LEBONG, BEO.CO.ID – Membawa empat poin tuntutan Forum Masyarakat dan Aktivis Lebong (Formal) gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebong, Senin (10/9) berjalan kondusif.
Aksi tersebut di dasari menurut Formal dalam tuntutan aksinya, pertama belum tuntasnya persoalan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Lebong. Selain itu, Kedua Kaban Kesbangpol Lebong tuntut untuk meningkatkan kinerja jajaranya guna membentuk forum Ormas dan LSM se – Kabupaten Lebong.
Ketiga minta transparansi (terbukaan) pengelolaan dana LSM dan Ormas yang tidak melawan hukum (suap atau fee). Terakhir tuntut aksi empat tersebut dapat tindaklanjuti dalam waktu 1 bulan serta meminta Kaban Kesbangpol Lebong mengundurkan diri.
“Dana Ormas tersebut sejak Lebong berdiri sampai sekarang, bagaimana realisasinya yang jelas dana hibah tersebut bisa dicek digunakan atau tidak berdasarkan laporan kegiatan,” terang Mashuri
Menurutnya, jika tidak ada laporan kemungkinan besar terjadinya TGR (Tuntutan Ganti Rugi), pihaknya juga meminta kepada Kesbangpol Lebong wajib memanggil yang mengambil dana hibah untuk dikembalikan ke Kasda.
“Kalau tidak dikembalikan sesuai dengan aturan BPK selama 60 hari Kesbangpol segera mengambil tindak ke APH, kita tidak memihak – memihak LSM siapa pun di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum,” lugasnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Lebong, Hambali menyampaikan, sangat berterima kasih atas adanya aksi damai yang dipimpin saudara Awi (Mashuri) dan pihaknya pula berterima kasih kepada pihak keamanan telah membantu jalannya aksi unjuk rasa secara kondusif.
“Sehubungan tuntutan mereka kita pelajari dulu, baru kita tindaklanjut dalam bentuk tertulis insyallah kita bisa menjawab itu, masalah BMA, masalah kinerja, sehubungan dengan saran pendapat menyatukan Ormas dan LSM Kesbangpol sudah berbuat, pertama kali aula Pemda sudah kita surati kemudian dinas rumah Bupati bulan puasa sudah kita adakan pertemuan,” paparnya.
Terkait dana hibah Ormas dan LSM tahun anggaran (TA) 2023 dalam keterangannya, telah transparan dan pihaknya tidak mengetahui dana hibah tahun sebelumnya. Serta pihaknya juga menjelaskan, bahwa menindaklanjuti proposal yang sudah ada sebelumnya dan tidak memihak kepada pihak mana pun.
“Mengapa tidak kita umumkan atau menyurati supaya memasukan proposal dikarenakan keterbatasan dana dan proposal yang masuk juga sudah cukup banyak, maka harus diverifikasi itu lah menenuhi persyaratan,” pungkasnya.
Disinggung soal BMA Lebong sesuai tertulis tuntutan aksi, Hambali menjawab pihak akan melakukan konfirmasi langsung ke BMA dan Kesbangpol berpendapat harus sesuai dengan AD/ART.
“Rencana kita konfirmasi dulu, sudah saya sampaikan kemarin di Musda sesuaikan dengan AD/ART yang ada, apakah ini sudah sesuai atau tidak forum Musda yang lebih tahu, makanya saya ngomong tidak terlalu dalam masuk kesitu, Kesbangpol berpendapat sesuai dengan AD/ART yang ada, maka kami akan konfirmasi kembali kepada yang mengadakan Musda,” demikian sampainya. (SB)
