KERINCI, BEO.CO.ID – Mencuatnya kasus Rp 13,6 M dari temuan BPK RI JAMBI pada pemerintah Kab. Kerinci TA.2022 harus di kembalikan wajib lunas, meskipun ada pro-kontra sebelum habis tempo 60 hari pengembalian ke kas Negara atau kasda (Kas daerah). Berbagai pendapat muncul kali ini dari LSM Garansi Jangky Harwira, berikut petikannya.
Pengembalian inilah yang menjadi buah bibir seluruh ASN di Pemda Kerinci apalagi setelah di keluarkan surat bupati kerinci 29 mei 2023 dengan nomor: 700/143/TDA-2023 “sifat penting perihal” realisasi pembayaran TTP tanpa persetujuan mendagri kepada 38 perangkat daerah Kab.Kerinci surat tersebut rame-rame ASN kerinci mengembalikan (TPP) sebelum masuk ke ranah APH.
(APARAT PENEGAK HUKUM) kasus ini menjadi sorotan banyak media di Kab. Kerinci Prov Jambi kali ini sorotan dari LSM GARANSI dan juga praktisi hukum JANGKY HARWIRA berikut keterangannya kepada BEO (18/7/2023).
Menurut JANGKY HARWIRA (60 THN) bila kasus ini di anggap kelebihan bayar kepada ASN dan harus mengambalikannya, tentu perlu kita tahu bahwa ASN hanya menerima melalui rekning dan itu masalah, kebijakan yang di ambil oleh tim yang di beri tanggung jawab, untuk mengurus, urusan persetujuan pembayaran TPP di Pemda Kerinci kemendagri berdasarkan kinerja ASN dan absensi.
dikatakan JANGKY HARWIRA korupsi ada 3 di pemerintahan (birokrasi)
1.KORUPSI KEBIJAKAN.
2.KORUPSI TEKNIS
3.KORUPSI WAKTU.
Yang terjadi pada ASN Kerinci (MASALAH TPP) ini adalah gambaran korupsi kebijakan hingga merugikan negara dengan bukti adanya pengembalian ujarnya.
Ditambah JANGKY HARWIRA maka ada kata HALERKI (PERATURAN) aturan-aturan yang ada di akui keberadaannya tapi dalam aturan kita tidak boleh bertabrakan (BERTENTANGAN) dengan aturan yang lebih tinggi.
Dijelaskan JANGKY HARWIRA dalam masalah ini tim harus bertanggung jawab seperti tim TPAPD dan BAPERJAKAT PEMDA KERINCI karena telah berdampak kepada ASN Kerinci.
Sudut pandang saya inilah yang dikatakan “KORUPSI KEBIJAKAN”.
Menariknya keterangan salah satu ASN, Al (50 THN) kepada wartawan Beo.co.id (18/7/2023) kami harus mengikuti perintah atasan dengan kata lain kami pasrah dalam ketidakberdayaan ujarnya sambil tertawa.
Cerita yang hampir serupa juga di kutip dari salah satu ASN, MN (40 THN) mengatakan BANK BPD-JAMBI pekan ini di ramaikan oleh ASN selip setoran di borong pegawai untuk membayar temuan BPK RI.
Ditambah, MN (40 THN) jikalau kami tidak membayar takut berdampak dengan risiko yang lebih besar apalagi ancaman dari biokrasi nantinya.
Informasi terbaru di terima wartawan BEO dari salah satu sumber nama yang harus bertanggung jawab atas kisruh pembayaran TPP.
di duga yang bersangkutan memiliki latar belakang SKM di jadikan kuasa pengelola keuangan daerah apakah yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk memngelola keuangan daerah? hal inilah yang sangat di ragukan, kemampuannya? ‘’hingga kacau balau?’’
Pada keterangan lainnya lewat VIA WA HP, sumber mengatakan belum masalah TPP 2022 selesai….? Kini muncul (dating) lagi masalah baru terhadap pembayaran TPP 2023 di duga pembayaran TPP 2023 ini diberikan juga kepada ASN yang tidak pernah masuk kantor….?
Bahkan mereka tidak mengisi absen, ERK dan tidak melaksanakan tugas dari Januari 2023 sampai dengan Juni 2023, ASN yang di maksud di bayarkan TPPnya oleh BPPSDM dan BPKAD Kabupaten Kerinci. seharusnya BPPSDM memberikan sanksi ke ASN yang sudah berbulan bulan dan bahkan bertahun tahun tidak masuk kantor?.
Namun malahan untuk tahun 2023 ini mereka di beri TPP sebagai penghargaan karena tidak masuk kantor dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ASN.
Itulah bagian keterangan yang dikirim dari sumber beo, HI (57 THN) kepada wartawan Beo, Kerinci (19 Juli 2023). (888/mm).
