LEBONG, BEO.CO.ID – Meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Lebong tahun anggaran 2021 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tapi tetap saja masih terdapat potensi kerugian negara yang wajib disetor ke kas daerah. Nilainya pun cukup fantastis yaitu mencapai Rp. 2,5 miliar lebih.
Kepala Inspektorat Jauhari Chandra, SP. MM mengatakan dari nilai tersebut sekitar Rp. 1,6 miliar sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan mengembalikan sejumlah kerugian negara ke kas daerah, sedangkan selebihnya sekitar Rp. 900 juta lagi masih dalam tahap penyelesaian.
“Sebagian temuan sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan, sedangkan sisanya sekitar Rp. 900 juta masih dalam tahap penyelesaian”, kata Jauhari Candra dikonfirmasi disela kesibukannya, Senin (31/5/22)
Selain temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, menurut Jauhari ada juga temuan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan sejauh ini surat penyelesaian tindak lanjut temuan tersebut sudah dinaikkan ke meja Bupati.
“Ada juga temuan SPI yang merekomendasikan agar bupati menyampaikan teguran terhadap sejumlah OPD”, ungkap Jauhari.
Disinggung terkait temuan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan), Sekretariat Daerah (Setda) dan dinas KB, dia menegaskan jika seluruh temuan di OPD tersebut secara keseluruhan telah diselesaikan.
“Kalau temuan perjalanan dinas pada 3 OPD itu sudah selesai, yang belum diselesaikan rata – rata temuan pada pihak ke tiga “, tegasnya.
Namun sayangnya, Jauhari menolak untuk merinci temuan temuan pemeriksaan BPK tersebut.
“Yang pasti dalam tempo 60 hari terhitung LHP dikeluarkan oleh BPK maka seluruh temuan pemeriksaan tersebut baik SPI atau kepatuhan sudah ditindak lanjuti”, demikian Jauhari. (Zee)
