PENGAWAS JANGAN “JADI PEMBORONG BAYANGAN, BAYANGAN PEMBORONG (MENDUA) TERMASUK OKNUM WARTAWAN DAN LSM,..?
KERINCI, BEO.CO.ID – Aliansi Wartawan dan LSM Kerinci Mudik menggelar audensi dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci, Selasa (29/04/2025) pertemuan berlangsung di ruang utama gedung DPRD (banggar) lantai 2 Desa Ujung Ladang, ajang ini agar betul-betul menjadi penyampaian aspirasi publik terkait 13 poin persoalan strategis di tengah masyarakat Kerinci dan tidak menjadi acara serimonial belaka, Berikut laporannya.
Dari 30 anggota DPRD Kerinci yang hadir dalam hering tersebut ketua DPRD (irwandri se) di dampingi dr. Sarmila dan 4 anggota komisi 3, bersama Jondri Ali, S.Sos, M.Si, (sekwan), serta tim ahli DPRD turut ambil bagian dalam forum yang digelar sejak pukul 10.00 hingga 16.00 wib sore harinya.
Audinsi dipandu oleh sekretaris Aliansi (iwan Efendi) didampingi Ketua Aliansi Wartawan dan LSM Kerinci Mudik (AWKM), Wandi Adi S. Sos, bersam 20 anggotanya.
“Dalam penyampaian 13 poin persoalan publik (masyarakat Kerinci) ke gedung DPRD Kerinci di sambut dengan 6 orang anggota DPRD, lainnya tidak hadir (tidak nampak muka dan hidungnya sama sekali)”.entah alasan apa…Wakil Rakyat tidak mau bekerja untuk rakyat.
Sedangkan DPRD adalah perwakilan rakyat sudah sewajarnya audensi ini menjadi jembatan dalam penyampaian keluhan masyarakat dan mencari solusi agar keluar dari permasalahannya.
Berikut 13 poin catatan yang disampaikan dalam hearing oleh Aliansi wartawan dan LSM Kerinci Mudik
- Tindak lanjut temuan BPK RI – mendesak keterbukaan DPRD dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK Perwakilan Provinsi Jambi serta mendorong langkah-langkah konkrit yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- Penataan aset daerah-mendesak pengelolaan dan pengamanan aset milik pemerintah daerah agar terhindar dari penyalahgunaan.
- Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD-menekankan pentingnya fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif, khususnya dalam pelaksanaan APBD.
- Dugaan suap Fee proyek -meminta DPRD menindaklanjuti informasi terkait dugaan penerimaan fee proyek yang mencedarai prinsip transparansi.
- Keluhan rekanan terhadap OPD-menyuarakan keresahan penyedia jasa (rekanan) atas dugaan adanya pungutan tidak resmi dalam proses administrasi proyek.
- Pungli di sekolah – mendesak penindakan terhadap praktik pungutan liar di sekolah yang membebani wali murid.
- Pencurian hasil hutan dan kerusakan TNKS-menyoroti maraknya pencurian Kulit Manis dan kerusakan lingkungan di kawasan taman Nasional Kerinci Seblat.
- Skala prioritas pembangunan- menuntut pemerintah dan DPRD menyusun program kerja berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan atas dasar kepentingan politik.
- Isu lingkungan hidup- meminta perhatian serius terhadap masalah lingkungan seperti pencemaran air, sampah, serta degradasi hutan.
- Linkungan hidup- kritikan:permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran sungai, kerusakan ekosistem dan pengelolaan sampah yang buruk masih menjadi tantangan besar. Penegakkan peraturan lingkungan hidup seringkali lemah dan kurang memberikan efek jera.
- Darurat sampah -kritikan: persoalan sampah di banyak daerah sudah mencapai tahap darurat. Sistem pengelolaan sampah yang belum efektif, minimnya infrastruktur pengelolaan sampah, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penyebab utama.
- Galian C kritikan aktivitas pertambangan galian C seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan jalan, pencemaran air, dan hilangnya kesuburan lahan. Pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas galian C ilegal atau yang tidak sesuai izin dinilai kurang optimal.
- Penataan RTRW (rencana tata ruang wilayah) -kritikan:proses penyusunan dan implementasi RTRW seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih peraturan, tekanan dari kepentingan ekonomi, dan kurangnya sosialisasi.
Dari keterangan dihimpun redaksi BEO.co.id, baik laporan para Jurnalist dilapangan, dan langsung dari masyarakat Kerinci menyampaiaikan ke redaksi, sangat setuju dan sependapat dengan 13 poin permintaan gabungan Wartawan dan LSM yang menamakan organisasinya, “Aliansi Wartawan & LSM Kerinci Mudik”
Tajam dan memperjuangkan kepentingan rakyat, kita setuju jelas sumber kompeten, seraya minta untuk sementara waktu namanya dilindungi. Berikut 13 poin catatan yang disampaikan dalam hearing Aliansi wartawan dan LSM kerinci mudik, “jangan sampai batas serimonial, gertak-gertak sambal, seperti lima tahun terakhir, banyak oknum Wartawan dan LSM Kerinci dan Kota Sungai Penuh, “diam-diam jadi pemborong” jika disoroti masyarakat Ngamuk. Terutama di Siulak, “banyak oknum seperti itu, sulit dipercaya jelas sumber.
Namun kita tidak berburuk sangka, dan tidak menjastis, tapi kelakuan “para oknum Wartawan dan LSM” yang medua dan bermain satu setengah kaki, satu kaki dan bahkan dua kaki, banyak di Kerinci, menjadi peliharaan para oknum penguasa dan pejabat.
Demikian juga oknum dewan Kerinci, lima tahun terakhir banyak yangf terlibat bermain proyek Pokir, dan tidak berani melakukankan pengawasan secara jujur dan benar, karena mereka sudah berada didalam sistem, yang buruk dan terjebak dengan permainan mereka sendiri, tegas sumber kompeten, kepada redaksi BEO.co.id. (***).
Laporan : Muhammad Marhaen.
Penulis/ Editor dan Penanggungjawab : Gafar Uyub Depati Intan.
