Oleh : Gafar Uyub Depati Intan
SPAM menghabiskan Uang Negara Lk Rp.5 M: Komisi Tiga Bidang Pembangunan DPRD Kerinci, Prov. Jambi perlu lebih teliti, mengutamakan kepentingan rakyat Kerinci, jangan terkecoh dengan pembangunan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM), sebanyak 10 paket tahun anggaran 2021, kendati sudah dibicarakan dalam hearing (pertemuan) diruang kerja Komisi 3 DPRD Kerinci, Senin, 31 Januari 2022 lalu.
Soalnya, Dinas PUPR Kerinci sebagai pihak bertanggungjawab penggunaan uang Negara dan penerapan teknis SPAM (Sistem Pengadaan Air Minim (Bersih Layak Minum), tentu membuat alasan dan beralibi, padahal mereka telah di-ikat dengan penanda tanganan kontrak, kedua belah pihak, (Dinas PUPR-CV Kontraktor) yang mengerjakannya, hasilnya baik-buruk harus di pertanggungjawabkan benar secara Fisik, Administrasi, hukum.
Dimana sejak Presiden ke enam Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah menyatakan, ‘’perang terhadap korupsi’’ demi menyelamatkan kepentingan rakyat (masyarakat) Indonesia. Dan penegasan Presiden SBY itu, dilanjutkan (ditindak lanjuti) Presiden RI ke 7 Ir. Joko Widodo, dan tak heran dimasa kedua tokoh penting ini menjabat, kalangan menteri tertentu pun banyak yang dijebloskan ke bui.
Jadi penegakkan Supremasi Hukum, harus diberlakukan sama mulai dari pemerintah pusat sampai kedaerah, sesuai prosedur Hukum dan aturan berlaku. Dugaan permainan kotor dalam pelaksanaan pengerjaan fisik oleh 10 perusahaan sangat jelas, pipa yang terbuka (telanjang), pipa terpasang dangkal, pipa yang dipasang tanpa Pasir pengaman.
Pekerjaan yang dinyatakan selesai dan dibayar 100 % tidak berfungsi 100 %, seperti SPAM di Desa Sungai Batung Mudik RT 5 Dusun 3 hasil chek and richek 15 Desember 2021. Ini dugaan permainan kotor, air justru tidak naik 100 % kerumah penduduk justru dibayar seratus persen. Kendati saat hearing pihak Dinas PUPR dan Ketua Komisi 3, DPRD Kerinci, Irwandri dalam keterangan Persnya pada media ini mengatakan diadendum.
Usai hearing dalam waktu istirahat dari pukul 12:00 WIB sampai Pukul 13 : 00 WIB siang Senin, (31/1/22) Ketua Komisi III Irwandri menyampaikan dalam kegiatan ini juga dihadir Ketua DPRD Kerinci Edminuddin untuk menyikapi persoalan pemberitaan yang ada dimedsos dalam pelaksanaan pembangunan SPAM tahun 2021 yang diduga bermasalah.
“Dalam hearing ini, kami mengundang Kadis PUPR Kerinci Maya Novefri sebagai dinas yang langsung bertanggung jawab, tentang pelaksanaan proyek (SPAM) TA 2021 yang menghabiskan dana lebih kurang 5 miliar,” terang Irwandri kepada awak media ini.
Dituturkan kembali oleh Irwandri, Kadis PUPR Kerinci juga di dampingi oleh Kabid CK Khadri, ST dan Ida Iryanti, ST.MT sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada proyek tersebut. Memang proyek SPAM tahun anggaran 2021 perlu keterbukaan untuk publik agar tercapai asas manfaat.
“Maka kami dari DPRD Komisi III akan turun mengecek ke lapangan 10 paket SPAM yang ada di Kabupaten Kerinci, bagaimana kondisi rill yang sebenarnya yang telah dinyatakan selesai di kerjakan oleh rekanan,” pungkas pria yang merupakan kader partai Gerindra itu.
Sambung Irwandri, proyek SPAM ada yang diadendum sesuai dengan kontrak yang dibayar. Dan dirinya secara lantang menyampaikan akan turun kelapangan tertanggal 11 Februari 2022 mendatang bersama OPD teknis untuk melihat rill hasil pembangunan dilapangan.
Dugaan permainan kotor itu, jika pengawasan dilakukan secara disiplin, dan mengharapkan secara benar, teknis pengerjaan item-peritem pekerjaan fisik, tidak harus dibayar 100 % terlebih dahulu. Pengakuan salah seorang oknum kontraktor dengan jelas dan terang mengatakan kepada Pemred BEO.co.id, hasil pekerjaannya sudah dibayar 100 %, entah lainnya. Seraya minta namanya dilindungi. Dasar UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.
Jika pengawasan dilakukan secara benar dan bertanggungjawab, tidak akan terjadi pipa terpasang beratus-ratus meter, bahkan ribuan meter untuk seluruh lokasi. ‘’ Ini kuat dugaan, permainan kotor dilakukan untuk memperkaya diri, dari uang item pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya’’ disini perlunya Komisi III DPRD Kerinci melihat, menyimak dan membaca secara cermat. Karena kita berharap hasil akhir pengerjaan SPAM memberikan air pada masyarakat setempat, yang selama ini tidak punya air minum yang cukup.
Jika fisik, dikerjakan oleh rekanan kontraktor sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya), diawasi sebenar – benarnya dan bertanggungjawab hasilnya tentu akan lebih baik dari yang ada saat ini. Sebagaimana di chek Tim Beo.co.id, 15 Desember 2021, 14 Januari 2022, 18 Januari 2022, 19 Januari 2022 dan 26 Januari 2022.
Inisiatif dilakukan Komisi 3 DPRD Kerinci, sesuai tugas, fungsi dan perannya ditengah masyarakat, melalui ketuanya, Irwandri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berlambangkan Burung Garuda ini, besutan Jenderal Prabowo Subianto patut diapresiasi, kinerjanya.
Dan masyarakat Kerinci sangat berharap kedepannya, wakil-wakil mereka di DPRD Kerinci (Jelmaan rakyat), menjalankan tugas dan fungsi bagi kepentingan masyarakat (kemasalahan orang banyak). Bukan hanya batas mampu merebut kursi dewan (namanya wakil rakyat) Kerinci. Karena sebagian data yang diperoleh BEO.co.id dan GEGERonline.co.id Group, ada beberpa catatan penting tentang oknum dewan Kerinci, yang berperan, Ajimumpung (mumpung ada kesempatan dan kekuatan), menjadi pemborong bayangan, mencari WIL (Wanita Idaman Lain), dan peluang-peluang lain.
Untuk melihat secara nyata dan riil, jangan ada dusta diantara kita ke 10 paket tersebut harus dilihat dengan mata telanjang (kasat mata), jadi kunjungan kerja Komisi 3 DPRD Kerinci, karena sudah dibawa kedalam Hearing diruang Komisi III, 31 Januari 2022, sebuah catatan kinerja baik yang harus ditindak lanjuti secara benar.
Dari catatan Redaksi BiDiK07 ELANGOPOSISI & GEGERONLINE.CO.ID, sudah puluhan lokasi pembangunan fisik untuk masyarakat berumur pendek, tidak sesuai rencana umur bangunan, SPAM, PAMSIMAS, (khusus SPAM adayang tidak ada gunanya sama sekali alias mubazier) di Desa Sungai Batu Gantih, Kecamatan Gunung Kerinci. Bagian dari kebocoran uang Negara (menghambur-hamburkan uang) tanpa arti sama sekali.
Dan berikutnya pengerjaan rehap dan peningkatan pemeliharaan jalan, Daerah Irigasi (D.I.) dan gedung perkantoran, dan sejumlah WC untuk pendidikan tingkat SD, SMP, banyak yang tanpa air. Dan sarana Kesehatan serta pelayanannya.
Pembangunan Kerinci Lebih Baik Berkeadilan (KLB Berkeadilan), tanpa menerapkan pengawasan ekstra ketat, kepada Pemborong (Kontraktor), Pengawsan secara benar, tidak akan mencapai tujuan.
Dan tanpa menghentikan fee disetiap tahun anggaran, mutu (kualitas) pembangunan Kerinci, tidak pernah mencapai tujuan akhir azasmanfaat maksimal bagi masyarakat.
Solusinya, ‘’ hentikan fee, ekstra ketatkan pengawasan, pengawas yang mampu dan konsisten tugas dan tanggung jawab ‘’ maka kedepannya masyarakat Kerinci butuh pemimpin Jujur, berani (mampu) dan bertanggungjawab melahirkan kebijakkan pembangunan yang bisa dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Dan tidak memperkaya oknum (individu), kelompok tertentu, serta AMPI (Anak, Menantu, Ponakan dan Istri), oknum para pejabat.
Karena pejabat sesuai Jabatan, Pangkat/ Golongan (tingkatan) telah dibayar oleh Negara atas kinerjanya. Apa lagi yang dicari, saatnya mengabdi untuk rakyat (kemaslahatan orang banyak).
Jadi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci sangat strategis, sebagai pengawas jalannya sistem pemerintahan yang diterapkan Bupati/ kepala daerah yang tengah berkuasa. Karena pemerintahan terdiri Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat-perangkatnya, bagi kabupaten, kota, provinsi, dan ditingkat pusat, bangunlah negerimu mumpung kamu berkuasa dan berwenang mengambil kebijakkan & keputusan untuk mensejahterakan masyarakat. (***).
