“Ternyata Masih Ada Jejak Kolonialisme Hingga Imperialisme“
LEBONG, BEO.CO.ID – Satu – satunya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil (ASN) yang telah tindak lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lebong ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau lebih kenal (KASN). Dan KASN sudah memproses laporan tersebut hingga mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan Bupati Lebong untuk menjatuhkan hukuman displin berat kepada salah satu ASN menjabat Pjs Kades Selebar Jaya.
Disisi lain, Yudi Hardiansyah sebagai pelapor Pjs Kades Selebar Jaya menyoroti hal lain, atas pelanggaran netralitas ASN yang terjadi bumi Swarang Patang Stumang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu kembali akan memasuki puncak demokrasi di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada, 27 November 2024 mendatang.
Ia berharap tidak ada lagi pelanggaran netralitas ASN yang akan menyelimuti pesta demokrasi, kemungkinan besar netralisasi ASN masih dipertarungkan, bak penurut dan pengikut yang siap menunggu perintah. Bahkan ada indikasi tekanan dari sang penguasa, tidak menutup kemungkinan besar fenomena puncak gunung es kembali menghantui pesta demokrasi di Lebong.
“Pasalnya, sampai detik ini hanya 1 laporan yang memenuhi syarat masuk ke Bawaslu dan diterusakan ke KASN, itu pun berkat partisipasi masyarakat dalam pengawal dan pengawasan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Lebong kemarin. Jadi bagaimana peran fungsi pengawas Panwascam dan Bawaslu Lebong tidak menemukan indikasi pelanggaran netralitas ASN lainnya,” kata Yudi masih bertanya – tanya, Kamis (29/2).
Yudi juga menyebutkan, apakah hanya sebatas partisipasi masyarakat saja yang menjadi produk pelanggaran pasca Pileg kemarin, tentu dalam hal ini harus diketahui semua pihak dan lembaga pengawas di Pilkada nanti tinggal menghitung beberapa bulan kedepan untuk meningkatkan pengawasannya.
“Saya rasa ini perlu menjadi perhatian serius dan semua elemen masyarakat, mulai dari desa sampai kecamatan hingga kabupaten untuk memberi edukasi politik secara benar, jangan sampai terjadinya pembodohan struktur dan sistematis ditengah negara menghargai konstitusi tertinggi ditangan rakyat melalui UUD 45,” ungkapnya.
Diakui oleh Yudi, justru hanya peristiwa dugaan pelanggaran netralitas ASN Pjs Kades Selebar Jaya, Insan Kori dapat terangkat dipermukaan dan satu – satunya pelanggaran di Pileg yang terjadi di Kabupaten Lebong dan bagaimana pengawasan lembaga dapat berjalan secara maksimal.
“Ini sangat dahsyat, melihat suara salah satu parpol menjulang tinggi hingga mengantarkan keluarga Bupati Lebong menjadi wakil rakyat, ini perlu siasati, dianalisa secara cermati oleh lawan politik. Dan perlu gunanya mencegah kemungkinan berbesar terjadinya penekanan dan intimidasi oleh perangkat pemerintahan yang melahirkan pejabat politik yang kotor demi kepentingan kelompok,” terangnya.
Tidak hanya itu, kondisi ini diperparah tidak satu pun Caleg diwilayah Kabupaten Lebong, baik yang bertarung merebut kursi provinsi dan kursi kabupaten melakukan pendidikan politik atau menolak politik uang (Money politik) untuk masyarakat, bak bergulir menjadi tradisi yang muncul disetiap datangnya Pemilu.
“Jika ini faktanya, pendidikan politik tidak sama sekali dilakukan oleh politisi yang ada di Lebong sampai kapan pun tidak akan ada melahirkan pemimpin arif dan bijaksana. Dan jika politik uang menjadi senjata memperebutkan hati serta suara masyarakat tentu ini kebiasaan buruk peninggalan kolonial Belanda.”
“Saya rasa kita akan pernah melahirkan wakil rakyat yang peduli dengan daerahnya dan sudah dipastikan tidak membangun daerah, tentu membangun pencitraan skala besar yang orientasi memperkaya diri dalam mempertahankan kekuasaan yang berkelanjutan,” paparnya.
“Penyumbatan demokrasi ini merupakan noda hitam Pemilu 2024 di Lebong wajib menjadi renungan kita bersama, termasuk masyarakat dan tokoh masyarakat dimana berada termasuk para pakar politik Lebong serta akademisi,” pungkasnya. (SB)
