LEBONG, BEO.CO.ID – Pemerintah desa (Pemdes) Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara agaknya tidak terima begitu saja dengan sikap Pemda Lebong yang meminta Pemdes membongkar Pondok Kuliner Hatta (PKH) yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa (DD) tambahan tahun 2023. Bahkan dalam waktu dekat ini Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) setempat Orbit Bijaksana berencana “mengadukan” masalah pembongkaran itu ke bupati Lebong Kopli Ansori.
Hal tersebut disampaikan Orbit, pada Rapat Kordinasi ( Rakor ) dibalai desa Kampung Muara Aman, Senin (11/12/2023). Dalam rakor tersbut Orbit menegaskan akan tetap memperjuangkan hak – hak masyarakat desa tersebut agar pembangunan PKH tetap bisa dilanjutkan.
“Kalau yang hadir disini siap agar pembangunan PKH itu dilanjutkan, saya akan menghadap bapak bupati Lebong, apapun keputusan beliau nanti hal itu akan kita kordinasikan lagi,” sampai Orbit Bijaksana dalam kegiatan Rakor tersebut.
Orbit menegaskan, apabila dalam hasil pertemuan itu nanti bupati Lebong tidak menyetujui pembangunan PKH tersebut dilanjutkan, maka Pemdes akan bertanggung jawab terhadap pertanggungjawaban penggunaan alokasi DD tambahan tersebut.
“Kalaupun nanti bapak bupati tidak setuju PKH ini dilanjutkan, maka kami Pemdes akan bertanggung jawab terhadap DD tambahan ini yang sudah direalisasikan untuk pembelian material bangunan,” tegas Orbit.
Sementara, Kordinator Kecamatan ( Korcam ) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Lebong Utara Agus Julamsyah, A.Md pada kesempatan itu menyebut, didalam pengelolaan DD ada aturan terkait apa yang akan dibangun. Kalaupun ada kegiatan pembangunan berupa gedung, maka pemerintah desa harus memastikan kesiapan lahan.
“Kalau desa tidak memiliki lahan, maka kegiatan itu tidak bisa dianggarkan di Dana Desa,” sebut Agus Julamsyah.
Lebih jauh, Agus mengungkapkan, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai oleh DD ini dasarnya adalah musyawarah. Namun, tetap ada aturan yang harus diikuti oleh Pemdes terkait kegiatan – kegaiatan yang dilaksanakan tersebut.
“Kami juga ingin mengingatkan kepada pemerintah desa, pembangunan itu bukan hanya didasari oleh kemauan. Disamping musyawarah, pembangunan idealnya harus didasari oleh potensi – potensi dan mempertimbangkan permasalahan – permasalahan yang terjadi di desa”, ungkap Agus Julamsyah.
Menurut Agus Julamsyah, sebagai Kordinator, pihaknya juga sepakat jika pembangunan PKH tersebut dilanjutkan, namun dengan catatan hal tersebut tetap harus mengacu kepada ketentuan penggunaan DD tambahan tahun 2023.
“Kalau memang Pemdes sepakat untuk menghadap pak bupati untuk berkordinasi, mudah – mudahan ada jalan keluar dari pak bupati terkait kelanjutan pembangunan PKH ini,” ucap Agus.
Untuk diketahui, surat perintah pembongkaran nomor 790/1363/BKD-04/2023 tertanggal 30 November 2023 menegaskan, berdasarkan hasil turun langsung ke Lapangan Hatta oleh tim gabungan tanggal 27 November 2023 serta berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor : 00005 tanggal 6 Oktober 2009 dengan luas 9668 M2, bahwa lokasi pembangunan Pojok Kuliner Hatta (PKH) yang dikerjakan Pemerintah Desa Kmapung Muara Aman yang bersumber dari Dana Desa terletak diatas tanah milik pemerintah kabupaten Lebong yang ditahun 2024 direncanakan akan dibangun Sport Centre.
Kemudian berdasarkan hal tersebut diatas, diperintahkan kepada Pjs Kepala Desa untuk membongkar bangunan PKH tersebut paling lambat tanggal 5 Desember 2023.
Kemudian pantauan dilapangan, bangunan PKH tersebut sejauh ini telah dilakukan pembongkaran. Namun sayangnya hingga informasi ini diturunkan Pjs Kepala Desa setempat belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai tanggapannya. ( Zee )
