BENGKULU, BEO.CO.ID – Diharapkan pihak dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu melakukan kerja nyata dan pengerukan dasar (sedimentasi) atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Muara Bangkahulu, agar bencana banjir yang selalu melanda masyarakat kota bisa diminimalisasikan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu Reni Haryanti, SH Dapil lV Kota Bengkulu dalam acara reses ke dua dewan Kota Bengkulu di kediamannya di jalan Basuki Rahmad, Minggu (11/9).
Menanggapi keluhan masyarakat tentang pendangkalan sungai Muara Bangkahulu dia mengatakan pihak PUPR Kota sudah melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.
“Sebab masalah sedimentasi sungai tersebut adalah tugas kewenangan pemerintah pusat, mudah-mudahan tahun ini dapat dilakukan semoga bisa minimalisir banjir,” jelasnya wanita berjilbab itu kepada awak media ini.
Sementara itu Sekretaris Dinas PUPR Kota Bengkulu Mega Rahmah, ST, MT mengatakan untuk drainase kota akan dimasukan ke program pembangunan, mudah-mudah berkat dorongan dari dewan tahun depan akan bisa diakomodir.
“Untuk persoalan pendangkalan aliran sungai Muara Bangkahulu kita telah melakukan upaya koordinasi ke pihak balai Wilayah Sumatera VII dan pusat, itu bukan kewenangan PU Kota itu kewenangan mereka,” ungkapnya usai acara reses dewan kota.
Hj. Ronaini Abidin. S. Sos menilai terjadi percepatan pendangkalan dasar sungai Muara Bangkahulu, diakibatkan adanya pelarangan pemerintah untuk masyarakat mengambil batu bara limbah yang masuk ke sungai.
“Akibat sedimentasi semakin cepat naik, untuk itu sebaiknya pemerintah Kota Bengkulu bersama pemerintah provinsi Bengkulu dan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyusun bersama mencarikan solusi yang baik agar aliran sungai kembali lancar,” pinta politikus dari partai berlambang bintang mercy itu.
Reses anggota dewan partai Demokrat Kota Bengkulu dihadiri kurang lebih ratusan unsur elemen masyarakat dalam acara reses tersebut. (Amir Syarif)
