Sepandai-pandainya menyembunyikan masalah, ‘’kejahatan’’ Pembangunan menggunakan dana pinjaman Pemdakab Kepahiang, Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2020 Rp59 miliar, mulai terkuak kendati DPRD Kabupaten Kepahiang ‘’memilih diam’’ dengan kata lain ‘’tidak menyuarakan kepentingan rakyat’’ yang memilih mereka, tiga link (lokasi) kegiatan merupakan jalan ekonomi, penghubung, dan jalan dilingkungan perkantoran.
Katanya pembangunan untuk rakyat (masyrakat) Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2020, sebagaimana dijanjikan Bupati Kepahiang, Hidayatullah Syahid, dalam kampanye tempo hari 2020, untuk periode kedua kalinya, sampai terpilih dan dilantik menjadi Bupati Kepahiang 2021 – 2024, Ia (Hidayatullah Syahid, red) dalam visi dan misinya termasuk mengutamakan pembangunan jalan ekonomi ditiga link (lokasi) menghabiskan dana lebih kurang Rp.55 miliar, itu.
Kini sudah berjalan dua tahun penuh terbengkalai alias mangkrak. Dan mulai terungkap. Setelah tiem gabungan MEDIA ONLINE ‘’AGEN07 & BEO.CO.ID’’ turun kelapangan awal Juni 2022 lalu.
Uang pinjaman Pemdakab Kepahiang dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), sebesar Rp.59 Miliar, untuk membiayai Pembangunan Jalan Pusat Pemerintahan – Barat Wetan Rp.23 Miliar lebih,
Pembangunan Jalan Cinta Mandi – Langgar Jaya – Damar Kencana Rp.18,5 Miliar, serta Peningkatan Jalan Bandung Jaya – Simpang Air Les. Rp.12,7 Miliar, diduga tidak masuk APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kata sumber kompeten media ini di Kota Curup, 4 Juli 2022.
Berdasarkan data tiga paket jalan yang dilelang pada tahun anggaran 2020 lampau Jalan penghubung Desa Bandung Jaya – Simpang Air Les, dan Peningkatan Jalan Renah Kurung – Batu Bandung, dimenangkan PT. SMKI (Sarana Multi Karya Indonesia), dengan harga Rp 12,7 miliar.
Dan link jalan berikutnya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Pusat Pemerintahan – Barat Wetan, dalam lelang tahun 2020 dimenangkan PT. NBP ( Nurangga Brothers Putra), harga HPS Rp 23 miliar lebih.
“Indikasi yang justru memperkuat dugaan, bahwa dana Pinjaman dari PT SMI tidak masuk APBD, untuk Melanjutkan pekerjaan Proyek Mangkrak masih menunggu Pinjaman dana dari Bank Bengkulu. Pertanyaannya, ada dimana Sisa Dana Proyek Mangkrak tersebut.
Sebab logikanya, untuk setiap pekerjaan proyek yang tidak selesai 100 persen, tentu ada dana tersisa yang tidak atau belum dibelanjakan, kata Chairuddin, MDK kepada awak media ini via sambungan telephone jarak jauh, (5/7/2022) Selasa.
Salah satu sumber lainnya menjelaskan berdasarkan penjelasan Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid, untuk melanjutkan pekerjaan jalan yang diterbengkalaikan, masih menunggu Pinjaman dana dari Bank Bengkulu.
Demikian juga dengan pernyataan Kadis PUPR Kabupaten Kepahiang, Rudi Andi Silaloho, bahwa untuk kelanjutan proyek pihaknya akan meminjam dana dari Bank Bengkulu, sebagaimana dikutif media detiksumut edisi Rabu 22 Juni 2022, dan ditulis Agen07, 5 Juli 2022, dikutip kembali.
Chairuddin MDK Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkului, yang juga Pemimpin Redaksi AGEN07, saat diminta tanggapannya. Menyebutkan Wajar Masyarakat bertanya, apakah dana Pinjaman dari PT SMI sebesar Rp.59 Miliar, masuk APBD atau tidak.
“Ada tiga alasan bagi masyarakat. Pertama, yang membayar Pekerjaan PT SMI, berdasarkan persentase Capaian fisik di lapangan. Jika itu memang fakta, meski terbilang Aneh, berarti dana Pinjaman Rp 59 Miliar tetap berada pada PT SMI.
Kedua, pasca pekerjaan tidak selesai 100 persen, Sisa dana tidak di Anggarkan kembali dan dilelang Ulang Tahun Anggaran berikut, sebagai dana Silpa,
“Ketiga, untuk melanjutkan pekerjaan, masih harus menunggu Pinjaman dari Bank Bengkulu. Lantas, ada dimana atau dikemanakan Sisa Dana proyek yang tidak selesai 100 persen itu tandasnya.
Saya kira Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat. Saya fikir pertanyaan yang Wajar,” kata Chairuddin, MDK, yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Gapeknas dan Manejer LPJK, atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Bengkulu.
Menjawab pertanyaan, tentang kemungkinan sisa dana dialihkan untuk Kegiatan lain, menurutnya, boleh dan Sah sepanjang Kegiatan dimaksud lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, dibandingkan dengan melanjutkan pekerjaan Ketiga paket proyek yang Mangkrak.
“Hanya saja, untuk meluruskan Kesimpang Siuran Informasi terkait Sisa Dana sehingga tidak melebar kemana-mana, Dinas PUPR selaku OPD teknis yang bertanggung jawab atas Fisik dan Keuangan Ketiga paket Proyek tersebut, seyogyanya memberikan Penjelasan kepada Masyarakat,” ujarnya.
Dewan Diam?: Anehnya lagi Dewan Perwakilan Rakyat Kepahiang (DPRD) Kepahiang, sebanyak 25 orang Nyaris tak satupun yang mau berbicara tentang jalan yang mangkarak tersebut terutama dipusat penghasilan Kopi terbesar, Renah Kurung, Batu Bandung, Simpang Air Les (masuk), Cinto Mandi dan sekitarnya, mereka justru memilih diam, ada apa?.
Terutama anggota dewan Kepahiang, yang berasal dari daerah Dapil (Daerah Pemilihan) Batu Bandung dan sekitarnya, inilah yang membuat masyarakat sangat kecewa. Mereka menemui masyarakat saat ada kepentingan politik Pemilihan Legislatif (Pileg), kata Ton, 37 tahun petani Kopi Air Les kepada awak media ini, pekan lalu.
Terus terang saja lanjut, Ton, pembangunan dimasa Hidayatullah (pak Dayat), pembangunan yang menonjol nyaris tidak ada, lain dengan Bando, tempo hari. Kendati banyak masalah tapi hasilnya jelas seperti perkantoran, buka jalan baru termasuk Batu bandung-Renah Kurung, Pak Dayat hanya melanjutkannya saja. Tidak beres tandasnya.
Bupati Kabupaten Kepahiang, Hidatullah Syahid sampai tulisan ini diturunkan Catatan yang terabaikan di BEO.Co.Id, belum diperoleh konfirmasinya, mau diapakan jalan ketiga link tersebut.
Dengan kondisi terparah Bandung Jaya-Simpang Air Les, Batu Bandung-Renah Kurung dengan panjang 7, 6 km dan dua jembatan Air Belimbing dan Air Donok, terbengkali ‘’bak tugu mati tanpa makna.’’
Padahal Pak dayat, menjajnjikan jalan tersebut dibangun sampai aspal, saat kampanye tempo hari kata warga setempat kepada Tiem, Senin, 6 Juni 2022.
Untuk mengingatkan kembali, jalan mulai dikerjakan Nopember 2020, seharusnya selesai pada Maret 2021, dan dua jembatan ternyata gagal sampai saat ini, kata Aries dan Daip, kepada Tiem. Dan penjelasan lebih rinci telah diturunkan dalam empat laporan sebelumnya.
Dari informasi demo LSM Pekat, Garansi, dan Mahasiswa ke Kejati Bengkulu pekan silam, semua kasus yang dilaporkan masyarakat kita minta pihak Kejati Bengkulu mengusut tuntas dan jangan sampai tebang pilih, tegas sumber kompeten itu yang minta namanya dilindungi, (UU 40/1999 tentang Pers). (***)
