KOTA CURUP, BEO.CO.ID – Pungutan liar (pungli) disinyalir sudah berjalan menahun lamanya direpublik ini, termasuk di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dinas Dikbud) Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, namun sulit dihentikan.
Soalnya, belakangan ini belum ada tindakan hukum yang membuat efek jera terhadap dugaan oknum pelakunya?
Kendati kasusnya pernah sampai keaparat penegak Hukum, namun tak jelas penyelesaiannya, bak raib ditelan waktu.
Terkini dugaan ‘’pungutan liar” (pungli) oknum, ‘’SR’’ 43 tahun Staf sekaligus bertugas sebagai Operator Dinas Dikbud Rejang Lebong.
Dikeluhkan sejumlah para Guru honorer dari berbagai sekolah dasar (SD) TK/PAUD dan SMP) se-Rejang Lebong, sedikitnya tercatat 268 sekolah, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Operator, dalam mengelola data sekolah, memverifikasi, dan mengusulkan keperluan masing-masing sekolah kepemerintah pusat misalnya pengadaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) sekolah, harus melalui Operator.
Dan Operator memegang peran penting menangani NUPTK ( Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan), setiap ASN dan Honorer harus memiliki NUPTK, syarat untuk kepengurusan dana sertifikasi dan tunjangan Non sertifikasi untuk mendapatkannya harus melalui Operator Dikbud Rejang Lebong.
Petugas Operator berada dalam Staf Sub Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD), tugasnya juga mengurus Surat Keputusan (SK) dan perpanjangannya, serta menangani data pokok pendidikan (Dapodik).
Dengan tugasnya yang sangat dibutuhkan dan strategis itu, dididuga disalah gunakan selama ini, siapa cepat bayar pungli (pungutan liar) alias Pelicin, cepat diselesaikan keluh puluhan korban dari banyak sekolah di Rejang Lebong, yang minta identitasnya dirahasiakan, dengan pertimbngan menjaga keamanan dan kelangsungan kerja sebagai tenaga guru honorer yang sudah bertahun-tahun lamanya, belum diangkat.
Uang pelican yang diminta oknum, hampir dilakukannya setiap kami ada keperluan, baik untuk mengurus SK Honorer, maupun untuk yang lainnya. Dengan nilai berpariasi dari ratusan ribu dan seterusnya, tergantung masalahnya.
Seperti untuk perpanjangan SK dan pengusulan dana Sarpras sekolah, pelicinnya lebih besar. Dan kesulitan yang dirasakan sangat berat bagi para guru honorer, ada saatnya tidak punya uang sama sekali, akhirnya tersendat, tentu beda bagi yang sudah diangkat ASN (Aparatur Sipil Negara) penuh, sudah punya gaji dan tunjangan yang memadai, tapi bagi honorer tentu sangat sulit, jelas sumber.
Kalau mau bukti hitam diatas putih jelas sumber tidak ada, diminta dan diberikan tanpa tanda terima. Mau cepat, lancarkan pembayaran cepat, lancarnya juga cepat. Dan jika tidak dibayar berulangkali diminta untuk diselesaikan, jawabannya iya, sabar, namun lamban diselesaikan.
Operator Dikbud Rejang Lebong, memiliki tugas sangat strategis dalam mengelola data dan pengembangan serta peningkatan bagi pendidikan untuk Kabupaten Rejang Lebong, maka segera diperbaiki dari atas sampai kebawah.
Dan pungutan bila ada harus dihentikan, jika gerakan peningkatan ingin dicapai dengan hasil baik dan maksimal. Jika tidak Dinas Dikbud Rejang Lebong, tetap bergerak ‘’tapi jalan ditempat?’’
Maka pimpinan tertinggi didaerah, Bupati/ Kepala Daerah harus peduli dan segera menyelesaikan masalahnya dengan mengambil tindakan yang bisa memberikan peningkatan dan manfaat.
Dimana tugas Operator, kinerjanya sehari-hari berkutat dengan pengelolaaan data, maka SDMnya diperlukan orang yang konsisten, jujur dan bertanggungjawab. Jika petugasnya harus diganti, harus yang punya kemampuan labih, jujur dan bertanggungjawab dan latar belakang dari jabatan/ Tugas sebelumnya harus diteliti. Bukan asal diganti?.
Karena Operator adalah pemegang data, pengelola, dan penyimpan data terkait dengan dunia pendidikan, data siswa, guru, mata pelajaran dan lain-lainnya di Rejang Lebong, artinya tugas itu harus diberikan pada orang yang terpercaya, dan memiliki kemampuan skiil yang handal.
Sugeng Supriyadi, Operator Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) Rejang Lebong, dihubungi Senin 15 Mei 2023, sekitar pukul 11: 40 WIB, tidak berada ditempat.
Anehnya ruang kerja Operator dalam keadaan terkunci rapat. Tak heran belum diperoleh keteranga resmi atas tuduhan pada dirinya diduga ‘’melakukan pungutan liar’’ terhadap para guru honorer dan kepengurusan perpanjangan Surat Keputusan (SK) Honor, para tenaga honor di Dinas Dikbud Rejang Lebong.
Kepala Dinas Dikbud Rejang Lebong, Reza Pahlevi, SH dihubungi, juga Senin (15/5/2023), dalam waktu terpisah diruang kerjanya, sekitar pukul 15: 34 WIB menjelasakan panjang lebar seputar dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum bawahannya, ‘’Sugeng Supriyadi.’’
Reza, mengatakan, ‘’begitu saya mendapat kabar hari Kamis, (11/5 / 2023), saya langsung membentuk tim yang di Ketuai Pak Hanavi selaku Sekretaris Dinas Dikbud Rejang Lebong, ujarnya.
Tim yang dibentuk itu, beranggotakan sekitar 8 orang, terdiri dari para Kepala Bidang (Kabid), Kasubag untuk mengecek kenaran informasi yang beredar lewat medsos (Media Sosial),
Katanya ada pungutan liar, dan korbannya oknum di SDN 119 Desa Tebat Pulau, Bermani Ulu.
Maka tim melakukan pengechekan ke sekolah tersebut. SDN 119 memang Kepala Sekolahnya lagi kosong, karena Pensiun dan penggantinya belum ada.
Hasil pengechekan tim yang dilaporkan kepada saya hasilnya, tidak satupun guru honorer yang merasa pernah diminta uangnya, di (pungli) bila berurusan dengan Sugeng. Tim telah menanyakan kepara majelis guru disana, katanya tidak ada.
Dan Sugeng, juga membantah, merasa tidak pernah melakukan pungutan liar, terhadap para guru dan operator masing-masing sekolah yang berurusan dengan dia, papar Reza Pahlevi mengutip hasil keterangan Tim Dikbud, ujarnya.
Dan tim juga menanyakan siapa para guru yang berurusan langsung dengan Sugeng, semua mengatakan tidak ada. Dan yang pernah Operator sekolah SDN 119, namun tidak pernah diminta uang (dipungli) oleh Sugeng. Jadi tidak ada bukti dan pengakuan dari para pihak yang merasa dirugikan.
Dan mengenai adanya informasi dari Medsos, tentang pungli dan video yang beredar, para majelis guru di SD 119, mengaku tidak tahu, mereka tidak pernah memberi keterngan kepada Wartawan, jelas Reza. Juga dikutif dari laporan Tim, ujarnya.
Dicopot : Kendati tidak ada barang bukti, tugas Operator dari saudara Sugeng Supriyadi, diambil alih oleh Sekdis (Sekretaris Dinas), ‘’Pak Hanavi’’ untuk waktu satu bulan kedepan.
Hari ini, Senin, 15 Mei 2023, Sugeng Supriyadi, resmi diberhentikan dari tugas Operator, bukan dari status kepegawaiannya, (Ia menjadi Staf biasa), tegas Reza.
Reza Pahlevi, ketika didesak awak media ini, ‘’barang bukti belum ada, pengakuan dari pihak korban juga tidak ada, kenapa sampai secepat itu, di copot?’’
Reza, mengatakan bukan dicopot, tapi tugsnya diambil alih, ada pihak mengatakan kenapa tidak bisa diberhentikan dari jabatannya, kinikan sudah terjawab. Tugasnya diambil alih Sekdis, jelasnya.
Reza, menegaskan kenapa Tugas Operatur diambil alih Sekdis, satu bulan kedepannya? ‘’Saya, tidak mudah percaya, kita akan terus mendalami, apa yang sebenarnya terjadi…? Jelasnya ramah.
Dan beberapa jam lalu, Operator dimatikan (tidak active) untuk beberapa waktu, menunggu adanya Operator baru yang ahli dibidangnya.
Dalam pengamatan BEO.co.id, ada kekhawatiran ‘’karena belum ada bukti atau keterangan yang valid dari korban yang kena pugutan liar (pungli), Sugeng bisa melakukan gugatan balik, seolah Ia difitnah’’
Dari data dihimpun, Sugeng, sudah bekerja lama di Dinas Dikbud Rejang Lebong, dan menangani bidang Operator memang keahliannya.
Jika sama sekali tidak ada bukti dan keterangan yang valid yang dikumpulkan tim bentukan Dikbud Rejang Lebong, kurang pas jika Ia langsung dicopot dari tugasnya sebagai tenaga ahli Operator Dinas Dikbud Rejang Lebong.
Namun keputusan bersama Tim yang disampaikan kepada atasan langsung (Kadis Dikbud) Rejang Lebong, telah memutuskan, tugas Operataor diambil alih Sekdis, sampai batas waktu yang belum diketahui kepastiannya?. Nah, mari kita ikuti perkembangannya, apa sesungguhnya yang terjadi. Siapa pelaku dan siapa pula korbannya? (BEO.co.id/ ***).
Laporan : Tim BEO.co.id.
Editor/ Penulis : Gafar Uyub Depati Intan.
