Oleh : Gafar Uyub Depati Intan
Korupsi, sama dengan perampokan uang rakyat. Uangnya bersumber dari dana masyarakat Indonesia yang dikumpulkan dari pajak yang mereka bayar kepada pemerintah Republik Indonesia, misalnya dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak dari usaha masyrakat dan sumber-sumber usaha besar lainnya, seperti pertambangan, investasi (investor) dan lain-lainya.
Ini uang pemasukan bagi Negara secara pasti, yang nilainya triliyunan rupiah setiap tahunnya. Dan uang ini diperuntukan kembali bagi kepentingan pembanguna pasilitas umum untuk masyarakat Indonesia, jika tidak dikorupsi atau disalah gunakan berarti jumlah pembangunan dan kualitasnya terus bisa bertambah dan ditingkatkan.
Namun, tindakan para oknum pejabat yang diangkat dalam jabatannya, yang telah diberi gaji, tunjangan, pasilitas rumah, kendaraan, dan uang perjalanan dinas, sesuai pangkat dan golongan serta jarak tempuh. Para oknum pejabat diangkat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dilantik dan disumpah, sesuai ajaran agama yang diyakininya. Dalam keadaan yang cukup, masih banyak oknum pejabat bermental korup menambah kekayaannya dengan cara-cara melanggar Hukum, (merampok uang rakyat), memang ironis.
Karena mental korup (rakus) yang tak pernah merasa cukup (puas), dengan apa yang diberikan Negara kepadanya, juga bersumber dari uang rakyat, kekayaan alam dan bumi Indonesia, para oknum bermental bobrok itu tetap mencari nilai tambah yang wah (bisa hidup mewah), bersama anak, menantu, ponakan dan istri, dan istri-istri gelapnya.
Dan berpoya-poya dalam kehidupan malam yang serba mewah. Untuk menutupi semua kebutuhan yang besar itu, maka para oknum pejabat bergerak secara diam-diam, dengan menggunakan jabatannya (menyalahgunakan jabatannya), untuk mendapatkan uang Negara yang dipercayakan kepada dinas dan instansi yang mengelola dan dipimpinnya.
Ia, terus berpoya membiayai kesenangannya dengan uang rakyat (uang Negara), dan ia melupakan program strategis pembangunan, untuk mengangkat derajat dan kesejahteraan masyarakat miskin dan sangat miskin, seperti Yatim Piatu, Cacat dari lahir, Orang lanjut usia, Buta Aksara, (tidak bisa tulis dan baca).
Tanpa disadarinya, uang-uang orang inilah yang dilahapnya, hal ini sudah terjadi disemua sektor pemerintahan yang dikendalikan dibawah Kementerian masing-masing. Kendati ini perbuatan para oknum, bukan secara lembaga. Namun bagi masyarakat awam tidak banyak tahu dan sulit membedakan antara lembaga dan perbuatan oknum, masyarakat berfikirnya singkat bahwa setiap lembaga pemerintahan dipimpin oleh putra-putra Indonesia terbaik saat ini. Jadi semakin sulit difahami, kenapa pencurian uang rakyat terus berlanjut. Dan apanya salah?
Nyaris tidak ada kementerian yang bersih di Republik ini. Mulai dari pemerintahan dibawah Presiden RI pertama, Ir. Soekarno, berkuasa lebih kurang 22 tahun, Soeharto 32 tahun, dilanjutkan BJ Habiebie, Gusdur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, (sekarang). Nah, dihati rakyat Indonesia, tetap muncul pertanyaan apanya yang salah?
Ditingkat Kementerian, kita sudah sering dihebohkan oleh tindakan oknum perampok uang rakyat berdasi misalnya di Kementerian Agama RI, dan latah pula terjadi dikementerian lainnya. Apa lagi kementerian yang mengelola uang Negara (APBN/ APBD) untuk pengadaan sarana dan prasarana fisik, yang nilainya triliyunan rupiah setiap tahun anggaran. Ini menjadi lahan empuk bagi oknum aparat/ pejabatnya, bermental korup itu.
Secara awam kita berfikir Kementerian Agama, adalah tauladan bagi pembentukkan mental anak bangsa, membangun/ meningkatkan keimanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini, ternyata juga “bobrok.” Dan yang sangat terkenal disiplinnya TNI (Tentara Nasional Indonesia), juga terjadi perampokkan uang Negara (bersumber dari uang rakyat).
Demikian pula di Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI, dari atas sampai kejajarannya didaerah sudah terjadi penggerogotan uang Negara. Dan menerima suap dari penyuap yang berperkara. Dan penyalahgunaan anggaran yang digelontorkan Negara setiap tahun anggaran, oleh para oknum.
Dalam tulisan ini, penulis sengaja tidak memuat contoh kasus karena jumlahnya jutaan kasus, dan jutaan koruptor sudah berpindah tempat tidur dari rumah mewah, tidur dengan istri cantik dan tidur dengan wanita malam pindah kehotel prodeo, kata pendapat Amir Syarif salah satu Wartawan Senior di Bengkulu, namun ironisnya tidak membuat efekjera bagi generasi yang belum masuk bui.
Jadi hukuman seperti apa yang bisa memberi efek jera, dan menurun drastisnya jumlah aparat/ pejabat Negara menjadi perampok uang rakyat, dari pusat pemerintahan Jakarta, sampai desa terpencil ditanah air kita tercinta ini. Jawabannya entahlah..?
Perampokkan uang rakyat (Anggaran Negara dan daerah), bukan dilakukan oknum aparatur Sipil Negera, TNI dan Polri saja. Dan tak kalah suburnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mulai dari DPR RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota bahkan ada yang nyaris satu kantor menjadi perampok uang rakyat.
Mereka betul-betul menganiaya dan merusak kepentingan rakyat, orang yang memilih dan menghantarkannya menjadi dewan (Legislatip), malah disengsarakannya, (Rakyat, red).
Suburnya perampokkan uang rakyat, telah berkembang pesat lima tahun terakhir sejak digulirkannya DD (Dana Desa) Rp. 1 miliar perdesa dan di tambah lagi yang terkini dana Kelurahan Rp. 1, 5 miliar perkelurahan.
Jumlah perampok uang rakyat terus bertambah, bukannya berkurang, ini diketahui dari sejumlah kasus yang diperiksa oleh penyidik utama Polri, dari pusat sampai ditingkat kecamatan dan desa. Sebagian diperiksa langsung di kejaksaan kabupaten/ kota.
Lima tahun terakhir masalah pengelolaan dana desa (dd) ditambah dana kelurahan, jumlah para oknum kades yang diperiksa terus meningkat, misalnya ditempat tinggal penulis di Provinsi Bengkulu dan daerah asal penulis Jambi.
Penyidik selain memeriksa para oknum kades perampok, juga banyak memeriksa kasus oknum aparat/ pejabat dari dinas dan instansi pemerintah, berasal dari masing-masing Kementeria. Dan sebagian memeriksa kasus perampok dari masyarakat umum, pelaku perampok dengan kekerasan, pelaku begal motor dengan kekerasan.
Perampok-perampok hewan ternak, maling ayam, maling barang dagangan ditoko-toko/ usaha masyarakat. Diikuti maling dikebun (ladang), Kopi, Kayu Manis, dan tanaman lainnya.
Dan maling lapar, jemuran, ternyata jumlahnya bersaing hebat dengan perampok uang Negara, seperti dijelaskan diatas pada setiap kementerian sampai kejajarannya. Jadi, kita berada dikampung maling, (kampung perampok, red).
Penulis mengulas banyak perampok uang Negara (uang Rakyat), dengan berbagai modus dan operandinya sekedar mengingatkan kita semua, untuk tidak menjadi perampok uang Negara (uang rakyat) dan perampok lainnya).
Naskah opini ini, diangkat dari sejumlah kasus yang ditemukan dilapangan selama penulis menekuni dunia Jurnalist sudah 30-an tahun lebih mulai diera orde baru 1987 hingga sekarang masih active. Yang paling banyak bertugas di Kabupaten, Kota, dan Provinsi, meliputi Prov. Bengkulu, Jambi dan Riau. Dan paling banyak melakukan investigasi reporting kedesa sampai kepelosoknya, dan di kecamatan-kecamatan.
Selama lebih kurang 33 tahun sebagau jurnalist, Koresponden sejumlah Koran Mingguan dan Majalah baru sekarang di media Online. Dan sekitar lima belas tahun terakhir perampok-perampok uang Negara paling banyak melibatkan oknum aparatur sipil negara / pejabat dan penyidik.
Dan ditambah lagi sejumlah kasus penipuan dengan berbagai modus operandi, pelakunya juga terdapat dari para oknum aparatur Negara/ pejabat dan oknum tangan-tangan jahil ditengah masyarakat kita yang majemuk ini. Seolah kita semua terperangkap dikampung maling.
Tak heran banyak oknum Jaksa (Sebagai penuntut umum), oknum Hakim sebagai tempat rakyat mencari rasa keadilan, dan oknum Polisi pengaman dan penyidik utama ditangkap oleh rekan mereka sendiri, karena terlibat merampok uang Negara, menerima suap dan melakukan pemerasan pada kegiatan pembangunan dan pihak yang berperkara.
Jadi kemana kita harus mengadu, jika didalam institusi Negara kita sendiri sudah ditunggu oknum-oknum bermental korup, jika pengawasan dari pimpinan tertinggi dalam masing-masing institusi Negara, tidak jujur, tidak kuat, tidak berani menegakkan disiplin dan tidak berani menindak para oknum pelaku, maka setiap celah kelengan akan dimanfaatkan para penjahat itu.
Perlu pemimpin Yang jujur dan Kuat: Ditengah kebingungan ini, penulis terus membaca dan menyimak perkembangan ditengah masyarakat dan jalannya pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sama kita cintai ini, penulis sempat terbaca sebuah carikatur yang sangat sederhana, dan kalimatnya berbunyi, “ Rusaknya Negeri ini, karena kita salah memilih pemimpin “
Sejak era reformasi 22 tahun silam, sampai pemilihan langsung kepala daerah untuk seluruh tanah air tercinta ini. Sebuah perubahan yang luar biasa, untuk melahirkan pemimpin pilihan rakyat secara langsung. Pemimpin yang jujur, Berani, Adil, Arif dan Bijaksana, namun dalam praktik pelaksanaannya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Karena masyarakat turut menciptakan calon pemimpinnya untuk melakukan kecurangan-kecurangan, seperti bagi calon pemimpin yang mau memberi uang atau keperluan lainnya maka itu yang dianggap baik dan dipilih, misal dalam pilkada secara langsung sejak tahun 2004 silam hingga kini.
Kita sudah salah memahami dan memaknai reformasi (perubahan), sejak 1998 silam. Perubahan yang dimaksudkan, mengubah yang tidak baik menjadi lebih baik, jadi pemimpin yang dipilih dan dipercayai itu, untuk melakukan perbaikan-perbaikan ditengah masyarakat, bukan membangun kekuatan, menyenang dan mengistimewakan kelompok tertrentu, atau menyenangkan pemilih mayoritas dan mengabaikan minoritas.
Yang sangat kita harapkan pemimpin yang melahirkan kebijakan pembangunan yang bersifat mendesak untuk kepentingan umum (semua pihak), dan tidak sekali-kali mengabaikan minoritas. Kepentingan yang mendesak dan tidak mengabaikan kepentingan jangka menenagah, dan panjang. Mendesa seperti tercukupi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan dan rasa aman secara menyeluruh bagi masyarakat Indonesia.
Jadi ditangan pemimpin yang jujur, berani, adil, arif dan bijaksana mampu membangun sistem dan melaksanakan pemerintahan yang bersih, tanpa korupsi, aman dan nyaman.
Maka masyarakat seluruh Indonesia, harus cerdas dan cerdik memilih pemimpinnya. Apa lagi tahun 2020 adalah tahun politik, kita menentukan pemimpin kepala daerah/ bupati, walikota dan gubernur untuk seluruh Indonesia, untuk membangun kepentingan kita lima tahun kedepan, masyarakat jangan lagi mementingkan kepentingan sesaat, (politik uang), untuk menentukan pemimpin daerah masing-masing.
Jika terus menerus kita membangun politik uang sulit akan melahirkan pemimpin yang bersih, amanat dan amanah untuk membangun kepentingan masyarakat sejahtera berkedailan dan adil dalam kesejahteraan. Karena politik uang juga melahirkan pemimpin disuatu daerah. Tapi, kita harus ingat biaya yang dikeluarkan oleh calon bupati/ kepala daerah, walikota dan gubernur bisa puluhan dan bahkan ratusan miliar rupiah, bagi yang terpilih ingin dikembalikan.
Tentu cara pengembaliannya lewat anggaran masing-masing APBD (Uang Pembangunan Daerah) dan dana APBN yang diberikan kedaerah oleh pemerintah pusat dengan menggunakan kebijakkannya. Dari bukti yang sudah ada selama ini kuatnya praktik KKN (Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme). Tidak bisa lepas akibat tingginya biaya yang dikeluarkan para calon pemimpin/ bupati, walikota dan gubernur kepala daerah untuk meraih kemenangan dan menduduki jabatan tersebut.
Bersambung,…….Penulis Mantan Ketua DPD_KWRI (Komite Wartawan Reformasi Indonesia POrov. Bengkulu 2004-2007, Pemimpin Redaksi Gegeronline/ Bidik07elangOposisi. Tinggal di Bengkulu.
