LEBONG, BEO.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tercatat memiliki hutang senilai puluhan miliar kepada sejumlah kontraktor. Hutang ini berasal dari pengerjaan proyek infrastruktur tahun 2024 yang hingga kini belum dilunasi.
Belum adanya kejelasan dari Pemkab terkait rencana pelunasan hutang pihak ke tiga tersebut, belakangan ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan kontraktor. Terlebih dalam porsi APBD 2025 ini tidak dianggarkan untuk pelunasan hutang pemkab tersebut.
Romi Antaris, salah satu kontraktor dikabupaten Lebong mengaku, sampai saat ini pihaknya belum mendapat kejelasan dari pemkab terkait penyelesaian hutang tersebut. Padahal proyek yang menjadi tanggungjawab konraktor telah dirampungkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
“Kami hanya minta kejelasan dari Pemkab Lebong, kapan masalah hutang atau tunda bayar ini akan diselesaikan”, ungkap Romi, Jumat (31/1/2025).
Desas desus dikalangan kontraktor, puluhan miliar hutang pemkab itu sesegera mungkin akan dilunasi sebelum pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih pada 6 Februari 2025 mendatang.
Penyelesaian hutang pemkab ini diupayakan dari efisiensi anggaran diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melakukan penggeseran anggaran APBD 2025.
“Kalau untuk pembayaran hutang kepada kontraktor ini setahu saya tidak dianggarkan dalam APBD 2025. Tapi mereka (pemkab – red) waktu itu mengatakan hutang atau tunda bayar ini akan diselesaikan sebelum pelantikan bupati dan wakil bupati yang baru”, ungkap Romi.
Meski demikian, diakui Romi, hingga detik ini belum ada kejelasan dari pemkab terkait rencana pelunasan puluhan miliar hutang kepada sejumlah kontraktor tersebut.
“Kami belum menerima kabar dari dinas teknis maupun Badan Keuangan Daerah ( BKD – red ) terkait rencana untuk membayar hutang tersebut”, kata dia.
Sementara itu, kepala BKD Lebong Riswan Efendi hingga informasi ini diturunkan belum berhasil di konfirmasi.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun beo.co.id, untuk dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan ( PUPR- Hub ) tercatat sebanyak 52 paket proyek mengalami tunda bayar dengan total nilai mencapai Rp. 19.323.522.139. Sementara, untuk OPD lainnya seperti dinas Pertanian sejauh ini belum didapatkan informasi terkait total tunda bayar tersebut. (Zee)