LEBONG, BEO.CO.ID – Ketua komisi I DPRD kabupaten Lebong Wilyan Bachtiar secara tegas membantah jika perubahan kegiatan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pengelolaan PAUD/Kesetaraan di dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tahun anggaran 2021 senilai miliaran rupiah melibatkan komisi I.
“Perubahan item kegiatan BOP itu tidak pernah kami bahas di komisi I, karena dalam proses P- APBD waktu lalu hanya ada 2 OPD yang dibahas di komisi I yakni anggaran Dinkes dan RSUD”, tegas Wilyan dibincangi disela kegiatannya, Jumat (5/11).
Dirinya menyebut alasan Dikbud merubah DPA – PAUD dengan dalih ada item kegiatan yang sudah tidak relevan,bisa dikatakan tak rasional. Pasalnya penyaluran dana BOP bernilai miliaran rupiah itu telah didasarkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya.
“Dana DAK non fisik BOP itu turun sesuai dengan usulan awal.Tapi, kalau DPA di ubah, saya kira tanggal pengesahan perubahan itu harus disesuaikan. Namun faktanya, justru DPA perubahan disahkan di tanggal 3 Mei 2021, disini sudah kelihatan kalau proses perubahan tersebut memang tidak melalui pembahasan di DPRD”, sebut Wilyan.
Menurut Wilyan, keterlambatan penyaluran BOP itu bisa saja karena ada kebijakan keuangan atau manajemen kas di Badan Keuangan Daerah (BKD). Modus yang digunakan,tranfer dana BOP tersebut dipakai untuk membiayai kegiatan yang lain.
“Mungkin yang dimaksud Dikbud menunggu perubahan itu bisa jadi karena dana BOP ini terpakai untuk membiayai kegiatan lain. Tapi masalah ini saya kira Dikbud yang lebih tau”, ucap Wilyan.
Perubahan DPA pengelolaan operasional PAUD tersebut, kata Wilyan, bisa saja dilakukan Dikbud dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Perubahan atas belanja pemeliharaan alat peraga PAUD senilai Rp. 1,5 miliar ke item belanja buku dan Alat Peraga Edukatif (APE) senilai ratusan juta rupiah, idealnya juga ada persetujuan dari satuan pendidikan atau Himpaudi. Karena setahu saya setiap PAUD punya prioritas sendiri – sendiri,” kata dia.
Sebelumnya Plt kepala dinas Dikbud Elvian Komar S. Ag melalui Kasubag Perencanaan dan Keuangan Wisnu Dwiyarthika,M. Pd menyebut jika perubahan item kegiatan dalam dokumen anggaran PAUD ini telah dibahas oleh komisi I sewaktu proses perubahan APBD. ( Zee )
