, maha segalanya, jelas bang Ayub. (**)
