spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Kontroversi “Uang Ketok Palu,” Badan Anggaran DPRD Pilih Bungkam

Wakil Ketua I DPRD Lebong, Dedi Haryanto (kiri), Ketua DPRD Lebong, Carles Rosen (tengah) dan Wakil Ketua II DPRD Lebong, Popi Ansa (kanan). Dok /Net

Wilyan Bachtiar : Sudah Ada “Niat,” Jika Tak Ambil Sikap Pimpinan DPRD Ikut Terlibat

LEBONG, BEO.CO.ID Rekaman audio anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lebong, Ahmad Lutfi yang meminta agar dewan tidak mengotak atik rancangan APBD 2024 sejauh ini masih menjadi kontroversi, apalagi setelah rekamanan tersebut beredar, banyak anggota bahkan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD mendadak bungkam.

Tak ingin terlibat, anggota dewan dari fraksi Perindo, Wilyan Bachtiar angkat suara terkait rekaman audio yang tengah beredar tersebut. Menurut Wilyan, pimpinan DPRD seperti Ketua dan Wakil Ketua seharusnya segera mengambil sikap, jangan justru diam atau seakan bersikap seolah – olah tidak tau.

“Pimpinan DPRD ini kan juga masuk dalam Banggar, seharusnya anggota dewan yang menyampaikan itu dipanggil. Dia tanya, apakah ucapan itu disampaikan dalam forum atau tidak?” ujar politisi Perindo ini kepada beo.co.id, Rabu ( 6/9).

Diakui Wilyan, sebagai anggota banggar DPRD, dirinya ikut hadir pada kegiatan penandatanganan kesepakatan KUA PPAS APBD 2024 yang dilaksanakan sekitar pukul 20.00 WIB digedung DPRD kabupaten Lebong.

BACA JUGA :  Revitalisasi Pasar Rakyat Ajai Siang Langgar K3, Proyek Lain "Bak Tradisi Bergulir"

“Saat penandatanganan kesepakatan KUA PPAS APBD 2024 saya juga ikut hadir, tapi jelang Magrib saya menunaikan shalat di masjid Agung Sultan Abdullah. Nah, dari informasi yang saya dapat rekaman suara salah satu dewan ini direkam pada rentang waktu magrib sebelum penandatanganan kesepakatan KUA PPAS APBD 2024,” ucap Wilyan.

Mengenai isi rekaman percakapan salah satu dewan Banggar tersebut, kata dia, hal ini menyangkut marwah lembaga DRPD itu sendiri. Untuk itu dia meminta agar pimpinan DPRD segera mengambil sikap tegas untuk menjawab pertanyaan publik.

“Saya kira orang hukum lebih mengerti, masalah ini, bisa diartikan sudah ada niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Secara aturan, tentu hal itu tidak diperkenankan”, kata Wilyan.

Lebih jauh, secara personal, idealnya pimpinan DPRD memanggil dan meminta keterangan langsung dari Ahmad Lutfi guna mempertanyakan hal tersebut, karena  dalam rekaman suara yang beredar diduga kuat adalah suara dari politisi partai berlambang pohon beringin.

 “Ini mohon maaf, kalau yang merekam ini tidak ada kaitannya dengan orang – orang dari TAPD berarti jelas masalah ini ada di internal kawan kawan Banggar. Tapi kalau ada kaitannya dengan TAPD  berarti rekaman itu diambil saat kegiatan formal. Tapi saya kira yang lebih tahu itu tentu adalah saudara Ahmad Lutfi karena kalimat itu dia yang mengutarakan”, ungkap Wilyan.

BACA JUGA :  "Lemah Pengawasan" Sejumlah Proyek di Lebong Abaikan K3, Ini Kata Kadis Nakertrans

Masih menurut Wilyan, jika pimpinan dewan tidak segera mengambil sikap atau bersikap seolah tidak terjadi apa – apa dikhawatirkan hal ini akan memicu kontroversi publik yang lebih jauh. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dia sendiri akan beranggapan jika pimpinan ikut serta sesuai dengan ini rekaman tersebut.

“Masalah ini kan sudah sangat nyata, dan terus terang sebagai anggota DPRD sekaligus anggota Banggar saya tidak terima. Masalah ini harus diselesaikan dengan sejelas – selasnya, pimpinan dewan jangan bungkam, mereka tidak bisa seperti itu, mereka itu (pimpinan – red) harus tau dengan tugas dan fungsi mereka. Atau jika mereka (pimpinan – red)  bersikap seolah tidak terjadi apa – apa, saya sendiri juga akan beranggapan kalau pimpinan dewan ikut serta sesuai isi rekaman tersebut,” cetus Wilyan.

Sebelumnya rekaman suara percakapan salah satu anggota dewan sesekaligus anggota banggar DPRD kabupaten Lebong yang beredar ini memicu kontroversi dan spekulasi, pasalnya dalam rekaman suara itu salah satu anggota dewan menyebut jika dewan tidak  usah mengetahui rincian dimana Organisasi Perangkat Dareah (OPD) meletakkan anggaran pada rancangan APBD 2024.

BACA JUGA :  Aset Sudah Rusak, SK Penghapusan Belum Tuntas, Ini Hasil Inventarisirnya

“Jadi Agustus saya oke.  Yang dinas Pertanian itu,  kita tidak usah tau dimana  mereka letakkan (anggaran RAPBD 2024 – red). Nanti dibayar bulan Desember,” ujar salah anggota dewan dalam rekaman suara yang beredar tersebut.  ( Zee )

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Headlines

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts

https://situs-toto.togel.togetherband.org