KEPAHIANG, BEO.CO.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2020, mengelola tiga paket proyek jalan berbasiskan Ekonomi, Penghubung dan Pusat Perkantoran Pemdakab Kepahiang menghabiskan dana lebih kurang Rp.55 miliar, sumber dana APBD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2020, ternyata pekerjaan fisik ‘’tidak selesai’’ maka sisa dananya harus dibuktikan masih ada, jika tidak patut diduga ‘’dikorupsi’’ harus dipertanggungjawabkan secara Hukum.
Pertanyaan dari masyarakat awam sekalipun muncul, masa sudah tiga tahun jalan yang dibangun tidak selesai dan sebagian terbengkalai sampai tahun anggaran 2022.
Berdasarkan data tiga paket jalan yang dilelang pada tahun anggaran 2020 lampau Jalan penghubung Desa Bandung Jaya – Simpang Air Les, dan Peningkatan Jalan Renah Kurung – Batu Bandung, dimenangkan PT Sarana Multi Karya Indonesia, dengan harga Rp 12,7 miliar.
Jalan sepanjang 7, 6 km Renah Kurung (perbatasan Kab. Rejang Lebong) – Batu Bandung, kondisinya dalam keadaan hancur dan batu materialnya berserekan disepanjang jalan diduga tanpa dipadatkan.
Dan dua jembatan yang terbengkali pertama jembatan Sungai Air Belimbing, dibawah Desa Renah Kurung menuju Batu Bandung.
Kedua jembatan Air Donok, keduanya belum selesai sejak tiga tahun silam, ini yang dikeluhkan warga Renah Kurung, saat investigasi dilakukan tiem Catatan yang terabaikan, 6 Juni 2022, Senin tiga pekan silam.
Kondisi terkini, Minggu (24 Juni 2022), jalan tersebut dalam keadaan kian rusak parah apa lagi mulai musim penghujan, kata Ton, 39 tahun salah satu petani Kopi diwilayah perladangan Simpang Air Les. Kini kondisi jalannya, kendaraan roda dua saja sangat sulit, dan kendaraan roda empat tidak bisa sama sekali ujarnya.
Menurut Ton, masyarakat sangat kecewa dengan terbengkalainya Jalan Batu Bandung-Renah Kurung dan bandung Jaya-Simpang Air Les, ini daerah sumber Kopi terbesar di Kepahiang meliputi Desa Renah Kurung, Batu Bandung, Bandung Jaya dan Simpang Air Les.
Kondisi kesulitan bukan soal mengeluarkan hasil Kopi saja, melainkan juga masalah-masalah sosial kemanusiaan, terjadi sakit antar warga desa mereka sangat kesulitan untuk saling mengunjungi, karena kondisi jalan dan jembatan terbengkalai alias ‘’mangkrak’’
Dan mereka mengurus kepentingan bagi warga Desa Renah Kurung, harus berputar arah ke Rejang Lebong, dengan jarak tempuh 43 km. Dan Kota Curup-Kepahiang 25 km, Kepahiang-ke Kantor Camat lebih kurang 17 km total 85 km.
Betapa tingginya tingkat kesulitan masyarakat Desa Renah Kurung, jika mau berurusan kekantor Kecamatan Muara Kemumu, Kepahiang.
Dan link jalan berikutnya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Pusat Pemerintahan – Barat Wetan, dalam lelang tahun 2020 dimenangkan PT Nurangga Brothers Putra, harga HPS Rp 23 miliar lebih.
Dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Cinta Mandi – Langgar Jaya – Damar Kencana, dimenangkan PT Bayu Inti Pelangi, dengan harga Rp 18,5 miliar. Khusus jalan Cinto Mandi-Langgar Jaya dan Damar-Kencana, kondisinya hancur total, bak kubangan, hancur dimana-mana hampir disepanjang link tersebut.
Berapa jumlah total pencapaian kemajuan secara fisik, belum diketahui secara pasti, karena tertutupnya pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang, memberi penjelasan pada masyarakat Pers.
Namun sumber dari kalangan masyarakat, Kades dan rekanan Kontraktor, yang minta nama mereka dirahasiakan memperkirakan dibawah 50 persen, jika bocoran yang diperoleh ini benar berarti ada sekitar lebih kurang sisa dana Rp.26 miliar.
Maka pekerjaan yang belum dituntaskan oleh perusahaan pelaksana, maka bisa dilelangkan kembali. Ironis sudah berjalan dua tahun penuh jalan Renah Kurung-Batu bandung, bandung jaya-Simpang Air Les, total mengkarak, ditinggalkan pergi oleh kontraktornya.
Maka Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang, Rudi Andy Sihaloho, ST dan bawahan terkait harus bertanggungjawab, soal kegagalan penyelesaian jalan tersebut.
Sebagai pembantu Bupati Kepahiang dibidang pembangunan Infrstruktur, harus membuktikan pada Pemdakab Kepahiang, DPRD dan masyarakat, bahwa sisa uang masih ada, entah berapa jumlahnya secara pasti, tentu Dinas PUPR yang lebih tahu?
Karena angka pencapaian fisik, jalan dan jembatan dalam keadaan terbengkalai tentu tidak bisa dicairkan seratus persen, berarti ada sisa dana. Jika dicairkan 100 % patut diduga ‘’terjadi kejahatan korupsi’’ dan harus diperiksa oleh aparat berwenang didaerah dan atau pusat.
Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan yang terbengkalai itu, tidak harus melakukan pinjaman ke bank, karena sisa dana dari fisik yang tidak diselasaikan, harus dibuktikan masih ada oleh Dinas PUPR Kepahiang, sebagai pihak yang bertanggungjawab secara fisik, keuangan dan administrasi.
Jika tidak dapat dibuktikan sisa uang dari pekerjaan fisik yang tidak selesai itu, atau dananya sudah habis, harus diproses sesuai prosedur Hukum yang berlaku, sehingga dapat diketahui dananya mengalir kemana saja?.
Dengan tetap mengedepankan azaspraduga tak bersalah, tak bermaksud berburuk sangka dulu dan waktu berjalan sudah memasuki tahun ketiga dari anggaran 2020-2021 & 2022, maka masalah mangkraknya jalan dimaksud sudah harus diselesaikan guna membantu menyukseskan program Bupati Kepahiang, membangun infrastruktur untuk masyarakat, sebagaimana dijanjikan dalam visi dan misinya. (***)
Editor/ Penulis & Penanggungjawab : Gafar Uyub Depati Intan.
