Simalungun : Membedah Tren Keuangan di Bawah Dua Kepemimpinan – Sebuah Analisis
Kabupaten Simalungun, dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, mengalami perubahan kepemimpinan di era modern. Dua nama besar, JR Saragih dan Radiapoh Hasiholan Sinaga, menorehkan jejak masing – masing dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengelola keuangan daerah.
Buyung Irawan Tunjung Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun. Jumat 22/11 berbincang bincang dengan Awak media ini menganalisis Kepemimpinan JR Saragih sebelum Kepemimpinan Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH. Tujuannya Wawancara khusus Ini adalah agar masyarakat Kabupaten Simalungun Cerdas Rasional secara sehat. Inilah Paparan Buyung Irawan Tunjung
Era JR Saragih: Pendapatan Tinggi, Transparansi Terbatas?
Data keuangan tahun 2019 menunjukkan tren positif di era JR Saragih. Pendapatan daerah mencapai 96,42% dari target, dengan PAD mencapai 99,19%. Ini menunjukkan keberhasilan dalam mengelola sumber pendapatan daerah. Peningkatan investasi dan infrastruktur juga menjadi sorotan Negatif di era ini.
Namun,pertanyaan besar muncul mengenai transparansi pengelolaan keuangan.Keterbatasan akses informasi dan tuduhan tentang penggunaan anggaran yang kurang efisien menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.
Era Radiapoh Hasiholan Sinaga : Transparansi Meningkat, Realisasi Belanja Terkendala
Di era Radiapoh Hasiholan Sinaga, transparansi keuangan meningkat signifikan. Akses informasi lebih mudah, menumbuhkan kepercayaan publik. Fokus pada pembangunan sumber daya manusia juga menjadi langkah positif.
Namun, data tahun 2024 menunjukkan tantangan baru. Meskipun pendapatan daerah menjanjikan, realisasi belanja masih tertinggal. Ini menunjukkan adanya hambatan dalam mengelola dan merealisasikan anggaran. Apakah ini dikarenakan efisiensi pengelolaan anggaran atau adanya kendala dalam pelaksanaan program pemerintah daerah?
Tantangan Keuangan Simalungun : Membangun Kepercayaan dan Efisiensi
Data keuangan Kabupaten Simalungun menunjukkan potensi pendapatan yang baik. Namun,tantangan utama terletak pada menjaga transparansi, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, dan memastikan realisasi belanja yang optimal.
Masyarakat Simalungun berhak mengetahui bagaimana keuangan daerah dikelola dan bagaimana anggaran dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Perlu dilakukan evaluasi yang cermat terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mencari solusi yang tepat dan menjawab pertanyaan publik tentang penggunaan anggaran yang transparan dan efisien.
Semoga kepemimpinan di Kabupaten Simalungun terus berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah dengan baik dan menjadikan Simalungun sebagai daerah yang sejahtera dan berkelanjutan Data angka dikutip berdasarkan DJPK Kemenkeu RI. (Rilis/S.Hadi Purba)
