LEBONG, BEO.CO.ID – Kali ini bangunan irigasi di desa Talang Ratau, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu kembali disorot pasalnya ambruk lagi.
Bangunan irigasi yang dibangun dimasa pemerintahan desa (Pemdes) Pjs Kades Arifiandi yang diketahui bersumber dari dana desa (DD) tahun anggaran (TA) 2020 dengan senilai Rp 622 juta yang berlokasi di dusun III Talang Ratau.
Patut diduga bangunan irigasi yang dibangun sebelumnya terindikasi tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) dalam perencanaan bangunan sebelumnya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal, pasalnya bangunan berumur pendek.
Dari pantau lapangan dilokasi, Senin 9 Mei 2022 bangunan irigasi sepanjang 384 meter, lebar 1,2 meter dan tinggi 1 meter ambruk kurang lebih sepanjang 20 meter. Hebatnya lagi bangunan yang ambruk itu dilokasi yang sama dan diawal pertama bangunan itu ambruk semasa dijabat Pjs Kades Arifiandi sebagai orang nomor satu di desa Talang Ratau sebelumnya.
“Sampai hari ini tidak penyerahan aset bangunan irigasi secara tertulis, untuk kejadian robohnya bangunan irigasi diperkirakan malam lebaran ke 4 saat hujan besar pada sore hari,” ungkap Kades Alpian saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (9/5/22).
Lanjut Kades definitif menuturkan, ibaratnya, apakah ada bentuk kerjasamanya nanti ini yang belum diketahui. Dan secara terang ia menyampaikan, akibatnya runtuhan material bangunan irigasi masuk dalam wilayah persawahan masyarakat, masyarakatnya keberatan atas material bangunan tersebut.
“Apakah nanti ada kerjasama kita belum tahu atau diperbaiki, karena ini berdampak dengan masyarakat yang keberatan dengan material yang masuk dipersawahan warga kita,” cetusnya.
Disampaikan pemilik sawah, Wandi warga Talang Ratu mengatakan bahwa dengan adanya peristiwa yang terjadi dan terkena dampak material bangunan irigasi yang runtuh serta dilaksanakan Pjs Kades sebelumnya berharap dapat memperbaiki bangunan irigasi yang runtuh tersebut.
“Jika tidak diperbaiki, saya merasa keberatan atas material yang menimpa persawahan saya semoga ada solusi dan dapat ditanggapi segera,” ucapnya singkat.
Secara tegas disampaikan mantan Ketua BPD Fauzi Ansori mengatakan bahwa diri tidak pernah dilibatkan, mulai dari tahun 2019 sampai 2021. Bahkan diri tidak pernah menandatangani dokumen evaluasi bangunan semasa Pjs Kades Arifiandi.
“Baik pelaporan maupun pencairan ADD dan DD saya tidak pernah tanda tangan,” jelasnya. Ketika dihubungi melalui gengaman handphonenya mantan Pjs Kades Arifiandi yang kini ngantor di Dinas PUPR-P Lebong dibidang Cipta Karya (CK), ternyata nomor yang hubungi sedang tidak aktif sampai berita ini diturunkan belum ada hak jawab yang diperoleh media ini sampai berita ini dipublis. (Sbong Keme)
