KERINCI,BEO.CO.ID – Ratusan lulusan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tahun 2020 diminta menyetorkan uang sebesar Rp. 5 juta untuk pelaksanaan Diklat Pra Jabatan yang akan direncanakan pada bulan maret 2021 mendatang.
Salah seorang CPNS yang enggan disebutkan namanya kepada media ini membenarkan, bahwa Kabid Disiplin dan Pengembangan Kompetensi Aperatur Nila Kasuma meminta seluruh CPNS untuk dapat menyetorkan uang sebesar Rp. 5 juta jika ingin melakukan Diklat Pra Jabatan.
Dan pada awalnya, dipertemuan pertama sejumlah CPNS dipanggil di aula Kantor Bupati Kerinci, pada pertemuan tersebut pihak BKPSDMD menjanjikan uang 5 juta yang akan setorkan tersebut akan dikembalikan. Namun, pada pertemuan kedua pihak BKD tidak bisa memastikan uang yang akan disetorkan tersebut dikembalikan ke CPNS nantinya.
“Kami sangat keberatan, apalagi saat ini masih dalam situasi covid-19, mestinya Diklat ini ditanggung oleh Pemerintah,” ungkap sumber.
Sementara itu, Kabid Disiplin dan Pengembangan Kompetensi Aperatur Nila Kasuma melalui kasi Diklat Teknis Struktural dan Fungsional affan, SE .MM dikonfirmasi media ini membenarkan hal tersebut. Menurutnya, anggaran yang ada saat ini adalah 1,5 M dan hanya cukup untuk Diklat 80 orang.
“Iya, anggaran yang ada saat ini adalah 1,5 M hanya cukup untuk 80 orang saja sementara yang harus ikut serta adalah 168 orang, maka solusi yang kami tawarkan adalah agar peserta dapat menghibahkan uang 5 juta per orang,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Komisi I mengatakan, jika Pihak BKPSDMD terus memaksa membebankan ke CPNS, maka kita akan panggil Pihak BKPSDM Ke DPRD.
“Ini sudah kelewatan sekali, jika BKPSDM tetap membebankan kepada CPNS kita akan panggil pihak BKPSDMD,” ungkapnya.
Zoni irawan aktivis senior Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ketika dimintai tanggapannya kepada media ini Senin (7/2/2021 mengatakan, setahu kita dana untuk Diklat Pra Jabatan untuk CPNS tahun 2020 Kabupaten Kerinci yang akan dilaksanakan pada bulan maret 2021 mendatang sudah dibiayai oleh Negara, ungkap Zoni.
Jika 168 orang CPNS dipungut biaya untuk Diklat tersebut kuat dugaan terjadi Pungutan Liar di BKPSDM Kerinci, tambahnya. Untuk itu diminta kepada Bupati Kerinci agar dapat memanggil pihak yang diduga melakukan dugaan Pungli tersebut, jika terbukti agar pelakunya diambil tindakan tegas, tutup Zoni.
Sumber : Gegeronline.co.id
