Mencemaskan masyarakat Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, sejak dipimpin Bupati Dr H Adirozal, MSi, dua periode 2014-2019 & 2019-2024, kini pada posisi September 2023, dengan sisa jabatan lebih kurang 6 bulan, sejumlah kasus terungkap kepermukaan, terkini kasus lelang kegiatan lelang (tender) proyek yang jumlahnya ratusan paket se-Kab. Kerinci, T.A.2023, dengan “nilai pungutan 1,5 % “ dari nilai paket yang dimenangkan rekanan, nilai “fee” (uang haram), jika dihitung bisa mencapai miliyaran rupiah.
Diduga “otak pelakunya, oknum “ALMI YANDRI” Kepala Bagian UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA, Pemda Kerinci, dugaan besarnya Rp. 2, 4 miliyar, telah ditulis sejumlah media antara lain, “SIASATINFO.CO.ID” edisi Minggu, 24 September 2023, dan BEO.CO.ID, dalam berita sebelumnya, dikutif kembali.
Banyak pihak menduga, “tak mungkin Almi Yandri” bekerja sendirian, tanpa “perintah atasannya?” Hari ini LSM SEMUT MERAH bersama gabungan masyarakat Kerinci, demo kedua kalinya pada September 2023, kekantor Bupati Kerinci di BukitTengah, Kecamatan Siulak Mukai, Kerinci.
Mereka menggugat soal fee proyek, 1, 5 % perpaket kegiatan kepada Bupati Kerinci Dr H Adirozal, MSi, untuk memberi penjelasan dan mengambil tindakan terhadap oknum pelakunya, “Almi Yandri” secara administrasi dan hukum.
Karena sebagian kondisi riil dari kebijakan Bupati Kerinci, Dr H Adirozal, MSi, dalam pembangunan daerah
Kerinci banyak berbau korup, antara lain yang telah terungkap kasus tunjangan jabatan DPRD Kerinci untuk rumah dinas selama lima tahun 2017-2021.
Atas Peraturan Bupati (Perbup) Kerinci No. 20 tahun 2016 memutuskan tunjangan untuk Ketua DPRD Kerinci Rp.9, 3juta, Wakil Ketua Rp8,2 Juta dan anggota Rp7 juta/ bulan X 5 tahun X 60 bulan, menimbulkan kerugian Negara Rp5 miliyar lebih.
Dan dengan kerugian Negara Rp5, 027 M, berdasarkan keterangan Pers Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, beberapa waktu lampau.
Kini pelakunya sudah diputus majelis hakim Tipikor PN Jambi, Adli (mantan Sekwan), Benny mantan PPTK dan Loly dari Kantor Kajian KJPP, mereka telah dijatuhi hukman rata-rata dibawah dua tahun, lebih ringan dari tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Jambi.
Dan kebijakan lainnya yang merugikan Negara, TPP (Tunjangan/Tambahan Penghasilan Pegawai) dilingkungan Pemda Kerinci tahun 2022, dasarnya juga Perbup yang dikeluarkan Bupati Kerinci, dugaan kerugian Negara Rp15, 7miliyar, atas temuan BPK RI Perwakilan Propinsi Jambi, kini prosesnya dikembalikan ke Kas Daerah/ Negara.
Ini baru tiga kasus yang terungkap kepermukaan secara transparan, dan tidak tertutup sejumlah kasus lainnya, dugaan perjalanan dinas “fiktif, local dan Nasional” yang diduga melibatkan banyak pihak di Pemda Kerinci. Termasuk oknum di Bagian Pengelolaan asset dan keuangan daerah serta oknum bendahara terkait.
Masyarakat Kerinci, sangat khawatir jika sejumlah kasus tidak diusut secara hukum, dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Harus diuji kebenaranya dipengadilan, dalam upaya menegakan kebenaranya.
Dan kasus terkini soal fee, yang di demo masyarakat Kerinci dimotori LSM SEMUT MERAH yang diketuai Aldi Agnopiandi, semangatnya memang kuat bak merah menyala-nyala, dan mendapat dukungan masyarakat Anti Korupsi, semoga tetap “Semut Merah, bukan berubah warna menjadi hitam atau keabuan” Merah dan kuat gigitannya kata, Alipuddin Depati.
Sejauh ini, Kabag UKPBJ Kerinci, Alimi Yandri dan Bupati Kerinci, Dr H Adirozal, MSi, belum berhasil diperoleh keterangannya. (***)
Penulis/ Editor : Pempred BEO.co.id/Gudi.
