LEBONG, BEO.CO.ID – Masih lemah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu menyikapi permasalahan dan persoalan yang ada di Bumi Swarang Patang Stumang, 3 Organisasi kemasyarakatan (Ormas), Forum Komunikasi Lintas Pembangunan Lebong (FKLPL), Perkumpulan Front Aliansi Masyarakat Lebong (P-FAMAL) dan Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Lebong akan melayangkan surat audensi ke DPRD, Senin 21 Juni 2021 beberapa hari kedepan.
Mengangkat masalah strategis daerah yang harus diselesaikan dan memberi solusi serta dampak kemajuan daerah ditengah memerangi pandemi Covid-19.
-
Menanggapi permohonan pemunduran diri Direktur RSUD Kabupaten Lebong, secara mendadak sehingga ada kejanggalan di tengah masyarakat serta diaudit seluruh anggaran selama menjabat.
-
Menanggapi Aspek Hukum, tentang Alat Praga Matematika untuk Sekolah Dasar (SD) melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong Tahun anggaran 2016 sebagaimana di ketahui sudah dalam proses penyelidikan dan penyidikan, bahkan menjadi prioritas Polres Kabupaten Lebong di Tahun 2019. Namun hingga saat sekarang belum ada Kejelasan status hukum, sehingga menimbulkan kejanggalan di tengah masyarakat tentang Konsistensi dalam menciptakan Pemerintah yang Bersih dan bebas KKN.
-
Menanggapi tentang Anggaran dana Hibah dan penyerapan anggaran tergolong rendah sehingga menimbulkan kejanggalan ditengah masyarakat atas pembangunan.
Nedi Aryanto Jalal sebagai Ketua Ormas FKLPL kepada wartawan menjelaskan, “adapun menanggapi Surat pengunduran diri Direktur RSUD Kabupaten Lebong, Sdr. Dr.Ari Afriawan secara mendadak karena adanya teguran dari Bupati kabupaten Lebong, kami menilai alasan tersebut tidak Rasional sehingga untuk mengetahui Kejelasan, maka kami sangat Berharap adanya Audit yang di lakukan Terkhusus dalam penggunaan anggaran oleh RSUD Kabupaten Lebong,” tuturnya dilansir Agen07.com (18/6/21).
“terkhusus tentang proses hukum terhadap penanganan tindak pidana Korupsi pada Dinas pendidikan Nasional kabupaten Lebong pekerjaan pengadaan Alat praga Matematika untuk Sekolah Dasar tahun 2016 lalu seperti di ketahui telah di tayangkan beberapa media di tahun 2019 yang menjadi Prioritas Polres Lebong namun hingga saat ini belum ada kejelasan pada status hukumnya, apakah masih di lanjutkan atau sudah di SP3,” ujar Bahtiar di sekretariat P. Famal saat mendampingi Nedi Aryanto Jalal.
Sementara R. Firdaus sebagai Ketua GBNN Kabupaten Lebong menjelaskan, “Kita sangat berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, agar tidak melontarkan dana APBD terhadap intansi vertikal secara Hibah. Karena menyimak dalam kondisi sekarang Negara di Landa wabah Virus Covid – 19 dan agar tidak adanya tumpang tindih realisasi anggaran, selanjutnya bila di anggap sangat penting maka harus meluncurkan Dana ABPD secara Hibah terhadap instansi vertikal hendaknya pemerintah secara Jelas Memberikan hibah secara Admitrasi yang Benar, Jangan sampai Nantinya Pihak Intansi Menggunakan fasilitas yang Notabennya masih sebagai Aset Daerah sehinga menimbulkan Kecemburuan sosial,” tutupnya. (SB/**)
