Laporan: Tim BEO.co.id / Liputan Kerinci dan Kota Sungai Penuh
Tren, populer (terkenal) dengan nama Proyek Pokir (Pokok-pokok Pikiran) DPRD Kerinci, (kegiatan)nya pembangunan fisik jalan dan pekerjaan lainnya dengan dana rata-rata dibawah Rp. 250.000,000,- pekerjaan PL (Pemilihan langsung/ penunjukan langsung), “menjadi bajakan oknum DPRD Kerinci, Jambi, mulai dari pembahasan, perencanaan dan pengesahannya, untuk menghabiskan uang rakyat” yang menguntungkan sejumlah anggota DPRD Kerinci 2019-2024, ironisnya hasil akhir pekerjaan tidak memberikan azasmanfaat, alias mubazier.
Inilah yang menjadi sorotan masyarakat Kerinci. Mr.CA, 50 tahun warga Kelurahan Siulak Deras, Kerinci kepada Wartawan BEO.co.id menyampaikan sorotannya, “pekerjaan pembangunan jalan baru, untuk mendukung produksi (meringankan) beban masyarakat mengeluarkan hasil produksi, dan memudahkan transportasi para petani, kebanyakan lokasinya tidak tepat sasaran, dan dikerjakan asal-asalan alias asal jadi, jelasnya.
Akibatnya, mubazier (tidak bermanfaat) bagi masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan yang diprogramkan sudah lama oleh pemerintah RI. Dimasa dua periode Ir. Joko Widodo, menjabat Presiden.
Menurut Mr.CA, terkenal di Siulak Deras itu, merinci sorotannya soal Pokir (Pokok-pokok Pikiran) dewan mengadakan proyek untuk daerah pemilihan (dapil) masing-masing, dan penguasaan pekerjaan melibatkan oknum dewan itu sendiri, dengan menggunakan orang (pihak ketiga), agar lolos dari jangkauan hukum???
Ditegaskan “Mr CA”, salah satu oknum anggota DPRD Kerinci dari dapil I yaitu Je, 40 tahun dari salah satu Partai terkenal dan berkuas, mengalokasikan pokir pembangunan/peningkatan jalan prduksi lokasi 4 Desa Sungai Batu Gantih Hilir TA.2023, jenis pekerjaan konstruksi dengan satuan kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, nilai Pagu Rp.176.570.170.00.-
Bertendensi terancam gagal di tulis BEO.CO.ID edisi 11 Desember 2023. Menjadi sorotan masyarakat, termasuk “Mr.CA.
Menurut, “CA”, seharusnya “Proyek Pokir” yang di kerjakan oleh rekanan mengutamakan kualitas dan mutu, jangan hanya semata mengejar keuntungan, seharusnya memberikan azasmanfaat menjadi fokus untuk membantu kepentingan masyarakat setempat.
Tidak hanya batas membelanjakan dana, untuk kepentingan pribadi oknum-oknum dewan jelasnya.
Didapil 1 (satu), daerah pemilihan satu terdiri dari Kecamatan Gunung Kerinci, Siulak dan Siulak Mukai, rata-rata paket pekerjaan fisik melibatkan oknum DPRD Kerinci dari dapilnya sendiri.
Ditegaskan “CA”, Pokir tahun anggaran 2022 di Siulak Deras, adalah pekerjaan jalan keladang, sekarang tidak dilewati oleh warga Peladang ketika hari musim hujan hanya menghasilkan lumpur menumpuk, pada jalan kabupaten, dan mengganggu yang lainnya.
Lokasi jalan yang mubazier ini, juga disinyalir melibatkan oknum DPRD Kerinci, JE, dewan dari Partai terkenal itu, tandasnya.
Pokir Jalan ke Ladang T.A. 2022, diduga keras melibatkan oknum, inisial “J” lokasi Jembatan Terong Desa Sungai Batu Gantih Hilir, saat itu juga menuai masalah, Longsor dan material menumpuk di Jalan Kabupaten. Dan berimbas pada Sawah masyarakat ketika itu.
Kendati banyak masalah, oknum “J”terus memainkan perannya dibalik layar mengelola Pokir melalui pihak ketiga sampai tahun anggaran 2023, (tahun ini).
Proyek jalan Pokir 2023, didapil 1 Kecamatan Gunung Kerinci, peningkatan/pembangunan jalan produksi lokasi 4 (empat) desa antara lain Desa Sungai Batu Gantih Hilir menuai masalah, ganti rugi tanah dan tanaman masyarakat Petani tidak diselesaikan.
Naas terjadi: Dilokasi pembuatan jalan baru itu, tidak terdapat papan nama kegiatan (papan merk) Proyek (kegiatan), tak heran masyarakat tidak dapat membaca secara benar dan resmi, apa nama kegiatan, berapa nilai dananya, dikerjakan oleh perusahaan apa (CV/ PT), semuanya tidak jelas.
Naasnya, saat memulai pekerjaan 10 Desember 2023, alat berat yang digunakan berupa Esccafator untuk melakukan penggalian tenggelam kedalam tanah, dengan kedalam hampir 5 meter, sehingga mengganggu arus lalulintas dari Desa Sungai Batu Gantih Hilir ke Pasar Siulak Deras.
Diduga lokasi Escaffator kerja daerah (lokasi Rawa), karena tanpa disurve, tidak diketahui rawan atau tidak oleh pemborongnya.
Dugaan keterlibatan oknum, “J” juga datang dari salah satu anggota DPRD Kerinci, sama-sama dari dapil 1, Gunung Kerinci, Siulak dan Siulak Mukai, Kerinci. Mengataka kepada BEO.co.id, pekan lalu di Siulak Deras, kegiatan buka jalan baru itu, “punya pak J?” tandar sumber kompeten itu.
Dan lokasi itu disinyalir asal ada (ditunjuk), tanpa perencanaan secara benar?. Dan diduga tidak dichek (disurve) terlebih dahulu.
Dugaan ini diperkuat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Batu Gantih Hilir, Syahbidin, kepada wartawan Beo.co.id.
Tiba-tiba saja kata Syahbidin, ada orang bekerja menggunakan alat berat, dengan tenaga kerja sekitar 5 orang dari Kelurahan Siulak Deras dan desa setempat. Tanpa pemberitahuan resmi ke BPD Desa Sungai Batu Gantih Hilir dan Pemdes, setempat.
Kejahatan yang melibatkan oknum dewan Kerinci, terjadi seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) se- Kabupaten Kerinci, yang terdiri dari 18 Kecamatan dalam daerah Kabupaten Kerinci, secara umum proyek fisik Pokir yang melibatkan para oknum dewan itu, kebanyakan tidak memberikan azasmanfaat untuk masyarakat. Penyebabnya, dikerjakan “asal-asalan alias asal jalan” tulis sejumlah mediaonline di Kerinci, yang masih peduli dengan berita control sosial (sosial control).
Tak tersentuh Hukum: Permainan kotor oknum dewan Kerinci, yang berlangsung sudah bertahun-tahun disetiap anggaran lima tahun terakhir disinyalir menjadi “Lumbung Korupsi, sumber oknum dewan Kerinci memperolah uang,” di luar gaji dan tunjangan yang diberikan negara secara sah.
Sulitnya diungkapkan aparat penegak hukum, pertama tidak ada pengaduan resmi masyarakat, LSM dan para Aktivis anti korupsi, kedua belum ada data pendukung yang kuat, dan ketiga tidak ada oknum dewan yang langsung menanda tangani kontrak.
Tak heran, bebas dan mampu memainkan otak kotor untuk memperoleh sumber keuangannya diluar gaji dan tunjangan resmi dari Negara.
Apa lagi saat ini, tahun politik butuh dana banyak, untuk cost politik dan biaya tim sukses. Dan untuk tahun anggaran 2024 mendatang jangan ada lagi kegiatan proyek Pokir yang dikerjakan, perusahaan nakal, dan melibatkan oknum dewan, seharusnya di berikan kepada masyarakat desa untuk mengelolanya.
Sehingga uang banyak beredar didesa, dan bisa mendongkark penghasilan masyarakat kecil (miskin) pedesaan, warung-warung kecil, buruh harian dan tenaga upahan, bukan dikuasai pihak tertentu?.
Kini Kabupaten Kerinci dijabat Asraf, SPt, MSi, sangat diharapkan masyarakat Kerinci, perlunya pengawasan ketat dari pemerintah daerah Kerinci, dalam hal Bupati/ Pj Bupati, untuk menertibkannya.
Rendah hasil mutu pekerjaan (kualitas) se- Kabupaten Kerinci sejak 2009-2014, dan paling parah 2014-2019 dan 2019-2024, akibat lemahnya pengawasan dari dinas dan instansi terkait secara teknis.
Dan tidak berfungsinya pengawasan ditangan wakil Bupati Kerinci (saat itu), hingga T.A. 2023, pekerjaan PL sangat dianggap enteng, nyaris tidak diawasi secara benar, tak heran banyak pekerjaan PL, yang tak sampai seumur jagung sudah hancur kembali, dan tidak memberikan azasmanfaat bagi masyarakat Kerinci.
Salah satu oknum LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), “Mat Intong” nama samarannya, (aslinya diredaksi), ketika diminta tanggapannya mengatakan “jangan disebut nama saya (gela kanti), rasanya tidak enak, karena saya kenal baik dengan oknum dewan itu?. Berulangkali, “Mat Intong” mengatakan, “tidak enak, ya tidak enak, ujarnya.
Hasan Basri, SH. MH, Caleg dari Partai Nasdem yang dihubungi via sambungan telephonenya, pkl 12: 28 Wib, Kamis 14 Desember 2023, untuk diminta tanggapannya sebagai doctor Hukum S3 (Strata tiga), tidak diangkat, kendati dalam keadaan active, (bordering).
Unik dan ironis, sejumlah tokoh Kerinci dan pengurus LSM yang dihubungi, juga tidak berani memberikan tanggapannya. Di Kerinci sulit mencari tanggapan dari para tokoh yang konsisten (bertanggungjawab), jika tidak menguntungkan bagi dirinya. (BEO.co.id/ ***/ mm/ ar).
