Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi tahun anggaran 2023, nilai kontrak Rp. 8. 103. 503. 144, 00, termasuk pajak, lokasi Jalan Jalur Dua Komplek perkantoran Pemda Kerinci di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak Mukai, Kerinci Jambi, harus menjadi contoh yang baik, kuat, kokoh, sesuai rencana dan realisasinya nanti, dan tidak menjadi pundi-pundi keuangan oknum bermental korup?.
Dari data dihimpun BEO.co.id, menyebutkan rencana pembangunan kantor DPRD dikerjakan CV ADYAN JAYA MANDIRI, dengan nomor kontrak: 048/III /12 / Kontrak/ PPK-CK/ PUPR-2023, sumber dana alokasi umum (DAU), APBD Kerinci 2023.
Secara fisik hasilnya nanti, kuat, kokoh, harus menjadi contoh bagi kegiatan sarana dan prasarana bangunan lainnya yang dibangun Pemda Kabupaten Kerinci guna memenuhi pelayanan masyarakat diberbagai sector.
Sama kita ketahui Pemdakab Kerinci sejak berpisah dengan Kota Sungai Penuh, menjadi Kota Otonomi (berdiri sendiri) bekas ibu Kota/ Pusat pemerintahan Kerinci itu, pindah ke Bukit Tengah Siulak, dibangun awal pemerintahan Bupati Kerinci H Murasman 2009-2014.
Singkat cerita satu periode Murasman menjabat, selain berhasil menempatkan pusat pemerintahan di Bukit Tengah, dengan berbagai kendala dan hambatan, dan membangun sebagian kantor dinas Pemda Kerinci di Bukit Tengah.
Waktu berjalan tahun berubah, pada Pilkada Kerinci 2014 Murasman, tampil sebagai calon incamben, yang bersaing ketat dengan Dr H Adirozal, MSi, (saat itu). Harap dicatat Pilkada Kerinci (Pemilihan Bupati) 2014 silam tercatat terburuk sepanjang sejarah, dimana pasca pilkada Kerinci terjadi pembakaran pasilitas umum dimana-mana, dan Kerinci nyaris bergelak saat itu, antar pendukung kedua calon.
Dan kemenangan Airozal sebagai bupati terpilih digugat Murasman ke Mahkamah Konstitusi (MK), singkat cerita dimenangkan Adirozal. Kemenangan Adirozal, menggantungkan hampir tiga ratusan ribu lebih masyarakat Kerinci, yang berharap perubahan yang lebih baik, sesuai janji Adirozal.
Adirozal menjanjikan dalam visi dan misinya membangun Kerinci Lebih Baik. Dan menjual pesan masuk PNS tanpa biaya, proyek tanpa fee dan anti praktik KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme). Sejak dilantik hanya berjalan satu tahun, masih berjalan baik.
Namun memasuki tahun kedua berikutnya praktik KKN mulai meraja lela, mulai dari penempatan pejabat, praktik pungutan liar sampai berakhir masa jabatannya lima tahun 2014-2019.
Kendati kondisi riil pembangunan Kerinci dibawah Visi dan misi pembangunan Kerinci Lebih Baik (KLB), singkat cerita pada Pilkada serentak 2018 Adirozal kembali tampil mencalonkan diri dengan menggaungkan visi dan misinya KLB Berkeadilan Pembangunan Kerinci Lebih Baik Berkeadilan.
Adirozal, mampu meyakinkan rakyat Kerinci, kendati sudah terluka. Adirozal, bersaing ketat dengan Zainal Abidin, mantan wakilnya sendiri.
Akhirnya Adirozal, juga memenangkan pertarungan di MK (Mahkamah Konstitusi), dan dilantik menjadi Bupati Kerinci, 2019-2024, (dua periode).
Sejak 2014-219, & 2019-2024, Adirozal pengambil kebijakan / keputusan penentu pembangunan, untuk membangun Kerinci Lebih Baik Berkeadilan (KLB-Berkeadilan), pembangunan Kerinci kian menurun drastis pada periode kedua, yang tersisa 6 (enam) bulan lagi, sampai Maret 2024.
Sejumlah bangunan vital (penting) seperti dua Rumah Sakit di Desa Ujung Ladang, Kecamatan Gunung Kerinci (Kerinci Hulu/ Mudik) dan RSU Bukit Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kerinci Hilir, kedua belum selesai sampai tahun 2023, masyarakat terpaksa berobat ke Sumatera Barat, (Kota Padang, Bukit Tinggi dan Solok Selatan/Padang Aro).
Pembangunan Kesehatan termasuk sarana dan prasarana fisik Kesehatan dua RSU, yang dijanjikan dalam 10 program unggulannya pada Pilkada 2018 silam, gagal.
Diikuti lagi pembangunan Jalan ke Ladang (Kebun), Infrastruktur fisik (Jalan Kabupaten, SDA=Pembangunan air, dan Jalan Kabupaten), 10.000, tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran, dan Beasiswa cerdas, juga gagal.
Sedangkan Kantor Bupati Kerinci yang dibangun oleh Bupati Murasman 2009-2010, juga di Bukit Tengah (dibawah kantor Bupati), digunakan untuk kepentingan Kantor BKD dan Kesbangpol Kerinci, karena komplek perkantoran di Bukit Tengah, (Pusat Pemerintahan), Kecamatan Siulak Mukai, selama 10 tahun (dua periode) kepemimpinan Adirozal, gagal diselesaikan 100 %.
Dan DPRD Kerinci, kini masih menumpang di RSU Ujung Ladang Kecamatan Gunung Kerinci. Kini ditahun 2023, Kantor DPRD Kerinci baru mulai dibangun di Jalan Dua Jalur Bukit Tengah, tahun anggaran 2023 dengan biaya Rp8, 1 miliyar.
Pengerjaannya sedang berjalan, telah menjadi sorotan masyarakat Pers. Menurut pemberitaan Siasatinfo.co.id, harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp2miliyar (pengadaan tanah) kantor DPRD Kerinci
Harga NJOP Sekitar Rp 2 M Pengadaan Tanah Kantor DPRD Kerinci Disorot. Dan diragukan kebenarannnya?
Polemik Pembelian lahan tanah tersebut sekitar Rp .2 M diduga tidak masuk dalam harga skala pemerintah sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per-meter yang merupakan taksiran harga murni.
Patut dicurigai ada permainan mark up harga yang menguntungkan pribadi oknum di Dinas PUPR Kerinci, guna memuluskan jual beli lahan ini dari si pemilik lahan. Tulis Siasatinfo.co.id, dikutif kembali.
Seharusnya pembangunan Kantor DPRD Kerinci, menjadi contoh yang baik bagi pembangunan Kerinci lainnya. Mulai dari proses pengadaan tanahnya, pelelangan dan pelaksanaannya sampai diserah terimakan, (Finis) nantinya.
Jika sejak awal patut diduga bermasalah, maka perlu diperketat (diawasi) pelaksanaan fisik secara professional, agar selesai tepat waktu dan tepat teknologi dan memberikan azsamanfaat, sebagai tujuan akhir pembangunan. (***).
