LEBONG, BEO.CO.ID – Pantang mundur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Pembela Rakyat (FPR) kembali menggeruduk ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, menggelar aksi damai ke lima, Senin (26/6).
Dalam tuntutannya, FPR minta KPK memeriksa Bupati Lebong, Kopli Ansori beserta Sekda Lebong Mustarani Abidin dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Reko Haryanto, terkait dugaan gratifikasi dalam penetapan jabatan Pjs Kades di 65 tahun 2023 masih bergulir.
“Selain itu, tuntutan kami terkait dugaan korupsi deposito tahun 2021 bersumber dari APBD Lebong yang terindikasi ada upaya mufakat jahat antara Bupati Lebong dan Ketua DPRD Lebong yang notebene secara emosional kaka beradik, kita desak KPK periksa juga Ketua DPRD Lebong,” ungkap Dedy Koorlap (koordinator lapangan) aksi LSM FPR di gedung KPK melalui sambungan via seluller, Senin (26/6).
Secara lantang, Dedy juga menyampaikan persoalan perjalanan dinas di beberapa OPD di Pemkab Lebong berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu.
“Kita akan terus giring kasus – kasus dugaan korupsi di Lebong, termasuk kasus perjalanan dinas di beberapa OPD di Lebong sesuai hasil audit dari BPK RI Perwakilan Bengkulu yang harus diusut tuntas oleh KPK, sekali lagi kita minta KPK periksa Bupati Lebong sampai ditetapkan tersangka,” pungkas. (Eluban RI/Sbong Keme)
