LEBONG, BEO.CO.ID – Imbas defisit anggaran APBD Lebong ditahun 2023 senilai Rp. 44 miliar, polemik pemberian hibah ke instansi vertikal seperti Kepolisian dan Kejaksaan hingga TNI pun bermunculan. Terlebih bila hal tersebut disandingkan dengan urusan pemerintah daerah yang jauh lebih penting.
Ironisnya, untuk memenuhi kepentingan hibah tersebut, eksekutif justru melakukan otak – atik APBD dengan dalih pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan belanja hibah ke vertikal. Salah satunya pergeseran untuk menambah alokasi belanja hibah yang ditujukan ke Polda Bengkulu.
Kesal dengan sikap eksekutif, anggota DPRD Wilyan Bachtiar buka – bukaan masalah pergeseran anggaran APBD yang dilakukan sepihak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD – red) tanpa pemberitahuan ke DPRD. Disamping ada Rp. 1,7 miliar anggaran BTT yang digeser ke dinas Perindagkop- UKM dibulan April 2023 lalu, dewan juga mempersoalkan urgensi penambahan alokasi belanja hibah uang ke Polda Bengkulu.
“Selain tanah seluas 10 hektar, Pemkab Lebong ini juga menghibahkan Rp. 1 miliar ke Polda Bengkulu. Padahal hibah itu sudah disepakati dalam APBD hanya Rp. 500 juta, tapi oleh Pemkab ditambah lagi Rp. 500 juta sehingga menjadi Rp. 1 miliar,” ujar Wilyan Bachtiar dibincangi beo.co.id, pada Kamis (12/10).
Untuk pemenuhan kebutuhan hibah ke vertikal ini, kata Wilyan, Pemkab menggeser alokasi hibah yang sebelumnya sudah diperuntukkan ke Polres Lebong. Imbasnya, ditengah kondisi defisit ini, Pemkab mau tidak mau mempertimbangkan lagi upaya pemenuhan kebutuhan hibah ke Polres Lebong, baik itu untuk saat sekarang ataupun nanti pada tahun mendatang.
“Nah ini yang saya tanyakan, urgensi dari pemberian hibah Rp. 1 miliar ke Polda Bengkulu itu apa? Setidaknya TAPD kan sudah ada gambaran ditahun anggaran berjalan ini kondisi keuangan kita bakal seperti apa!,” kata Wilyan.
Diakui Wilyan, akibat defisit anggaran ini, antara Pemkab dan DPRD memang sepakat tidak melaksanakan P-APBD, kendati kesepakatan itu tidak sepenuhnya disetujui oleh semua anggota Banggar yang hadir saat itu.
“Saya pribadi menolak kesepakatan tersebut,” singkatnya.
Seharusnya, menurut Wilyan, dalam P – APBD inilah dilakukan penyesuaian anggaran untuk mengakomodir urusan – urusan daerah yang bersifat urgent. Kemudian, anggaran – anggaran APBD yang sebelumnya sudah mengalami pergeseran seharusnya disampaikan ke DPRD dan masuk ke struktur P – APBD.
“P – APBD ini sudah dibahas eksekutif dan legislatif, tapi saat H – 1 jelang pengesahan, TAPD justru tidak kuorum, hanya 2 orang saja yang hadir. Sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan, dan dari sana muncul kesepakatan eksekutif dengan pimpinan DPRD terkait tidak dilaksanakannya P – APBD,” beber Wilyan.
Dia menegaskan, alasan Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, Mustarani Abidin yang menyebut jika defisit disebabkan karena ada sumber pendanaan yang tidak masuk ke kas daerah (Kasda) yakni PAD dari penjualan Mess milik Pemkab yang ada Bandung – Jawa Barat.
“Sekarang saya tanya, kalaupun Mess itu dijual, bisa laku berapa sih? Oke, kita target Mess itu dijual seharga Rp. 12 miliar, lantas apakah itu bisa menutupi defisit? Jelas tidak kan!,” tegas Wilyan.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun beo.co.id, tahun anggaran 2023 pemkab Lebong menganggarkan belanja hibah ke vertikal dalam bentuk hibah uang meliputi belanja hibah uang kepada Polda Bengkulu senilai Rp. 1 miliar, kemudian belanja hibah uang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tubei sebesar Rp. 500 juta, kemudian belanja hibah uang ke KODIM 0409/RL sebesar Rp. 250 juta.
Selanjutnya, untuk hibah dalam bentuk barang, tahun anggaran 2023 ini Pemkab juga menganggarkan untuk pembangunan tahap I gedung Sat Intelkam Polres Lebong dengan nilai pagu Rp. 457 juta. Kemudian pembangunan sarpras kantor Kejari Lebong dengan nilai pagu Rp. 457, dan pembangunan pagar kantor Koramil Lebong Utara, Lebong Selatan dan lanjutan asrama dengan nilai pagu Rp. 457 juta. ( Zee )
