Karena tidak direncanakan secara benar oleh ahlinya, masyarakat dan Pemdes setempat tidak tahu akan adanya proyek jalan disana, dan Pemdes Sungai Batu Gantih Hilir sama sekali tidak tahu akan ada kegiatan pembangunan disana.
“Tahu-tahu sudah ada orang bekerja disana, justru pekerjalah yang memberi tahu warga, jangan ganggu proyek ini, mau tahu ini milik oknum anggota dewan Kerinci?”
Dengan cara menggunakan oknum preman kampung mengamankannya. Dugaan permainan kotor itu, bukan “jn” saja, hampir terjadi di seluruh daerah Pemilihan di Kabupaten Kerinci.
Dan disinyalir, dari hasil pekerjaan seperti itulah oknum dewan mendapat tambahan dana untuk ikut mencaleg kembali, Kegiatan itu berlangsung panjang dalam kurun waktu lima tahun.
Disinilah, permainan kotor dilakukan para oknum dewan Kerinci, sehingga tugas pengawasawan mereka meredup, dan ini pula yang menjadi senjata para pejabat di OPD (Organissasi Perangkat Daerah), mematikan langkah pengawasan terhadap jalannya pembangunan di Pemdakab Kerinci.
Data oknum DPRD Kerinci yang mengelola kegiatan proyek Pokir ada ditangan dinas instansi teknis di Kerinci.
Jika para oknum dewan yang dapat pekerjaan, (pemborong bayangan), praktis jika bicara pengawasan dikantornya lebih banyak memilih “5D” (datang, duduk, diam, dengar, duit” sebutan lain, “Lima Pak DE” maka kualitas pekerjaan secara tehnis sangat buruk di Kabupaten Kerinci, Jambi.
Dan hasil akhir setiap tahun anggaran selain ada yang mangkrak, berumur pendek, dan banyak lagi yang tidak memberikan azasmanfaat sama sekali?. Baik yang melibatkan oknum dewan, maupun oknum pejabat Pemdakab Kerinci, seperti di Dinas PUPR.
Masalah seperti ini, bukan hal baru di Kabupaten Kerinci, sudah berlangsung cukup lama, dengan meminjam istilah populer dikalangan masyarakat, “mana ada para oknum dewan melakukan pengawasan, secara jujur, benar dan bertanggungjawab termasuk para oknum yang mengaku-ngaku aktvis, karena ada didalam sistem yang buruk”
Ikut “setengah kaki, satu kaki dan dua kaki” tak heran hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Propinsi Jambi, hampir setiap tahun anggaran temuan BPK Perwakilan Propinsi Jambi meningkat, dan jarang sekali yang turun dibawah 35 %, (malah meningkat).
Dan nyaris tak tersentuh aparat penegak hukum, karena sulitnya dalam pembuktiannya? Jika tidak punya Skill (keterampilan) ilmu yang memadai.
Dibidang tehnis dan mau mendalami permainan kotor itu. Maka semua DPRD Kerinci yang terpilih untuk masa bhakti tugas pengawasan 2024 – 2029, di ingatkan “jangan khianati rakyat”.
