LEBONG, BEO.CO.ID – Pemerintah daerah Kabupaten Lebong atau bumi Swarang Patang Stumang diminta untuk tidak membangun daerah dengan gaya Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN), pesan tersebut disampaikan Rozi Antoni yang akrab disapa Toni Botol (TB) kepada Bupati H. Azhari, SH, MH dan Wakil Bupati Lebong Bambang ASB,S. Sos, M.Si serta keluarganya.
Pasalnya, KKN bukan hanya persoalan hukum, tapi juga persoalan moral dan mentalitas serta tanggungjawab kepada tanah leluhur, bukan hanya sebatas kepentingan kelompok tertentu atau pun individu.
Dari ketiga tersebut adalah penyakit sosial yang dapat menggerogoti integritas daerah dari dalam. Apabila dibiarkan, TB secara tegas menyampaikan bahwa KKN akan terus melanggengkan ketidakadilan, memperlebar jurang kesenjangan sosial, dan menghambat kemajuan sebuah daerah.
“Maka itu, saya berharap dan berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lebong untuk tidak membangun Kabupaten Lebong dengan gaya KKN atau berjiwa KKN,” pesan TB saat berbincang kepada Beo.co.id, Minggu 22 Juni 2025 di Lemeu Pit, Kecamatan Lebong Sakti kini kembali muncul dipermukaan.
Menurut TB, bahwa korupsi tidak selalu dimulai dari tindakan yang besar. Ia bisa lahir dari kebiasaan kecil yang dibiarkan, seperti mengambil keuntungan pribadi dari jabatan, atau mengabaikan etika moral dalam membuat keputusan hanya berlandasan kekuatan kekuasaan.
“Kolusi dan nepotisme pun sering terjadi secara halus bahkan itu dapat terjadi disekitar kita, memberikan posisi atau proyek kepada kerabat atau keluarga dan teman tanpa pertimbangan kompetensi, hanya karena ada hubungan. Kebiasaan seperti ini membunuh meritokrasi dan menghancurkan semangat profesionalisme hingga hilangkan kehormatan serta harga diri pemimpin,” ungkapnya.
Tentu sebagai warga dan putra asli daerah, TB mengingatkan, harus menanamkan dalam diri untuk tidak berjiwa KKN, di mana pun posisi, baik sebagai pejabat, pegawai, pelajar, atau pengusaha. Budaya bersih dan berintegritas harus dimulai dari kesadaran pribadi, diperkuat oleh lingkungan, dan ditegakkan oleh sistem yang adil dan transparan.
“Menghindari KKN bukan hanya soal menaati hukum, tapi lebih tepatnya menjaga harga diri, kepercayaan masyarakat, dan masa depan generasi penerus hingga keluarga,” pintasnya.
“Mari kita bangun daerah atau peninggalan leluhur ini dengan semangat jujur, adil, dan profesional. Jangan biarkan daerah ini terus disandera oleh jiwa-jiwa yang korup, cukuplah sejarah buruk kolonialisme Belanda pernah menjajah kita, semoga sejarah itu tidak terulang kembali dan jadilahkan pelajaran berharga kita jauh dari jiwa KKN,” tutupnya. (*/SB)
