KERINCI, BEO.CO.ID – Masyarakat Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, sejak tahun 2022 lampau hingga kini silih berganti melakukan demo, dari kalangan Mahasiswa/ Mahasiswi, masyarakat, kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) gabungan Petisi Sakti, dengan berbagai permintaan, mulai dari tangkap Bupati Kerinci, yang diduga terlibat menentukan tunjangan rumah dinas DPRD Kerinci, 2017 s/d 2024, untung terungkap oleh pihak Kejaksaan pada tahun 2021, jika tidak akan berjalan mulus sampai 2024 mendatang.
Kini kasusnya belum usai, masyarakat meminta pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, menetapkan tersangka baru, selain tiga tersangka yang telah mulai disidangkan di PN Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) di Jambi pekan lalu.
Dengan terdakwanya, ‘’Adli, mantan Sekretaris Dewan, Beni mantan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Loly dari Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP), menelan kerugian Negara Rp. 5 miliyar lebih selama lima tahun 2017-2021.
Dan dasar pembayaran tunjangan rumah dinas Dewan Kerinci, adalah Peraturan Bupati (Perbup) No.20 tahun 2016, yang ditanda tangani Bupati Kerinci DR. H Adirozal, MSi, penerima uang anggota DPRD Kerinci dua periode 2014-2019 dan 2019-2024, dengan jumlah penerima lebih 50 orang, dan telah menikmati uang korupsi untuk masing-masing pimpinan (Ketua, Wakil Ketua), untuk Ketua Rp. 9, 3 juta, Wakil Ketua Rp. 8, 2 juta dan Anggota Rp7 juta/ bulan X 12 bulan dikali lima tahun dengan kerugian lebih kurang Rp.5. 027. 802, 069,-.
Yang dijadikan tersangka, hanya mantan Sekwan Adli, Mantan PPTK Beni dan Loly dari KJPP, penerima uang Pimpinan dan anggota DPRD, tidak satupun yang ditetapkan jadi tersangka, dan Bupati Kerinci DR H Adirozal, MSi, selaku pejabat yang mengesahkan dan menanda tangani Perbup No. 20 tahun 2016, sebagai dasar (paying hokum) pencairan dana, bebas dari jangkauan Hukum, bersama penerima uang, (anggota dan pimpinan dewan) Kerinci, dianggap tidak bersalah. Kini, bebas berkeliaran menikmati udara segar, seolah tanpa masalah sama sekali.
Kasus tunjangan rumdis DPRD Kerinci sudah berulangkali didemo para aktivis LSM gabungan Kerinci, namun tak kunjung adanya penetapan tersangka baru, namun tidak tertutup kemungkinan demo masa masyarakat Kerinci, terdiri dari LSM, Mahasiswa dan Masyarakat dari setiap desa, mereka tidak yakin pelakunya hanya tiga orang.
Kendati uang korupsi (Uang rampok) dengan kerugian Negara sebesar Rp. 4, 9 miliyar dan dikembalikan lebih Rp. 5 miliyar oleh anggota dan pimpinan dewan, sebagai barang bukti memang mereka kembalikan oleh 50 orang lebih. Namun, mereka tidak jadi tersangka yang jadi tersangka, dan menduduki kursi sidang sebagai pesakitan hanya tiga orang, ‘’Adli, mantan sekwan, Beni mantan PPTK dan Loly dari KJPP‘’ selebihnya, buat sementara bersih dari jeratan Hukum?.
Kembali soal demo, kali ini masyarakat Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Siulak Mukai, Kerinci, mereka akan meminta Kepala Desa Lubuk Tabun H Swinadar, diberhentikan dari jabatannya selaku Kades, karena gagal memimpin Lubuk Tabun, kata YN 60 tahun tokoh masyarakat setempat kepada BEO.co.id, (24/5/2023).
Bayangkan, sejak dilantik oleh Bupati Kerinci, 25 Februari 2020, sudah berjalan tiga tahun penuh, gagal membangunan Desa Lubuk Tabun, Ia (H Swinadar-red), sudah lebih kurang Rp. 4 miliyar yang dibelanjakan, tak jelas kemajuan pembangunan yang dicapai, maka masyrkat minta untuk diberhentikan dan kasus hukumnya diusut secara tuntas, tanpa tebang pilih siapapun yang terlibat jelas YN.
Kali ini muncul 4 tuntutan masyarakat, dalam Surat, 24 april 2023 yang di tujukan ke Kapalres Kerinci, hal pemberitahuan untuk menyampaikan inspirasi masyarakat Desa Lubuk Tabun di bawah kepemimpinan Kades H.Swinadar, tegas YS kepada wartawan media ini.
Berikut laporanya, menurut YS, menjelaskan, H Swinadar semenjak dilantik, 25 Februari 2020, sampai 2023 gagal membangun Lubuk Tabun, maka kami menyampaikan Surat, 24 April 2023, Izin dan pemberiathuan mengadakan Demo Damai kekantor Bupati Kerinci di Bukit Tengah, dan minta Bupati Kerinci, memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kades.
Permasalahannya, soal pengelolaan dana desa (dd) dan alokasi dana desa (add) yang tidak beres dan tidak benar.
Ditambahkan YS, dari tahun 2020 sampai dengan 2022,lebih kurang Rp.2,5 M yang seharusnya membawa perubahan positif bagi masyarakat kenyataanya terbalik, tegasnya.
Lebih rinci YS, menjelaskan, kami telah memasukan surat ke Polres Kerinci, 24 April 2023 lalu, intinya menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Lubuk Tabun untuk (AKSI DEMO) tanggal 4 mei 2023, namun aksi demo tersebut di undur tanggal, 8 Mei 2023. Inti tuntutan meminta Bupati Kerinci DR H Adirozal, MSi, memberhentikan Kades H Swinadar, dan demo juga diteruskan kekantor Dinas Pemerintahan dan Masyarakat Desa (Dinas PMD) Kerinci. Dengan peserta Demo BPD Desa Lubuk Tabun, dan masyarakat, Pemuda, Alim Ulama dan Perwakilan Wanita Lubuk Tabun.
Tuntutan para pendemo sebagai berikut :
- Agar Kepala Desa menyerahkan dana masyarakat BLT tahap 4 Desa Lubuk Tabun tahun 2022.
- Agar mempertanggung jawabkan dana desa (dd) dari tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 dan meminta pihak terkait untuk mengaudit ulang dana desa Desa Lubuk Tabun.
- Agar Kepala Desa di berhentikan karena sudah gagal memimpin Desa Lubuk Tabun.
Mudah-mudahan pemerintah mendengar tuntutan masyarakat Desa Lubuk Tabun harap YS. Dari bocoran diterima Wartawan media ini, dua pekan kedepan akan demo masyarakat Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin berikut masyarakat Desa Belui Tinggi dan Desa Sungai Batu Gantih Hilir, dengan kasus serupa umumnya korupsi DD dan ADD, dan ada beda masalahnya, meminta ketegasan Bupati Kerinci DR H Adirozal. MSi, untuk bersikap dan bertindak untuk kebenaran dan rasa keadilan masyarakat.
(BEO.co.id/ ***/ mm). Laporan Marhaen.
