LEBONG, BEO.CO.ID – Belum andanya tanda-tanda akan evaluasi pembangunan tahun anggaran (TA) 2021 lalu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalani fungsi kontrol sebagai jelmaan rakyat untuk mengwujud Lebong bahagia dan sejahtera.
Hal itu ditanggapi Yudi Hariansyah Perwakilan Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Kabupaten Lebong mengatakan, masih ada beberapa pembangunan infrastruktur yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya, pembangunan fisik yang memang sudah menjadi tanggungjawab rekanan.
“Harus menjadi perhatian dewan, khusus Komisi II yang membidangi pembangunan biar ada keseriusan dewan dalam menjalani fungsi pengawasan,” katanya kepada media ini, Rabu (16/2/21).
Dewan harus berani melakukan evaluasi pembangunan, soalnya berdampak dengan kerugian keuangan daerah dan rekanan kontraktor serta masyarakat Lebong dalam pekerjaan yang tidak tepat waktu.
Kendati mereka mendapatkan denda 1 permil di perpanjangan 50 hari, tujuan ini untuk tidak terulang kembali tahun ini dan tahun yang akan datang.
“Apa bila ini tidak menjadi koreksi bersama, berarti Dewan Lebong belum berani mengevaluasi pembangunan tahun lalu dan dewan tidak sepenuh mejalani tugas sebagai jelmaan rakyat Bumi Swarang Patang Stumang.”
Sambungnya Yudi menyampaikan, harus memanggil Dinas PU dan Dinkes beserta rekanan dibahas untuk bahas faktor-faktor penyebab keterlambatan.
“Termasuk memanggil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Lebong demi terwujud misi-visi Bupati Lebong,” tangkasnya.
Media ini telah menghubungi Ketua Komisi II, Ahmad Lutfi belum memberi keterangan lebih lanjut saat dijumpai dikediamannya, (28/1/22). Pip Haryono belum menjawab apa menjadi pertanyaan awak media ini, terakhir dihubungi (15/2/22), sampai berita ini diturunkan. (Sbong Keme)
