spot_imgspot_img

“Pecat” Perangkat Desa Tanpa Prosedur Di Lebong, Jangan Mengabaikan Masalah..!!!

LEBONG, BEO.CO.ID – Pasca ditanggapi atas pengaduan surat Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu bernomor surat 15/PPDI-BKL/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 mendapatkan perhatian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat bernomor 141/3076/BPD tertanggal 28 Juni 2021 yang lalu. Ditujukan ke Gubernur Bengkulu dan dtembuskan ke Bupati, terkait pemberhentian perangkat desa dan Kabupaten yang belum menerapakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 Tahun 2019.

Surat tanggapan atas pengaduan PPDI Bengkulu dari Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa. Dok

Salah satunya pemberhentian perangkat desa yang diduga tanpa mempedomani ketentuan perundangan dan peraturan di 5 Kabupaten termasuk Kabupaten Lebong. Menyikapi dibalasnya surat PPDI Provinsi Bengkulu dari  Ketua PPDI Kabupaten Lebong, Edi Rusianto akan bicara menanggapi persoalan tersebut. Seperti pemberhentian perangkat desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas dan desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning.
“Kami dari PPDI Kabupaten Lebong akan terus berjuang mempertahankan kedudukan rekan -rekan kami, kami telah melakukan mediasi melalui Kecamatan masing-masing, dari kecamatan tidak memberikan rekomendasi kepada kedua PJs Kades yang memecat,” tanggap Edi kepada media ini melalui sambungan singkat via Whatsapp (13/7/21).
Dan dirinya menerangkan kembali, Perangkat desa kemudian meminta mediasi ke pemerintah daerah, namun tidak mendapatkan respon salah satu langkah terakhir ke PTUN.
“Besar harapan kami dengan saudara kami yang di pecat non prosedural akan mendapatkan haknya kembali, yaitu kedudukan jabatannya sebagai perangkat desa,”harap Ketua PPDI Lebong.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KWRI Provinsi Bengkulu, Gafar Uyub Depati Intan saat mintai tanggapannya, terkait pemberhentian perangkat desa di Sukau Kayo dan Talang Leak II mengatakan, setiap masalah atau pun kasus yang terjadi didaerah dan jangan selalu mengabaikan undang-undang peraturan yang belaku.
“Seperti pemberhentian perangkat desa Sukau Kayo dan Talang Leak II, jika peraturan dan perundangan yang berlaku diabaikan akan memunculkan kasus baru dan pihak-pihak yang merasa dirugikan tentu akan mengambil tindakan untuk mencari kebenarannya. Dan yang kita khawatir hal-hal atau ketentuan yang diabaikan itu akan menimbulkan gejolak, maka undang-undang yang berlaku harus pahami oleh kepala desa dan dilaksnakan sebagaimana mestinya,” jelasnya mengakhir.

Pewarta : Sbong Keme

Get in Touch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

Related Articles

spot_img

Get in Touch

0FansSuka
2,995PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Latest Posts