LEBONG, BEO.CO.ID – Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu kabupaten Lebong, Acep Pebrian Utama secara tegas menyampaikan bahwa laporan : 002/LP/PL/Kab/07.06/XII/2023 tidak memenuhi unsur formil dan materil.
“Kemarin kita undang bapak Kamedan (Red-Lapor) untuk melengkapi bukti atas temuannya, ternyata tidak dapat memberikan alat bukti baru atau kelengkapan bukti tambahan secara lengkap,” terang Acep kepada Beo.co.id, Minggu (14/1).
Artinya, laporan yang disampaikan ke Bawaslu Lebong tersebut tidak memenuhi unsur formil dan materil, seperti tempat kejadian, siapa berbuat apa secara kronologis tidak lengkap dan siapa pembuat kertas bertulisan Caleg hingga tercecer dihalaman Dukcapil Lebong, bahkan tidak ada saksi untuk dapat membuktikan dasar temuannya.
“Jadi laporan itu tidak memenuhi unsur formil dan materil dan tidak dapat ditindak lanjuti kalau bisa dilengkapi bukti lainnya,” lugasnya.
Sementara itu, Kamedan Wijaya mengakui untuk memenuhi alat bukti atas laporan sebelumnya, dirinya tak mampu lagi memberi alat bukti tambahan secara lengkap dan pihaknya juga menekankan ke Bawaslu Lebong, kendati saat ini tidak memenuhi formil dan materil mencari indikasi tersebut.
“Kita minta tolong ke Bawaslu Lebong walau tidak memenuhi formil dan materil, tapi disini ada indikasi dugaan kuat mengarahkan tinggal Bawaslu yang berwenang dalam hal ini untuk mendalami,” ucap Kamedan, Sabtu (13/1).
Dirinya mengingatkan kepada ASN dan perangkat desa untuk betul – betul menjaga netralitas dan mempergunakan hak pilihnya secara profesional, agar melahirkan calon legislatif yang bermutu.
“Kita juga mengingatkan kepada seluruh ASN Pemkab Lebong dan perangkat desa untuk menjaga netralitas secara benar, semoga kedepannya dapat melahir calon wakil rakyat secara profesional dan jangan mau tekan – tekan untuk diarahkan,” tutupnya. (SB)
