SIMALUNGUN, BEO.CO.ID – Lewat surat bernomor GEMAPSI/138/Sim/XI/2021, tanggal 23 April 2021 beberapa hari lalu meminta Presiden, Mendagri, bupati dan pimpinan DPRD Simalungun untuk tidak menunda pemilihan kepala desa atau Pilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) tahun 2022 mendatang.
Dalam surat nya disebutkan dasar agar tetap dilaksanakan Pilpanag tersebut yakni Permendagri Nomor : 65/2017, Pasal 4 ayat (1) huruf B tentang Pemilihan Kepala Desa. Permendagri nomor 11/ 2017, pasal 24 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dan surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor : 141/4251/SJ , Penundaan Pemilihan Kepala Desa hanya hingga dengan tanggal 10 Oktober 2021.
Gemapsi juga memberikan pertimbangan lain yakni penundaan ini diduga untuk memuluskan rencana berjualan SK PLT 323 kepala desa atau Pangulu Nagori.
Dalam suratnya Gemapsi memaparkan alasan dugaan berjualan SK PLT tersebut karena melihat karakter dan kebijakan bupati Simalungun yang lebih banyak berjualan dari pada bekerja untuk rakyat.
Menurut ketua Gemapsi, Antony Damanik baru tujuh hari dilantaik sudah berjualan spanduk, terus menyusul lagi jualan foto bupati/wakil, lanjut lagi jualan spanduk Marharoan Bolon, jualan atribut siswa.
“Selain itu, jualan buku, jualan majalah Marharoan Bolon, melakukan pengutipan dari guru-guru akan ada lagi jualan pakaian olah raga dan baju batik,” terang Antony.
Antony Damanik menambahkan, mereka akan mendampingi masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa dalam waktu dekat ini, kami sedang berembuk dengan beberapa Pangulu Nagori untuk mendampingi masyarakat yang menolak Pilpanag ditunda.
“Jadi yang unjuk rasa bukan Pangulunya ya, tapi rakyat dari 248 Nagori yang keberatan Pilpanag ditunda, kemungkinan 20 orang per Nagori,” tutup Antony.
(S. Hadi Purba)
