JAKARTA – Indeks Demokrasi Indonesia secara umum mengindikasikan telah cukup berhasil dalam memproduksi vote melalui pemilu, yang diselanggarakan secara rutin. Tapi, sangat pelik untuk menghasilkan vote pasca-pemilu karena tidak terciptanya korelasi antara kehadiran dan representasi.
“Akibatnya, kalaupun secara kuantitas, lembaga dan aturan main demokrasi telah dihadirkan, tetapi secara kualitas, praktik yang berlangsung belum mencerminkan karakter demokrasi substantif, lantaran minim kapasitas,” kata pakar politik LIPI, Syarif Hidayat dalam Seminar Nasional “Refleksi Akhir Tahun: Capaian Indeks Demokrasi Indonesia dan Evaluasi Pilkada Serentak 2020”, yang diselenggarakan secara daring oleh Pusat Kajian Studi Politik (PKSP) Fisip Universitas Nasional, Jakarta, Kamis (17/12).
Kata dia, Pemilu cenderung lebih difungsikan sebagai instrumen oleh para elit politik untuk mendapatkan legitimasi masyarakat. Sehingga implikasinya suara yang diamanahkan oleh masyarakat tidak berdampak pada perbaikan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan periode pascapemilu.
“Lembaga representatif masih lemah dalam menjalankan fungsinya. Sehingga vote yang dihasilkan pada saat pemilu tidak banyak terealisasi menjadi suara yang diamanahkan pada pascapemilu,” sambungnya.
Senada dengan Hidayat, Dosen Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Maswadi Rauf mengemukakan, perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia dalam aspek kebebasan sipil terus menurun.
Maswadi Rauf mengakui, Indonesia memiliki kultur yang baik bagi perkembangan kebebasan berpendapat, namun kultur ini cenderung berkonflik jika dikaitkan dengan politik.
Namun demikian, baik Malik maupun Maswadi Rauf optimistis dengan masa depan demokrasi di Indonesia. Malik mengutip pernyataan Wakil Presiden pertama RI, Bung Hatta.
“Demokrasi tidak akan lenyap. Mungkin ia tersingkir sementara, tetapi ia akan kembali dengan tegapnya,” kata Maswadi.
(wal)
Sumber : Okezone.com
