LEBONG, BEO.CO.ID – Tokoh pemuda Lebong Mashuri Al Mashur menyebut bupati Lebong Kopli Ansori tak becus memimpin Lebong, hal tersebut disampaikannya lantaran daerah ini masuk dalam piloting KPK RI karena banyaknya temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Lebong tahun anggaran 2022. Salah satunya yakni temuan terkait perjalanan dinas di 4 OPD dengan nilai mencapai Rp. 5,7 miliar.
“Temuan anggaran perjalanan dinas senilai Rp. 5,7 miliar di 4 OPD ini cukup fantastis, sehingga Lebong masuk dalam piloting KPK RI. Saya kira, ini salah satu indikasi jika bupati Kopli Ansori tidak becus memimpin pemerintahan Kabupaten Lebong,” kata Mashuri kepada beo.co.id beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, bupati Lebong Kopli Ansori sepertinya enggan memberikan banyak komentar. Bahkan orang nomor satu di bumi Swarang patang Stumang ini terkesan ‘irit bicara.’
“Itukan indikasi menurut Mashuri,” singkat bupati Kopli Ansori kepada beo.co.id melalui pesan singkat whatApp miliknya, Kamis (29/6).
Dikutip kembali diberita sebelumnya : Rapat tertutup Pemkab Lebong, Senin (26/6) lalu, guna menindaklanjuti piloting Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) KPK terhadap Kabupaten Lebong beberapa waktu yang lalu, atas temuan BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2022 ditanggapi masyarakat.
Hal itu datang dari Mashuri Al Mashur yang akrab disapa Awi menuangkan tanggapannya, ia mengatakan, masuknya kabupaten Lebong menjadi piloting KPK RI ini merupakan indikasi ke tidak becusan pemerintahan bupati Kopli Ansori dalam memimpin. Selain itu, adanya temuan Rp 5,7 miliar dari 4 OPD serta lebih menonjol di anggaran perjalanan DPRD Lebong yang nilai cukup fantasis.
“Kondisi itu ikuti inventarisir barang milik daerah (BMD) berdasarkan hasil temuan LHP BPK, begitu pula dengan ratusan kendaraan yang mati pajak serta BPKB dan nopol yang tidak aktif ditengah kondisi perekonomian masyarakat sedang mengalami kesusahan dan dibarengi dengan APBD 2023 kita yang cukup kecil,” terangnya, Selasa (27/6).
Artinya, kondisi pengelolaan administrasi dan keuangan serta aset daerah yang disinyalir tidak tertib. Lanjut Awi, hal itu menandakan pemerintahan saat ini mendapatkan pencegahan dan pembinaan dari hasil pembahasan piloting KPK di Bengkulu. Dan dia juga mengungkapkan, apa lagi ingin menciptakan pemerintah yang good governance menuju tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bertanggung jawab masih jauh, bak peribahasa “jauh panggang dari api.”
“Betapa buruknya, pengelolaan keuangan dan aset daerah, alhamdulillah melalui peran media kita bahwa kabupaten Lebong sebenarnya tidak dalam keadaan baik – baik saja.” tambahnya.
