KERINCI, BEO.CO.ID – Dugaan permainan kotor para oknum panitia seleksi tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), diduga melibatkan oknum Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Pegawai, dengan fungsi/ tugas dan perannya mengurusi “Pengadaan, Pengangkatan, Mutasi dan Pensiunan,” (PPMP) Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, (Dinas BKPSDMD), Pemda Kabupaten Kerinci, yang menangani secara teknis, inisial “Af” diduga terlibat.
Dalam menangani data dan nilai seleksi PPPK di lingkungan Dinas Pemda Kabupaten Kerinci dalam seleksi penentu nasib peserta P3K 2023, dengan peserta dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Sama diketahui Kabid Kepegawaian sangat strategis menangani “Pengadaan, Pengangkatan, Mutasi dan Pensiunan.” Diduga bisa terlibat langsung dalam penanganannya, termasuk Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (P3K) = PPP3K, dalam melakukan seleksi secara teknis.
Hilangnya nilai asli peserta seleksi, “yang tinggi menjadi rendah, dan yang rendah bisa naik menjadi lebih tinggi, sehingga lulus.” Permainan kotor ini, diduga keras melibatkan oknum dibidangnya.
Ubtuk bisa lulus diduga tergantung permainan, “kuat tidaknya meloby via online/ elektronik dan atau bertemu langsung, kata sumber resmi dan berkompeten kepada awak media ini, Kamis pagi, 28 Desember 2023 via sambungan telephone dari Kerinci-ke redaksi BEO.co.id di Bengkulu.
Dan hilangnya nilai asli (murni), dan merugikan ratusan peserta, dari berbagai dinas dan instansi pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.
Hal ini telah dijelaskan ratusan pendemo peserta seleksi P3K yang keberatan nilainya diubah dan dikurangi, sehingga tidak lulus, sangat dirugikan dan sakit hati.
Demo yang berlangsung, 27 Desember 2023 Rabu, di Kantor Bupati, Bukit Tengah, Kerinci kurang lebih 500 orang peserta yang merasa di khianati dan dirugikan para oknum panitia. Baca juga berita sebelumnya 500 Pendemo Kutuk Keras Panitia PPPK Kerinci 2023 Melakukan Kejahatan Hasil Tes.
Yang lulus itu diantaranya, ada yang berstatus Sofir (driver), inisial, “Ed” tiba-tiba ikut tes, “Ed” lulus untuk guru Agama. Kata sumber orang dalam Pemda Kerinci. Kejadian hampir serupa tapi tidak sama, juga diterjadi di Seleksi PPPK Pemerintah. Kota Sungai Penuh, ada oknum yang tidak honor, ikut seleksi, juga diluluskan.
Sepengetahuan peserta seleksi P3K dari Pemda Kerinci, “Ed” tidak pernah sebagai tenaga honorer guru (mengajar), setahu kami Sofir “Pak Kadis disini,” tahu-tahu Ia terdaftar sebagai peserta dan dinyatakan lulus. Dari mana Ia mendapat data pendukungnya, untuk ikut tes jika bukan adanya dugaan rekayasa?.
Dari keterangan dan data dihimpun redaksi BEO.co.id, peluang terjadinya penambahan dan penurunan nilai bagi peserta seleksi P3K Kerinci 2023, adanya SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) bentukan daerah yang secara keseluruhan di Ketuai Sekda Kerinci, “Zainal Effendi” yang dijelaskan banyak sumber, terkenal jujur itu?
Dari 11 Kabupaten/ Kota se-Propinsi Jambi, hanya Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Batanghari yang menambah kewenangan panitia dengan menggunakan SKTT (Seleksi Konpetensi Teknis Tambahan), dari sinilah prahara “kejahatan” dimulai (dilakukan), terhadap nilai peserta seleksi PPPK, ditambah dan dikurangi untuk kepentingan masing-masing.
Sekretaris Panitia dijabat, Efrawadi, yang juga Kadis BKD Kerinci dan Murison Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Dikbud) Kerinci.
Keduanya berperan penting dalam penentuan penetapan nilai dan dikeluarkannya pengumuman kelulusan bagi peserta.
Dugaan Permainan Uang: Salah satu keluarga korban yang diminta membayar Rp100.000.000,- kepada oknum panitia, untuk untuk bisa lulus keluarganya, setelah uang diambil ternyata tidak lulus sampai pengumuman dikeluarkan.
Namun sejauh ini belum diketahui apakah uang permintaan itu sudah dikembalikan? Sejauh ini belum diperoleh keterangan lanjutannnya?.
Oknum yang diminta membayar Rp.100 juta, bekerja sebagai tenaga honor disalah satu kantor Kecamatan di Siulak. Soal permainan uang bagi calon ASN, mengingatkan kita pada banyak peristiwa, bahkan ada yang “tujah menujah, karena tidak jadi ASN, sedangkan uang sudah dibayarkan, ingat peristiwa Agustus 2023 di Kerinci, korban dan pelakunya warga Siulak. Seharus jadi pelajaran berharga, untuk tidak terulang permainan kotor itu.
Informasi yang minorpun berembus, soal permainan “uang diseleksi PPPK, rumornya Kerinci pasarannya Rp100.000,000,- Pemkot Sungai Penuh Rp60.000.000,-“ bayangkan jika bocoran itu benar diperoleh Tim BEO.Co.Id, dikalikan dengan jumlah yang lulus, lalu dipotong 30% (eror), bisa memperoleh uang miliyaran rupiah untuk satu kali pengangkatan seleksi PPPK dan K2.
Betapa mudahnya pelaku mendapatkan uang dari keringat tenaga honor dan K2 yang telah menunggu tahunan untuk pengangkatannya, telah mengabdi tanpa gaji, yang jelas? Mayoritas anak dan orang miskin alias tidak mampu.
Yang namanya minta dilindungi untuk sementara waktu. Jelas sumber, (28/12/2023) Kamis pagi.
Setelah peserta lulus dengan nilai murni, panitia daerah diberi wewenang melakukan “Seleksi Kompetenti Teknis Tambahan” (SKTT), bisa menambah 30% nilai, tergantung hasil penilaian yang diberikan.
Adanya panitia yang bertanggungjawab langsung, Zainal Effendi (Sekda) Kerinci, Efrawadi (Sekretrais), yang juga Kepala Dinas BKPSDMD, dan Murison (Kadis Dikbud) Kerinci, mereka bekerja tentu melalui Surat Keputasan (SK) yang ditanda tangani langsung pejabat berwenang dalam hal ini, “Bupati/ Kepala Daerah dan atau Sekda, tetap, an. Bupati/ Kepala Daerah” harus bertanggungjawab jelas sumber kompeten itu, kepada awak media ini, (18/12/2023) Kamis pagi.
Bagi para peserta tes (seleksi) PPPK Kerinci 2023 yang menghubungi oknum, “Af” banyak yang lulus, ada angka nilai seleksi dibawah 450 pun lulus.
Dan nilai 500, 600 bahkan lebih justru nilainya hilang dan berkurang, dinyatakan tidak lulus.
Bagaimana secara teknis oknum panitia yang menyelenggarakan seleksi PPPK Kerinci 2023, persisnya belum diketahui, namun berubahnya nilai asli yang dicapai peserta seleksi, diubah yang tinggi menjadi rendah dan rendah menjadi lebih tinggi, diduga melibatkan oknum teknis Operator, tentu persetujuan pantia penyelenggara sebelum dikeluarkan?.
Dan jika tidak, berarti oknum Operator (pihak) yang mengeluarkan harus bertanggungjawab.
Nah siapa oknum yang memainkan hasil nilai murni menjadi tidak murni (berkurang), atau bertambah, ini tidak lepas adanya kewenangan pejabat terkait.
Setidaknya, Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), melalui kepala bidang terkait tegas sumber kompeten dari orang dalam Pemdakab Kerinci, kepada redaksi media ini, seraya minta namanya dirahasiakan, dasar UU No40 tahun 1999 tentang Pers.
Dari keterangan dan data terhimpun, peserta tes PPPK mayoritas putra-putri asli Kerinci, dan oknum panitia yang diduga terlibat dalam kepanitiaan juga “asli orang Kerinci” oknumnya ada yang berasal dari, “Terutung, Tanjung Pauh, keduanya Kerinci Hilir dan ada juga yang dari Kerinci Tengah, Koto Majiin”
Solusi (Jalan keluarnya), sebaiknya selesaikan ditingkat Kabupaten Kerinci, kembali pada nilai asli hasil tes, “tidak kawe-kawe” dan ternyata daerah lainnya yang tidak menambahkan kewenangan panitia kedalam SKTT (Seleksi Kompeten Teknis Tambahan), tidak ada yang ribut. Apa lagi sampai demo ratusan orang (besar-besaran), Rabu (27/12/2023) menjadi catatan hitam hasil tes seleksi PPPK Kerinci.
Jadi siapa yang menanda tangani SK Panitia Seleksi PPPK, perlu keterbukaan dan bertanggungjawab kepada seluruh oknum panitia, siapa yang mengubah hasil nilai aslinya?Sekda Kerinci, yang juga Ketua Panitia Seleksi, Zainal Effendi, sampai, Kamis (28/12/2023), sebelum berita ini diturunkan masih berupaya dihubungi Tim media ini, guna mendapatkan keterangan resmi, seputas kasus seleksi PPPK Kerinci 2023, namun belum berhasil saat di konfirmasikan. (***).
