Manuver politik adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam dunia politik, terutama menjelang pemilihan umum (pemilu). Istilah ini merujuk pada segala tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan atau kepentingan politik tertentu.
Manuver politik seringkali melibatkan berbagai tindakan dan strategi yang dilakukan oleh para politisi, partai politik, atau kelompok tertentu dengan tujuan mencapai kepentingan politik mereka.
Untuk memahami lebih jelas, artikel ini akan membahas secara khusus mengenai pengertian manuver politik beserta contohnya yang bisa dipahami.
Pengertian Manuver Politik
Manuver politik terdiri dari dua kata, yaitu “manuver” dan “politik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “manuver” diartikan sebagai gerakan yang tangkas dan cepat dari pasukan dalam perang, sedangkan “politik” artinya pengetahuan mengenai ketatanegaraan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa manuver politik adalah gerakan yang cepat dalam bidang politik. Gerakan politik ini terdiri atas bermacam-macam kegiatan yang berhubungan dengan negara.
Mengutip laman Universitas Diponegoro, manuver politik dapat diartikan sebagai gerakan cepat yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan untuk mencapai tujuan atau kepentingan politik tertentu.
Manuver politik dapat mencakup berbagai aspek politik, termasuk strategi pemilihan umum, perundingan legislasi, diplomasi internasional, dan sebagainya.
Biasanya, manuver politik digunakan oleh para pelaku politik, seperti politisi, partai politik, atau kelompok kepentingan, dalam upaya memengaruhi kebijakan, opini publik, atau posisi politik mereka.
Contoh Manuver Politik
Untuk lebih memahami konsep manuver politik, berikut beberapa contoh tindakan dan strategi yang termasuk dalam manuver politik:
1. Koalisi Partai Politik
Salah satu contoh paling umum dari manuver politik adalah pembentukan koalisi antara beberapa partai politik menjelang pemilu.
Dalam situasi ini, partai-partai politik berusaha untuk bekerja sama dan membentuk aliansi guna memperoleh lebih banyak suara pemilih. Gabungan koalisi ini merupakan strategi politik untuk memperoleh sebanyak mungkin suara dalam pemilu.
2. Politikus yang Pindah ke Partai Lain
Contoh lainnya dari manuver politik adalah fenomena politikus yang pindah dari satu partai politik ke partai yang lain. Dalam kondisi ini, politikus memutuskan untuk berganti partai politik.
Ada berbagai alasan di balik tindakan politikus berpindah ke partai politik lain. Namun, tindakan ini kemungkinan dilakukan demi kepentingan pribadi, termasuk untuk memperoleh perhatian publik ketika popularitas politikus tersebut mulai menurun.
3. Kampanye Politik
Kampanye politik adalah wadah utama bagi politisi untuk melakukan manuver politik. Mereka merancang strategi kampanye politik yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan terbanyak dan mencapai kemenangan dalam pemilu.
4. Reshuffle Kabinet
Presiden memiliki kekuasaan untuk melakukan reshuffle kabinet, yaitu mengganti atau memindahkan anggota kabinet untuk mengatasi kekurangan dalam pemerintahan atau memperkuat dukungannya.
Reshuffle kabinet sering digunakan sebagai manuver politik untuk memastikan stabilitas pemerintahan. Presiden dapat mengambil langkah ini untuk menunjukkan respons terhadap tuntutan publik, mengurangi tekanan dari partai politik, atau mengubah arah kebijakan pemerintah.
5. Lobbying
Banyak kelompok kepentingan, baik yang mewakili bisnis, lingkungan, atau hak-hak sipil, terlibat dalam manuver politik untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.
Kelompok-kelompok ini menggunakan berbagai cara untuk memengaruhi pejabat pemerintah dan anggota legislatif, salah satunya lobbying.
Lobbying dilakukan dengan cara melakukan pertemuan, memberikan kontribusi keuangan kepada kampanye politik, mengorganisir kampanye advokasi, dan lain sebagainya.
Lobbying bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan kelompok tersebut.
Sebagai contoh, industri farmasi dapat melakukan lobbying untuk memengaruhi regulasi obat-obatan, sedangkan lembaga swadaya lingkungan dapat melakukan lobbying untuk mempromosikan kebijakan lingkungan yang lebih ketat.
(SFR)
Artikel politik ini sebelum sudah pernah tayang di kumparan.com
