LEBONG, BEO.CO.ID – Kepala Bagian ( Kabag ) Hukum Sekretariat Daerah ( Setda ) kabupaten Lebong, Mindri Yaserhan, ogah berkomentar soal dugaan penyelewengan dana penyelesaian Tapal Batas ( Tabat ) senilai Rp. 5,8 miliar yang dianggarkan Pemkab di APBD perubahan 2022.
” bukan tidak mau berkomentar, tapi saya punya pimpinan. Saya perlu kordinasi dulu, jangan sampai nanti saya salah memberikan keterangan”, kata Mindri Yaserhan dilansir dari halaman radarlebong.disway.id, Jumat (5/1/2024).
Terkait kabar bahwa dirinya telah beberapa kali diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Lebong, Mindri juga menolah berkomentar, dia berdalih dirinya tetap akan berkordinasi dengan pimpinan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan.
“untuk saat ini, saya tidak bisa memberikan komentar apapun”, ujar Mindri.
Penyelidikan dugaan penyelewengan anggaran penyelesaian Tapal Batas Lebong-Bengkulu Utara Rp 5,8 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2022, diketahui telah diselidiki Kejari Lebong sejak November 2023 lalu.
Dalam perjalanannya, penyelidikan ini kembali diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor Print-733/L.7.17/Fd.1/11/2023 tanggal 30 November 2023 Jo Surat Perintah Perpanjangan Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor Print-733.a/L.7.17/Fd.1/11/2023 tanggal 14 Desember 2023. ( Zee )
