KOTA CURUP, BEO.CO.ID – Sejumlah paket pekerjaan fisik dilingkungan Bidang Bina Marga, (Infrastruktur Jalan) tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak miliaran rupiah sejak diberitakan pertama kalinya oleh Media Online AGEN07.COM, BEO.CO.ID & INVESTIGASIPERS.CO, tidak ada masalah itu biasa namanya pemeriksaan rutin setiap tahunnya.
Info itu mencuat setelah tiga media online menulis dalam laporannya, menyoroti dugaan, ‘’buruknya kinerja Bidang Bina Marga’’ Dinas PUPRPKP Rejang Lebong, Bengkulu 2022 tahun lalu. Salah satu contoh jalan hotmiz Kelurhan Simpang Nangka, masuk dalam pemeriksaan BPK Perwakilan Prop Bengkulu, tak jauh dari Dinas PUPRPKP Rejang Lebong. Simak beriata-berita sebelumnya.
Hal ini diungkapkan sumber resmi dari kalangan Dinas PUPRPKP Rejang Lebong itu sendiri yang direkam awak media ini, dilindungi identitasnya, mengingat mereka berada dalam satu kantor, (dasar UU No.40 tahun 1999 tentang Pers).
Menurut sumber kompeten itu, yang diperiksa BPK RI Perwakilan Bengkulu, tidak saja jalan hotmix di Kelurahan Simpang Nangka itu saja, banyak yang terdapat pada lokasi lainnya dari wilayah tujuh Kecamatan di Lembak, tahun 2022 temuan BPK RI meningkat di Bidang Bina Marga (Infrastruktur Jalan), di Rejang Lebong, dibandindkan tahun-tahun sebelumnya.
Staf BM hanya menyiapkan berkas yang diminta, namun fisik seperti kita tidak tahu, karena tugas staf administrasi, hanya menangani administrsai yang tahu tentu pengawas lapangan, PPTK (Pejabat Pelaksaan Teknis Kegiatan) dan Kabid Bina Marga selaku penanggungjawab kegiatan, termasuk penggunaan dana dan pertanggungjawabannya secara teknis dan pencairan Keuangan kegiatan. Karena pencairan dana dasarnya lampiran pencapaian fiik kegiatan yang riil dilapangan.
Sumber lainnya, secara teknis mengatakan maka sebelum pencairan dana, hasil pengerjaan secara fisik harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, hitam diatas putih sesuai pencapaian akhir pada MCy yang diperoleh rekanan kontraktor, tidak bias ditambah-tambah atau dikurangi jelas sumber.
Roni Saputra, ST Kepala Bidang Bina Marga (BM) dihubungi Senin, 6 Maret 2023, untuk ke enam kalinya tidak berada ditempat. Seusai rapat diruang Kadis PUPR Lantai II, langsung meninggalkan dinas. Tim media ini hanya bertemu dengan, Yakub diruang staf BM. Yakub, ketika ditanya, ada pak Roni ? Yakub, Spontan mengatakan sudah turun kebawah, mungkin usai acara rapat.
Sumber menjelaskan, “pak Roni’’ agak sibuk satu bulan terakhir ini, karena pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Bengkulu, belum selesai, ungkap sumber.
Hary Eko Purnomo, ST, Kepala Bidang Cipta Karya, dihubungi diruang kerjanya lantai II, ketika dikonfirmasikan masalah pemeriksaan BPK, ia (Eko Tukijan) akrap disapa mengatakan, benar adanya pemeriksaan saat ini.
Termasuk pemeriksaan terhadap RSUD Dua Jalur Curup, yang dikerjakan tahun anggaran 2022, dengan nilai kontrak Rp7 miliar lebih. Dan yang dicairkan hanya 90 % dari nilai kontrak, kita masih menunggu hasil akhir dari BPK, berupa LHP berapa nilai temuan kita belum tahu, iya tunggu hasilnya jelas Eko.
Menjawab pertanyaan awak media ini, Eko menjelaskan, jika ada temuan yang merugikan Negara, iya harus dikembalikan ke kas Negara, termasuk denda keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan, ujarnya.
Jika penyelesaian fisik gagal: Berarti setiap temuan yang merugikan keuangan Negara sesuai ketentuan dikembalikan pada Negara, sehingga tidak merugikan keuangan daerah. Namun, jika temuan tidak menurun dari tahun-tahun sebelumnya, baik jumlah lokasi yang dicoor khusus jalan dan yang dichek fisik beton dan rangka lainnya untuk bangunan gedung, jika temuan dan nilainya meningkat terus berarti, ‘’gagal’’ melakukan efeseinsi dalam penggunaan anggaran.
Dan kegagalan fisik, berarti gagal mendukung fisi dan misi Bupati Rejang Lebong, yang menjanjikan Infrastruktur yang baik dan mampu mendukung percepatan peningkatan Kesejahteraan masyarakat Rejang Lebong, sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misinya.
Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong, Victor Vande Armada, dihubungi hari yang sama, urai rapat juga langsung meninggalkan kantornya. Sejauh ini, belum diperoleh konfirmasinya, karena dua pekan sebelumnya menunaikan Ibadah Umroh ke tanah suci, sampai laporan ini diturunkan belum diperoleh tanggapannya, atas banyaknya temuan dilingkungan Bina Marga, yang belum terselesaikan. Semuanya masih menunggu LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu, secara resmi Mei 2023 nantinya.
Sumber lainnya dari salah satu pengawas lapangan mengatakan, ‘’tahun ini BPK RI Perwakilan Bengkulu, tidak tanggung-tanggung dalam melakukan pengechekan secara fisik, khusus pekerjaan jalan di coor disejumlah titik dan lokasi kegiatan, jangan coba-coba bermain kotor, kita bias lebar’’ jelas sumber menggambarkan.
Kini pemeriksaan sudah kian ketat, baik fisik, pencairan keuangan kegiatan dan administrasi. Intinya kita harus bekerja benar dan sungguh-sungguh, agar hasilnya maksimal sesuai petunjuk teknis, jelas sumber.
Untuk mencapai hasil maksimal, Kepala Bidang, yang menangani pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing, ‘’jangan pelit, dan hak-hak bawahan, jangan diabaikan apa lagi dimakan’’ Kami dibawah apa lagi sekelas staf hanya turut perintah, siap bekerja melaksanakan tugas yang dibebankan, namun kesulitan kami kelapangan harus diperhatikan pada kepala bidang (kabid) tandas sumber. (***/ph).
