KOTA BENGKULU, Beo.co.id- Bak meminjam istilah, “sepandai-pandainya membungkus tulang didaun Keladi, lama sekalipun bungkusannya akan sobek dan ketahuan.” Karena korban permainan “fee” proyek dilingkungan Dinas PUPR Kota Bengkulu, sudah tidak tahan lagi memikul beban, “uang habis proyek tak dapat” tadinya cerita (rahasia) tersimpan rapi, bak kentut yang tak Nampak, tapi baunya bisa menyengat kepihak lain.
Terkuatnya permainan Fee proyek untuk pemenangan pasangan, “Helmi Hasan-Muslihan DS” Setelah salah seorang korban akibat Dinas PUPR yang di komandoi Novrisman, tidak konsisten dengan kontraktor, seperti di akui Yono, pada Beo.co.id – Geger Online di ruang Dinas PUPR Kota Bengkulu, Senin (16/11) lalu.
Menurut lelaki bertubuh kurus itu, adiknya wahyu Afrijal, adalah korban dari permainan fee, Dinas PUPR katanya pada awak media ini. Ia, sambil menujukan kwitansi penerimaan fee. “Ini bukti tanda terima uang Rp 10 juta. ” ujarnya dengan nada polos.
Yono, mengakui yang menjadi korban akibat ulah oknum politikus PAN TZ dan BW. Diantaranya Ilham Rp 60 Juta dan Yos Rp 40 Juta, mereka dijanjikan masing masing lima paket Proyek APBD-P 2020, namun sampai saat ini Dinas PUPR belum satu pun proyek di berikan, ujarnya kesal.
Bila nanti Dinas PUPR tidak memenuhi janji kami akan minta uang di kembalikan, keluh Yono. Permainan kotor dilakukan oknum partai penguasa di Kota Bengkulu konon kabarnya untuk mebiayaai posko kemenangan pasangan, “Heli Hasan-Muslihan.” Dalam pilkada Desember tahun ini tutur Yono, yang juga dibenarkan Rijal anggota dari salah satu LSM itu.
Karena pasangan Helmi Hasan, tidak memberikan uang lansung pada tim poskonya, tapi hanya mengumpul dana dari fee proyek yang diduga dipungut pada kontraktor oleh pihak ketiga, akibatnya proyek APBD perobahan di monopoli oleh kontraktor yang memberikan fee pada kaki tangan oknum berinisial, TZ.
Sehingga nama baik pasangan yang mengusung Bengkulu religius ini konon kabarnya memang sudah mempersiapkan amunisi untuk kelancaran tim sukses, bahkan setiap kepala dinas di minta menyiapkan satu unit kendraan untuk operasional bagi tim sukses.
Bahkan bila pejabat tidak sanggup maka harus melepas jabatan, ujar salah seorang mantan pejabat di Kota Bengkulu, yang dilindungi identitasnya. (UU No 40 tahun 1999). Sementara Tengku Zukarain. SE yang dihubungi di ruang Komisi I DPRD Kota juma,at (20/11/2020) belum berhasil ditemui, menurt rekannya Kusminto. SH. Pak Tengku sudah pulang.
Dari pengamatan Beo.co.id – Gegeronline, “tak mungkin paslon Hemi-Muslihan” menyetujui adanya pungutan fee untuk membiayai tim suksesnya, karena pasangan ini cukup kuat dari segi vinansialnya sama-sama pernah menjabat kepala daerah dua periode. Apa lagi Helmi, masih active sampai saat ini.
Jangan-jangan ini permainan kotor antar oknum tertentu berotak “korup” sehingga menyeret-nyeret nama baik pasangan Cagub dan Cawagub Bengkulu yang satu ini. Semoga tidak?
Laporan Jurnalist : (AS) Kota Bengkulu
Editor : Gafar Uyub Depati Intan
