LEBONG, BEO.CO.ID – Ketua Gerakan Rakyat Bela Tanah Adat (Garbeta) Provinsi Bengkulu, Dedi Mulyadi membantah adanya penanda tanganan poin kesepakatan pencabutan pilar batas di desa Renah Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Bengkulu Utara saat pertemuan Forkompinda, Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu.
Secara tegas Dedi menyampaikan bahwa tidak ada atas pon kesepakatan pencabutan pilar batas yang dibangun Garbeta bersama masyarakat antara kabupaten Lebong dan kabupaten Bengkulu Utara hasil pertemuan rapat Forkompinda di Ruang Rapat Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (13/12/2022).
“Kita tidak ada menanda tangani kesepakatan, baik dari Pemkab Lebong maupun Pemkab Bengkulu Utara, apa lagi berita acara yang katanya ada poin kesepakatan, itu tidak benar,” ungkap Dedi membantah, Minggu (18/12/22).
Dalam pertemuan rapat bersama Gubernur Bengkulu dan Forkompinda, pihaknya meminta Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menimbang dan meninjau kembali rencana pencabutan pilar batas di eks Padang Bano.
Pilar batas itu, dibangunan berdasarkan pemekaran Kabupaten Lebong dari Kepahiang dan Rejang Lebong, yaitu Undang-undang 39 tahun 2003. Ia juga menjelaskan tidak ada konflik yang terjadi wilayah tersebut, sejak dibangun pilar batas eks Padang Bano.
“Waktu rapat itu kami meminta kepada Gubernur Bengkulu meninjau kembali pencabutan pilar batas yang dibangun Garbeta bersama masyarakat setempat,” ucapnya dengan nada kecewa.
Dijelaskannya lagi, pembangunan pilar batas merupakan kehendak masyarakat dan didasari oleh Undang-undang pemekaran Kabupaten Lebong.
“Sekali lagi tidak ada kesepakatan antara kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara yang di tanda tangani dan seperti yang dikeluarkan statement di beberapa media,” pungkasnya. (Sbong Keme)
