KERINCI, BEO.CO.ID – Guna mendorong dan peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan tujuan untuk menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum serta menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dalam perbaikan pelayanan, pertumbuhan pemerataan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli desa.
Berbeda cerita BUMDES desa Bengkolan Dua, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, menjadi sorotan masyarakatnya sendiri dan dianggap tidak terbuka.
Hal itu diungkapkan tokoh masyarakat yang cukup bisa di percaya dan diminta namanya tidak ditulis oleh media ini, ia mengatakan ini dibawah pimpinan Kades Kasto peternakan sapi yang dikelola BUMDES terjadi indikasi kolusi, korupsi, nepoitisme (KKN).
“Sejak berjalannya BUMDES tersebut tidak terbuka atau tidak transparan dengan masyarakat sampai hari ini, masyarakat tidak tahu apa bentuk laporan atau pemberitahuan kepada masyarakat Bengkolan Dua,” ujarnya kepada media ini.
Lanjut sumber diri meminta kepada media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pun OKP untuk ikut melakukan kontrol serta sejauh mana hasil dan pengembangan BUMDES tersebut.
“Untuk desa kami desa Bengkolan Dua perlu wartawan, LSM dan OKP mengecek ternak sapi yang dikelola Bumdes yang di duga tidak transparan,” tungkasnya.
Sementara itu, berbeda dari keterangan Candrawadi (50) mengatakan bahwa Kades Kasto mengikuti Pilkades serentak tahun ini, bila persoalan desa Bengkolan Dua “diangkat” (red, lapor) bisa membuat “iming” tak sehat dengan ke figuran Kasto di Pilkades serentak.
”Soalnya Kades Kasto tidak terbuka, saya siap menggundurkan diri sebagai Ketua BUMDES desa Bengkolan Dua,” tegas Candrawadi kepada Beo.co.id, (8/10/22) belum lama ini.
Dikatakan lagi, Candrawadi tidak mengetahui secara detail jumlah anggaran BUMDES di tahun anggaran (TA) 2022. Parahnya lagi dia tidak mengetahui anggaran BUMDES berasal dari mana ?.
“Saya di kasih tau oleh salah satu staf desa bahwa sapi sudah dibeli,” katanya.
Sambung dia juga pernah mempertanyakan kepada Kades Kasto di kantor desa, apakah ada ditahun 2021 dana provinsi yang turun ke BUMDES. Ia menjawab tidak ada dana yang turun sembari meniru ucapan Kades.
“Tak lama kemudian SAUNG (red,ruko) BUMDES diserahkan kepada saya, sebagai Ketua Bumdes saya dan tidak tahu sumber dana pelaksanaan pembangunan saung tersebut,” terang cerita lain Candrawadi.
Lebih jauh dia menjelaskan, di tahun 2019 BUMDES Bengkolan Dua memiliki penyertaan modal Rp. 80 juta untuk kegiatan BUMDES jual beli kopi, Ditengah Covid 19 usaha tersebut juga tidak berjalan dengan baik.
“Jadi sampai hari ini uang yang ada di rekening Bumdes sekitar Rp. 67 juta, Rp. 13 juta dipakai untuk mengisi kegiatan Bumdes saung (red, ruko) dalam bentuk agrobisnis seperti kemasan makanan ringan ciri khas disini, contohnya, salah satu keripik kentang itu pun tidak berlanjut saung BUMDES (Bengkolan Dua-Red) kini tidak ada kegiatan sama sekali,” paparnya.
Masih keterangan Candrawadi, perlu pak wartawan ketahui di bawah kepemimpinan Kades Kasto saya sebagai Ketua Bumdes pernah di sodorkan kwitansi kosong yang tertempel pada buku saya dan Bendahara Bumdes Ina Sintia disuruh menandatangani tanpa tertulis angka di buku tersebut.
“Inilah salah satu dugaan ketidak terkebukaan dibawah kepemimpinan Kades Kasto,” pungkasnya.
Secara terpisah Kades Kasto saat diminta hak jawabnya oleh awak media ini menjelaskan pembangunan saung (red, ruko) “untuk Bumdes sumber dananya dari provinsi,” sedangkan sapi kata Kasto tidak termasuk Bumdes TA 2022 sebanyak enam ekor kelompok tani dan pertenakan dananya dari “Dana Desa (DD).
“Itupun sudah kami serahkan kepada warga desa Bengkolan Dua,” urai secara enteng.
Ia juga menambahkan, dalam pembukuan semua lengkap dan pembagian penghitungan hasil kepada masyarakat sebagai pemelihara sapi itu yang kurang jelas.
“Untuk pembukuan lengkap yang kita binggung penghitungan hasil bagi masyarakat yang melihara sapi, itu saya kurang jelas,” tutupnya. (Tim Beo Kerinci-Sungai Penuh)
