Oleh: Abdul Aziz
Komisi Siyasah, Syari’ah dan Kerjasama Antar Lembaga MUI Kota Medan
MEDAN, BEO.CO.ID – Menarik disimak, dinamika politik 2023 yang menjadi langkah pembuka dan persiapan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024. seharusnya dan semestinya menampilkan wajah demokrasi Indonesia yang semakin matang.
Praktek demokrasi yang lebih mengedepankan kesejahteraan dan ketertiban umum akan memperkokoh kondusifitas negara dan bangsa. Semua elemen masyarakat hendaknya menolak dan mencegah manuver politik yang destruktif agar kinerja perekonomian dan stabilitas nasional tetap terjaga. Perhelatan akan akan dilakukan secara serentak pada tanggal 14 Pebruari 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR / DPRD, DPD RI dan selanjutnya kepala daerah, hanya tinggal 198 hari lagi.
Pemilu merupakan bagian integral dalam negara demokrasi, sebuah conditio sine qua non (kondisi, atau unsur yang sangat diperlukan dan penting) karena tanpa hadirnya maka negara dianggap meninggalkan demokrasi P. Hutington (1997:5-6).
Suatu sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil, jujur dan berkala.
Sebaliknya, tidak berarti jika terdapat sebuah penyelenggaraan pemilu maka negara tersebut sudah pasti merupakan negara demokratis.
Pemilu yang demokratis merupakan sebuah keniscayaan, untuk itu dibutuhkan standar atau parameter untuk mengukur suatu penyelenggaraan pemilu tersebut, (Firman Wijaya).
Menurut laporanThe Economist intellegence Unit ( EIU), indeks demokrasi Indonesia tahun 2020 mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir.
Indonesia menduduki peringkat ke – 64 dunia dengan skor 6.3 atau skornya menurun dari sebelumnya 6.48, sedangkan laporan indeks demokrasi tertinggi dengan skor 9,8 dicapai Norwegia.
Karena terkait langsung dengan persiapan pemilu tahun 2024, suhu politik di dalam negeri sepanjang tahun 2023, akan lebih panas.
Di tengah meningkatnya suhu politik itu, kewaspadaan bersama harus diperkuat sebab, boleh jadi situasi seperti itu akan dimanfaatkan oleh oknum dan spekulan politik ‘mengail di air keruh’ untuk merusak soliditas bangsa.
Untuk mendapatkan gambaran atau perspektif tentang dinamika politik menuju pemilu 2024 penulis bincang-bincang dengan Dr. Warjio Pakar Ilmu Politik Dosen USU melalui voice note, Selasa(1/8/2023).
Berikut pandangan dan ulasan beliau.
Sekarang proses politik menuju pemilu 2024 masif sudah dimainkan terutama figur-figur tertentu, terutama yang akan maju kontestasi di legislatif baik di Kabupaten, Kota, Provinsi bahkan DPR RI demikian juga DPD.
Hal ini tidak kita nafikan juga figur-figur tertentu yang terkait pencalonan Kepala Daerah sudah mulai muncul beberapa nama calon kepala Daerah untuk menggantikan, misalnya gubernur Sumut yang sekarang banyak tokoh-tokoh baru yang muncul. Satu tahun menjelang Perhelatan politik tersebut baik di legislatif dan kepala daerah, sudah mulai memperkenalkan diri dan proses-proses baik yang dilakukan bersama partai politik ataupun secara individu.
Itu suatu hal yang wajar namun demikian tentu ini bisa menjadi sesuatu yang saya kira tidak baik jika tidak dilakukan dengan seksama, dalam pengertian yang hanya sekedar memunculkan nama, tidak memunculkan latar belakang atau backgroundnya secara baik.
Bagaimanapun politik itu punya tuntutan kualitas tertentu baik terhadap figuritas ataupun prosesnya.
Setiap calon terutama kepala daerah tentu dia harus punya wawasan dan pandangan kedepan.
Bagaimana membangun daerah yang akan dia rebut untuk bisa terpilih menjadi calon kepala daerah.
Bisa mempertimbangkan dan mendeskreditkan secara detail melalui isu-isu apa yang diperlukan untuk membangun daerah, terukur dan terdokumentasikan karena itu bagian dari persyaratan di dalam pengajuan dirinya ke KPU jika sudah disetujui atau diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik bahkan menjadi calon secara independen.
Oleh karena itu harus segera diperlukan tim khususdan dia tidak bisa bekerja sendiri, itu menunjukkan keseriusan dia untuk maju di dalam pencalonan kepala daerah.
Diperlukan satu visi wawasan pandangan kedepan untuk membangun daerah oleh calon-calon tersebut.
Lebih jauh tentang calon presiden apalagi dengan jangkauan wilayah yang jauh lebih luas jadi figur-figur inilah yang meracik bagaimana membangun Indonesia kedepan bersama timnya baik itu melibatkan partai, orang-orang tertentu.
Karena ini memerlukan kerja besar, kerja luas yang melibatkan banyak orang yang punya kepakaran dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga bisa merumuskan kepentingan dan keperluan membangun Indonesia kedepan.
Dari beberpa nama yang muncul di ruang publik ada 3 nama yang muncul walau belum secara resmi dimajukan lewat KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Namun saya yakin, nama yang muncul di belakang mereka sudah banyak orang-orang atau tokoh-tokoh, pakar-pakar yang membantu merumuskan itu.
Jadi ini memang kerja besar untuk merumuskan Indonesia kedepan lewat para calon presiden tersebut.
Ditanya tentang harapan, harapan saya mereka membagun Indonesia kedepan dengan kemajemukan yang ada dengan identitas, modalitas yang ada, kemudian untuk pengembangan suistanable pengembangan dengan berbasiskan tentu saja nilai-nilai norma agama.
Harapan kita mereka bisa memproyeksikan dengan nilai-nilai tersebut,” demikian disampaikan Dr. Warjio.
Mengingatkan kita semua bahwa pemilu yang hanya tinggal 198 hari lagi marilah kita bersama-sama memilih pemimpin yang amanah yang bisa menjaga negeri ini, memakmurkan rakyatnya untuk meraih kesejahteran yang berkeadilan di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini. (***)