Oleh : M. Marhaen / Yelli Naiti
Sudah tidak amanah dan sistem pelaksanaan Pemerintahan Desa (Pemdes) Muara Imat, Kecamatan Merangin, Kerinci, Jambi, Jasman dinilai warganya, ‘’amburadul’’ tidak terbuka dalam penggunaan dana desa. Dan tak ada laporan tertulis, dalam pertanggungjawaban penggunaan anggarannya.
Dan dugaan pemalsuan tanda tangan dan pertanggungjawaban dana Covid 19, Penyaluran BLT (Bantuan Tunai Langsung), juga tak jelas dan APBdes ditolak Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan kondisi pemerintahan,’’yang kacau itu’’ masyarakatnya minta Bupati Adirozal ‘’melakukan pemecatan’’ Beranikah,…..?
Pemecatan seorang kades (kepala desa) memang tak mudah, jika tidak tersangkut kasus Hukum, yang telah diputuskan PN setempat. Namun suara masyarkat tak bisa diabaikan begitu saja? Harus diuji kebenarannya, atas laporan yang disampaikan masyarakat Desa Muara Imat itu. Bupati / Kepala Daerah Kabupaten Keriinci, segera memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai prosedur berlaku.
Dan hasilnya harus transparan dan terbuka, ‘’jangan dipolitisir’’ menjelang pelaksanaan demokrasi Pilpres dan Pilkada serta Pileg 2024 yang tinggal 1tahun delapan bulan
Demo kali ini diramaikan emak-emak, yang jumlahnya ratusan orang, berarti pilu dan menyakitkan rakyat Muara Imat selama ini tindakkan dan sistem yang dilakukan ‘’jasman’’ dalam mengelola Keuangan Desa Muara Imat dan bantuan dari pemerintah pusat yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dan BPD sebagai wakil rakyat Muara Imat, terdekat dengan masyarkat, juga ikut mendemo untuk pemecatan Kades ‘’Jasman’’ berarti kondisi didalam desa sudah sangat crusial dan kompleks maslah yang terjadi.
Maka pertimbngn pemecatan harus, dilakukan secara matang dan membuktikan terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan Kades ‘’Jasman’’ sesuai lporan masyarakat Desa Muara Imat, yang merasakan pahit getirnya tindakkan ‘’Jasman’’ selama ini. Dengan tegas dan jelas masyarakat mengajukan lima poin keberatan, dalam aksi demo tersebut.
- Mosi tidak percaya dengan Kades karena tidak transparannya anggaran dana Desa.
- Anggaran belanja Dana Desa Ta. 2020 – 2021 tidak ada pertanggung jawaban dan laporan.
- APBdes 2020-2021 tentang penanggulangan
- biaya Covid -19 dan Penyaluran dana BLT tahun 2021 tidak tepat sasaran bahkan ada yg tidak disalurkan.
- APBdes 2021-2022 terkait pemerintahan Desa, Staf dan Perangkat Desa menolak menerimanya.
- Pemalsuan tanda tangan Sekdes Ali Akbar terkait pertanggung jawaban angaran tahun 2021.
Demo yang melibatkan emak-emak ini, harus menjadi perhatian serius Bupati Kerinci, demi menjaga gejolak didalam Desa Muara Imat, yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci, Bukit Tengah, Siulak lebih kurang berjarak 100 km. Dengan kata lain, sulit terdetik apa yang akan terjadi, jika tuntutan masyarakat terabaikan.
Editor/ Penulis & Penanggungjawab : (Gafar Uyub Depati Intan).
