Andry : Bukan Hanya Silpa, Operasional BPD Juga Belum Disalurkan
LEBONG, BEO.CO.ID – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) desa Gandung kecamatan Lebong Utara kabupaten Lebong buka – bukaan soal pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) desa Gandung tahun angggaran 2023. Tidak hanya soal dana Silpa DD – ADD yang dipersoalkan, bahkan masalah anggaran operasional BPD yang belum disalurkan juga sempat menjadi pertanyaan BPD desa setempat.
“Kalau masalah Silpa ini, saya kira sudah sering kami sampaikan. Bahkan bukan hanya desa Gandung, desa lain yang menjadi pendampingan kami juga sudah kami ingatkan untuk segera menyampaikan Silpa DD – ADD agar laporan tersebut tersinkronisasi dengan APBDes 2024 berdasarkan Aplikasi SISKEUDES pertanggal 29 Desember 2023. Karena di 31 Desember itu desa – desa tidak lagi melakukan pencairan dan melaksanakan kegiatan,” ujar Pendamping Lokal Desa (PLD) desa Gandung Andry, dikonfirmasi beo.co.id, Sabtu (23/03/2024).
Dijelaskan Andry, dana Silpa desa Gandung ini, bersumber dari beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti pelatihan Linmas sebesar Rp. 8.356.410, kemudian pelatihan Satgas PPA Rp. 8.745.000, kemudian dari biaya Operasional sekitar Rp. 3.965.490 dan pekerjaan fisik pembangunan dengan total nilai sekitar Rp. 29.970.290.
“Laporan terkait dana Silpa tersebut kami peroleh setelah berkordinasi dengan Sekretaris Desa setempat,” jelas Andry.
Terkait kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut, kata Andry, awalnya Pemdes Gandung menginginkan agar kegiatan pelatihan itu dapat dilaksanakan lewat tahun anggaran yakni ditahun 2024, karena memang anggaran DD tahap III TA 2023 desa Gandung terlambat dicairkan.
“Awalnya, Sekdes yang berkordinasi dengan kami, itupun dilakukan sekitar bulan Januari 2024. Disitu kami sampaikan, agar Pemdes tidak lagi melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DD – ADD 2023 karena tahun anggaran sudah lewat. Untuk menghindari hal – hal yang berbenturan dengan regulasi pengelolaan keuangan desa, jadi kami menyarankan agar kegiatan – kegiatan tersebut di Silpa kan,” ujar Andry.
Dia mengungkapkan, berdasarkan keterangan Sekdes desa Gandung, setelah pencairan DD tahap III, uang pencairan DD tesebut sepenuhnya dipegang oleh Pjs Kades yang kebetulan saat itu anak Pejabat Sementara (Pjs) Kades sedang melaksanakan wisuda di Kota Bengkulu.
“Kalau keterangan Sekdes waktu itu, setelah DD ini cair, uang pelatihan kegiatan Linmas dan satgas PPA tersebut disetorkan oleh Pjs Kades. Dan setelah itu kebetulan Pjs Kades menuju ke Kota Bengkulu untuk menghadiri wisuda salah satu anaknya,” ujar Andry menirukan keterangan Sekdes desa Gandung.
Menurut Andry, idealnya tidak ada alasan bagi Pemdes Gandung untuk tidak melaksanakan kegiatan pelatihan Linmas dan Kades PPA tersebut, pasalnya penarikan uang kegiatan yang dibiayai DD – ADD didasarkan pada perencanaan kegiatan.
“Kalau memang kegiatan itu sudah siap dilaksanakan, baru uangnya kita tarik dari rekening desa. Tapi kalau uang sudah ditarik tapi justru kegiatan tidak dilaksanakan saya kira itu adalah kelalaian Pemdes itu sendiri. Maka dari itu kami sarankan agar kegiatan tersebut tidak lagi dilaksanakan apalagi pada saat itu sudah melewati tahun anggaran,” pungkasnya.
Lebih jauh, kata Andry, bukan hanya soal dana Silpa yang terlambat disetorkan oleh Pemdes Gandung. Bahkan dana pperasional BPD desa setempat senilai jutaan rupiah kabarnya juga belum disalurkan, persoalan ini pun pernah disampaikan oleh ketua BPD setempat didalam forum.
“Yang menjadi tanggung jawab kami pendamping ini sebenarnya melakukan pendampingan pengelolaan DD, tapi memang ada beberapa laporan lain terkait masalah dalam pengelolaan ADD seperti terdapat operasional BPD senilai jutaan rupiah yang kabarnya juga belum disalurkan oleh Pemdes,” unggkap Andry.
Disamping itu, masih menurut Andry, ada terdapat kegiatan lain yang diduga diragukan keterjadiannya lantaran kegiatan tersebut tidak didukung output pelaksanaan program kegiatan tersebut.
“Misalnya program kegiatan Suistainable Development Goals atau SDGS yang dalam bahasa indonesianya yakni tujuan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan itu sempat kami pertanyakan dan kami anggap itu tidak ada karena tidak didukung dengan output,” pungkas Andry. ( Zee )
