LEBONG, BEO.CO.ID – Gabungan aktivis dan ormas di provinsi Bengkulu, FPR, CIC, Ormas Garbeta, Pelor dan Ormas BPAN yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Demokrasi melakukan aksi demo di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jakarta, Selasa (11/4 ).
Ketua FKRD Dedi Mulyadi mengatakan, aksi demo tersebut dilakukan guna mendesak aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan sejumlah dugaan kasus korupsi yang terjadi di Bengkulu.
“Kami mendesak aparat penegak hukum khususnya Mabes Polri untuk segera menuntaskan dan mengambil alih penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di bengkulu. Dimana sejumlah kasus tersebut sebelumnya telah diselidiki Polda Bengkulu,” kata Dedi Musyadi kepada beo.co.id melalui jaringan telepon pribadi miliknya.
Menurut Dedi Mulyadi, berdasarkan data yang diperoleh pihaknya, terdapat sejumlah dugaan kasus korupsi yang pernah ditangani Polda Bengkulu, namun sampai kini penyelidikan terhadap kasus – kasus dugaan korupsi tersebut kesannya mandek dan tidak ada kejelasan.
Seperti dugaan korupsi Alokasi Dana Khusus (DAK) bidang Pendidikan dikabupaten Lebong tahun anggaran 2020 dan 2021 bernilai puluhan milyar rupiah, dugaan korupsi pembayaran TPP ASN tahun 2021, dugaan penyelewengan penempatan uang APBD Lebong senilai Rp. 50 miliar ditahun 2021 dan masih ada beberapa kasus dugaan korupsi lain yang diselidiki Polda Bengkulu tapi sampai kini masih belum jelas.
“Ada beberapa kasus yang diselidiki oleh Polda Bengkulu, bahkan informasinya beberapa pejabat tinggi sudah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Tapi anehnya sampai kini kasus – kasus dugaan korupsi yang ditangani itu tidak ada kejelasannya,” ungkap Dedi Mulyadi.
Masih kata Dedi, dugaan korupsi yang dilaporkan ke Mabes Polri itu bukan hanya kasus dugaan korupsi yang terjadi di kabupaten Lebong saja, melainkan sejumlah kasus korupsi lain yang terjadi di kabupaten lain seperti Kepahiang dan provinsi Bengkulu.
“Setelah melakukan orasi, FKRD diterima langsung oleh humas Mabes Polri. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sejumlah berkas dan laporan,” katanya.
Adapun tuntutan massa aksi FKRD tersebut diantaranya ialah :
- Meminta dan mendesak Mabes Polri untuk mengusut dan mengambil alih dugaan korupsi Deposito APBD Lebong tahun anggaran 2021 dan 2022 yang ditangani Polda Bengkulu namun sampai kini belum ada kejelasan.
- Meminta Mabes Polri mengusut dugaan Korupsi Dana Pemberdaayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di kabupaten Lebong tahun 2019 sampai 2022.
- Mendesak Mabes Polri mengusut dugaan korupsi pembangunan Intake dan jaringan pipa air baku tahun 2017 senilai Rp. 16,6 miliar dikabupaten Lebong.
- Meminta Mabes Polri mengusut dugaan korupsi di dinas Pertanian kabupaten Lebong tahun 2019 senilai Rp. 3,13 miliar.
- Meminta Mabes Polri mengusut dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2020 senilai Rp. 18 miliar di dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kabupaten Lebong.
- Meminta Mabes Polri mengusut dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2021 senilai Rp. 27 miliar di dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kabupaten Lebong.
- Meminta Mabes Polri mengusut mafia tanah pada lokasi pembangunan PLTMH di Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong.
- Meminta Mabes Polri mengusut dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di kabupaten Kepahiang tahun 2019 – 2022.
- Meminta Mabes Polri mengusut dugaan korupsi di dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu.
- Meminta Mabes Polri mengusut dugaan korupsi yang terjadi di balai Sumatera VII Bengkulu.
- Meminta Mabes Polri mengusut dugaan korupsi pada proyek balai jalan nasional Bengkulu.
- Meminta Mabes Polri mengusut dugaan korupsi di BPDAS Bengkulu.
Setelah melakukan aksi demo di Mabes Polri FKRD akan melanjutkan aksi di kantor Kejaksanaan Agung (Kejagung) RI dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, demikian Dedi Mulyadi. ( Zee )
